Polisi Telah Periksa 20 Saksi Terkait Dugaan Honorer Fiktif di Sekretariat DPRD Kepri

Kantor DPRD Kepri di Tanjungpinang. (dok)

TRANSKEPRI.COM.BATAM- Ratusan tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kepri diduga fiktif. Mereka menerima gaji dari Negara, padahal tidak menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai honorer. Bahkan, ada yang tidak pernah diterima sebagai honorer, tapi sudah terdaftar di BPJS.

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan, karena gagal menjadi honorer di Sekretariat DPRD Kepri pada tahun 2021 lalu. Mereka menemukan data mereka sudah terdaftar sebagai honorer di BPJS, sehingga tidak bisa melamar pekerjaan di tempat lain.

Menanggapi laporan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa ada indikasi kuat adanya korupsi dalam perekrutan dan pembayaran gaji honorer DPRD Kepri.

“Kami menemukan fakta-fakta yang mencurigakan, seperti ada honorer yang tidak bekerja sama sekali, ada yang tidak beroperasional, ada yang mendaftarkan sopir, pembantu pribadinya sebagai honorer, dan lain-lain,” ucap Ditreskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi, Kamis (09/11/2023).

Menurut Nasriadi, kasus ini terjadi sejak tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, ada 197 orang yang direkrut sebagai honorer. Pada tahun 2022 dan 2023, ada 219 orang. Jumlah ini jauh melebihi kebutuhan yang sebenarnya.

Padahal, Gubernur sudah melarang penerimaan honorer, tapi masih saja di langgar. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan uang Negara,” tegas Nasriadi.

Hingga saat ini, Ditreskrimsus Polda Kepri sudah memeriksa sekitar 20 orang saksi, baik dari pihak yang pernah mendaftar sebagai honorer, maupun dari pihak internal di bagian keuangan dan rekrutmen.

“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, dan kami akan terus mengusutnya. Kami tidak akan segan-segan menetapkan tersangka jika ada bukti yang cukup," tegas Nasriadi lagi.

Sementara itu, hingga berita ini di tayangkan, baik Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Sekwan DPRD Kepri martin Luther Maromon, serta Kabag Umum dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kepri Isnaini Bayu Wibowo saat di konfirmasi melalui pesan Whatsapp belum menjawab. (tim)

 


[Ikuti TransKepri.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar