Latest Posts

LIRA Batam Apresiasi Kepolisian Tindak THM Tempat Peredaran Narkoba

Sat, 15 Aug 2026 17:54:30 +0700

TRANSKEPRI.COM.BATAM- Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Batam, Herry Sembiring mengapresiasi kinerja kepolisian khususnya Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang melakukan penindakan terhadap tempat hiburan malam dalam rangka pemberantasan narkoba. Pemberantasan narkoba yang dilakukan Dittipid Narkoba Bareskrim Polri tersebut sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Penemuan 762 butir narkoba saat penggerebekan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri di salah satu THM di Batam sekaligus menunjukkan bahwa THM diduga merupakan lokasi rawan terhadap peredaran narkoba. Oleh karena itu, penggerebekan terhadap THM di Batam akan mampu menekan peredaran narkoba.

Selain itu, Herry juga mengingatkan agar penindakan juga dilakukan terhadap THM lain yang ada Kota Batam. Tujuannya, agar tidak ada kesan tebang pilih dimana penindakan hanya dilakukan terhadap THM tertentu saja.

"Kita menyambut baik tindakan tegas kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba khususnya di THM di Kota Batam tapi sebaiknya dilakukan juga ke semua THM di Batam agar tidak terkesan tebang pilih," ujar Walikota LIRA Batam, Herry Sembiring, Sabtu (15/8) siang.

Dia menyebutkan bahwa LIRA Batam siap menjadi mitra strategis kepolisian
Dalam menciptakan lingkungan yang aman, bersih dari narkoba.

"Mari kita jadikan momentum ini guna memperkuat kerja sama antara warga, tokoh masyarakat, dan kepolisian dalam rangka pemberantasan narkoba," tegas Herry.

Selain itu, Herry juga meminta agar ke depan kepolisian tidak berhenti melakukan operasi pengawasan terhadap THM yang memang merupakan lokasi rawan peredaran narkoba.

"Mari seluruh stakeholder sama-sama perangi narkoba guna selamatkan generasi muda bangsa," pungkasnya.(*)

610 PNS Pemprov Kepri Terima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Sat, 15 Aug 2026 17:15:58 +0700

TRANSKEPRI.COM.TANJUMGPINANG- Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (14/8/2026).

Pada 2026, sebanyak 610 PNS Pemprov Kepri menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

Dalam sambutannya, Ansar menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam memastikan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik di wilayah kepulauan, khususnya di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.

Pemerintah Provinsi

Kepulaua

“Aparatur Sipil Negara memegang peran yang sangat krusial dalam memastikan konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Khususnya di pulau-pulau terluar, setiap dedikasi yang diberikan oleh 12.490 ASN di lingkungan Pemprov Kepri akan berdampak langsung pada ketahanan nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional,” ujar Ansar.

Menurutnya, karakteristik geografis Kepulauan Riau yang didominasi wilayah laut menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, dibutuhkan komitmen, mental pantang menyerah, serta ketulusan dalam bekerja agar kebijakan dan pelayanan publik dapat dirasakan seluruh masyarakat Kepri tanpa terkecuali.

Ansar mengatakan, penganugerahan Satyalancana Karya Satya menjadi momentum penting sekaligus bentuk penghargaan atas perjalanan panjang para abdi negara dalam menjalankan tugas.

“Penghargaan ini bukan sekadar lambang kehormatan, melainkan simbol rekam jejak dedikasi tanpa celah, di mana saudara sekalian telah menunjukkan loyalitas kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta bangsa dan negara,” katanya.

610 PNS Terima Satyalancana Karya Satya

Dari 610 penerima penghargaan, sebanyak 38 PNS menerima Satyalancana Karya Satya masa bakti 30 tahun, 140 PNS masa bakti 20 tahun, dan 432 PNS masa bakti 10 tahun.

Dalam suasana penuh keakraban, Ansar meminta para penerima penghargaan dari masing-masing masa bakti untuk berdiri. Ia juga menyampaikan candaan ringan kepada penerima masa bakti 30 tahun yang sebagian di antaranya telah mendekati masa purna tugas.

Menurut Ansar, masa pengabdian selama 10, 20, hingga 30 tahun merupakan bukti keteguhan hati dan komitmen para ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam melayani masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan.

Kinerja ASN Dorong Kemajuan Kepri

Gubernur Ansar juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan makro Provinsi Kepulauan Riau yang tidak terlepas dari kontribusi dan kinerja aparatur pemerintahan.

Ia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau pada 2025 mencapai 80,53 poin. Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di luar Pulau Jawa dan berada di posisi ketiga secara nasional setelah Daerah Khusus Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu, Indeks Profesionalitas ASN Kepulauan Riau pada 2025 mencapai 83,40, meningkat 1,03 poin dibandingkan 2024 yang berada pada angka 82,37.

“Selama dua tahun berturut-turut, Provinsi Kepri masuk dalam kategori tinggi,” kata Ansar.

Atas capaian tersebut, Ansar menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN atas tenaga, pemikiran, dan pengabdian yang telah diberikan untuk masyarakat dan daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh masyarakat, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian, keringat, dan pemikiran yang telah Bapak dan Ibu curahkan selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Ansar berharap penghargaan yang diterima dapat menjadi pemicu semangat baru bagi para ASN untuk meningkatkan kinerja sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda aparatur.

Ia mendorong para penerima penghargaan untuk terus berkontribusi dalam membangun birokrasi Pemprov Kepri yang semakin profesional, akuntabel, dan berdaya saing.(*)

Sambut HUT RI ke-81, KOMBE-PANTAS Anambas Gelar Aksi Merdeka Sampah Plastik

Sat, 15 Aug 2026 14:14:17 +0700

TRANSKEPRI.COM.ANAMBAS- Koordinator KOMBE-PANTAS Arpandi mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Pak Dido Aditya PRIME NATUNA EP dan Tim Komunitas KOMPAK yang telah hadir bersama dan dukungannya dalam kegiatan Aksi Merdeka Sampah Plastik pada HUT RI ke 81 Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kegiatan Aksi Merdeka Sampah plastik kami lakukan di Pantai Pasir Manang Desa Tarempa Timur pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026 dalam rangka memperingati HUT RI ke 81, terkumpul sekitar 100 kg sampah pelastik, kami berharap kedepan Kabupaten Kepulauan Anambas Asri dan Merdeka dari Sampah Pelastik.

Ketua Komunitas KOMPAK Syahrul Hidayat mengucapkan Selamat HUT RI ke 81 Tema " Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami menghimbau masyarakat agar bersama menjaga kebersihan Pantai dan Laut Anambas serta STOP membuang sampah ke Laut.

Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dan kepedulian kami Komunitas KOMPAK dalam menjaga dan melestarikan lingkungan serta mewujudkan Anambas Asri dan Merdeka dari Sampah Pelastik.

Kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat serta semua pihak yang telah ikut peduli dan sadar dalam melestarikan lingkungan. (yd)

Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Batam, Ditreskrimsus Polda Kepri Amankan Tiga Tersangka

Sat, 15 Aug 2026 08:40:44 +0700

TRANSKEPRI.COM, BATAM – Aktivitas pengolahan dan pengangkutan pasir ilegal di Kota Batam kembali terbongkar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau melalui Subdit 4 Tipidter berhasil mengamankan tiga tersangka yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin.

Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Lobby Ditreskrimsus Polda Kepri, Jumat (14/8/2026).

Konferensi pers dihadiri Wadirreskrimsus Polda Kepri AKBP Juleigtin Siahaan, S.I.K., M.H., Kanit 1 Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol Arif Ridho, S.I.K., M.Si., PS. Paur I Subbid Penmas Bidhumas Polda Kepri, serta awak media.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas pengangkutan pasir ilegal menggunakan truk roda enam dari sebuah tangkahan di kawasan Panglong, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Informasi tersebut diterima anggota Unit 1 Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri pada Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Petugas kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Hasil penyelidikan berujung pada pengamanan tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing berinisial FN (26), SL (38), dan AR (43).

Ketiganya diduga memiliki peran berbeda dalam aktivitas pengolahan dan pengangkutan pasir ilegal yang kini masih dalam proses penyidikan Ditreskrimsus Polda Kepri.

Dalam perkara tersebut, para tersangka diduga melakukan pengolahan tanah dengan cara mencucinya hingga menghasilkan pasir, kemudian pasir tersebut dijual.

Wadirreskrimsus Polda Kepri AKBP Juleigtin Siahaan menjelaskan, tersangka FN diketahui berperan sebagai pengemudi truk roda enam berwarna biru.

Dari FN, penyidik mengamankan satu unit Isuzu Dump Truck roda enam yang bermuatan pasir, satu bundel surat jalan, dua unit telepon seluler, serta satu buah kunci kendaraan.

Sementara itu, tersangka SL diduga berperan sebagai pemilik truk roda enam berwarna biru dengan nomor polisi BP 8105 EO serta pemilik satu unit truk roda enam berwarna hijau.

Barang bukti yang diamankan dari SL berupa satu unit telepon seluler Oppo A5 2020, satu unit truk Hino beserta STNK, serta satu buah kunci truk.

Sedangkan tersangka AR diketahui berperan sebagai pemilik tangkahan di lokasi yang menjadi tempat aktivitas pengolahan pasir.

Dari AR, polisi mengamankan satu unit telepon seluler Oppo Reno 8T dan satu unit mesin diesel pompa air merek Xingdong dengan berat sekitar 190 kilogram.

Seluruh barang bukti kini telah diamankan penyidik untuk mendukung proses penyidikan lebih lanjut.

AKBP Juleigtin Siahaan menegaskan, ketiga tersangka dijerat dengan ketentuan hukum terkait aktivitas pengangkutan dan penjualan mineral atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah.

“Atas perbuatannya, ketiga tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” tegasnya.

Pasal tersebut mengatur mengenai kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan mineral atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Ditreskrimsus Polda Kepri menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas aktivitas pertambangan serta pengelolaan mineral dan batu bara yang tidak memiliki legalitas atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

Penyidik memastikan penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Polda Kepri juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan, pengangkutan maupun perdagangan mineral dan batu bara tanpa izin.

Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana pertambangan ilegal diminta tidak tinggal diam dan dapat menyampaikan informasi kepada kepolisian melalui layanan Polisi 110 yang aktif selama 24 jam dan dapat diakses secara gratis.

Pengungkapan tersebut menjadi peringatan keras bahwa aktivitas pertambangan tanpa legalitas di wilayah Kepri tidak luput dari pengawasan aparat penegak hukum. Di balik pasir yang diperjualbelikan, terdapat aturan yang harus dipatuhi dan lingkungan yang harus dijaga.

Surati PWI Pusat, PWI Kepri Minta Pengunduran Diri 10 Anggota Segera Diproses

Sat, 15 Aug 2026 08:32:20 +0700

TRANSKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menyurati PWI Pusat terkait pengunduran diri 10 anggotanya yang sebelumnya disampaikan secara terbuka melalui sejumlah media lokal.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penertiban administrasi organisasi sekaligus penyelesaian dinamika internal yang masih menjadi bagian dari proses rekonsiliasi PWI Kepri.

Surat bernomor 030/PWI-KEPRI/VIII/2026 tertanggal 11 Agustus 2026 itu ditandatangani Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, dan ditujukan kepada Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, di Jakarta.

Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, yang akrab disapa Cak Iban, menjelaskan bahwa sebelum munculnya pernyataan pengunduran diri tersebut, PWI Pusat dan PWI Kepri telah melakukan pertemuan rekonsiliasi bersama jajaran KJK di Batam.

Pertemuan yang berlangsung di Restoran Golden Prawn Batam, Selasa (4/8/2026), tersebut diinisiasi oleh PWI Kepri dan dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir serta Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PWI Pusat mengarahkan agar anggota PWI Kepri yang tergabung dalam sebuah forum wartawan dapat kembali melebur ke dalam kepengurusan PWI Kepri.

Forum tersebut juga diarahkan agar dapat ditempatkan sebagai salah satu kepanjangan tangan PWI dalam menjalankan program-program organisasi di wilayah Kepulauan Riau.

Namun, dinamika kembali terjadi sehari setelah pertemuan tersebut.

Pada Rabu (5/8/2026), sejumlah anggota PWI Kepri yang tergabung dalam forum tersebut justru menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara terbuka melalui media massa. Alasan yang disampaikan adalah sudah tidak adanya kesesuaian dengan organisasi PWI.

“Kami menghormati keputusan kawan-kawan yang memilih mengundurkan diri dari keanggotaan PWI. Namun, demi tertib administrasi dan marwah organisasi, PWI Kepri harus menindaklanjutinya secara resmi sesuai mekanisme ART PWI,” ujar Cak Iban.

Berdasarkan pernyataan terbuka serta hasil konfirmasi tertulis yang diterima hingga batas waktu 10 Agustus 2026, PWI Kepri mencatat sebanyak 10 orang secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan PWI.

Kesepuluh nama tersebut yakni Ady Indra Pawennari, Andi Gino, Novianto, Richard Nainggolan, Qori Ul Fitrah, Iman Suryanto, Socrates, Amril, Hengky Mohari, dan Ambok Akok.

Di sisi lain, berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan PWI Kepri terhadap para pengurus forum tersebut, terdapat empat orang yang menyatakan tetap memilih berada di bawah naungan PWI Kepri.

Status Penguji UKW Turut Disoroti

Selain menyampaikan persoalan pengunduran diri anggota, PWI Kepri juga meminta perhatian PWI Pusat terkait status Andi Gino dan Novianto yang selama ini tercatat sebagai Penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI.

Menurut PWI Kepri, apabila keduanya telah resmi mengundurkan diri dari keanggotaan PWI, maka status sebagai penguji UKW di Lembaga Uji PWI juga perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

PWI Kepri merujuk pada Anggaran Rumah Tangga (ART) PWI BAB III Pasal 6 Ayat (1) dan (2), yang mengatur bahwa keanggotaan dapat gugur karena pengunduran diri.

Selanjutnya, proses tersebut ditindaklanjuti melalui pembuatan Berita Acara oleh PWI Provinsi untuk kemudian diproses lebih lanjut oleh PWI Pusat.

Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Provinsi Kepri, Parna Simarmata, mengatakan langkah yang ditempuh PWI Kepri telah mengacu pada mekanisme organisasi.

Menurutnya, keputusan seseorang untuk mengundurkan diri dari organisasi harus ditindaklanjuti melalui proses administratif agar status keanggotaan menjadi jelas.

“Sudah sesuai AD/ART PWI, karena jika seorang anggota sudah tidak sejalan lagi dengan organisasi dan sudah menyatakan mundur, maka sesuai ART harus ditanggapi dengan langkah administratif,” ujar Parna.

Dengan dilayangkannya surat tersebut, PWI Kepri menyerahkan proses selanjutnya kepada PWI Pusat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian administratif sekaligus memperjelas status keanggotaan para wartawan yang telah menyatakan mundur.

Bagi PWI Kepri, dinamika tersebut merupakan bagian dari proses penataan organisasi dan penyelesaian sisa persoalan internal. Pengurus berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan tetap mengedepankan ketentuan AD/ART PWI.

Legenda Timnas Indonesia Turun ke Batam, Batam International Football Series 2026 Siap Bergulir

Sat, 15 Aug 2026 07:18:33 +0700

TRANSKEPRI.COM, BATAM – Geliat sepak bola Batam kembali bergema. Setelah sukses menggelar Batam International Grassroots Football Festival, kini sejumlah legenda Timnas Indonesia dijadwalkan turun langsung ke lapangan dalam rangkaian Batam International Football Series 2026 yang akan berlangsung pada 22–23 Agustus 2026.

Ajang ini menjadi bagian dari Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang diselenggarakan Badan Pengusahaan (BP) Batam bekerja sama dengan Garuda Yaksa FC Academy. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah Fun Game Timnas Indonesia Legend kontra BP Batam Legend. Pertandingan ini bukan sekadar laga hiburan, tetapi menjadi pertemuan antara nama-nama besar sepak bola nasional dengan para pejabat BP Batam.

Timnas Indonesia Legend akan diperkuat sejumlah legenda sepak bola Tanah Air, di antaranya Rully Nere, Rahmad Darmawan, Rocky Putiray, Azhari Rangkuti, dan Patar Tambunan.

Sementara itu, BP Batam Legend akan diperkuat sejumlah pejabat BP Batam, di antaranya Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Anggota/Deputi Bidang Investasi Fary Djemy Francis, serta Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan Denny Tondano.

Kehadiran para legenda Timnas Indonesia diprediksi menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Batam, khususnya para pecinta sepak bola dan generasi muda yang selama ini menjadikan sepak bola sebagai bagian dari mimpi mereka.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan kehadiran para legenda Timnas Indonesia tidak hanya ditujukan untuk menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memberikan pengalaman dan motivasi secara langsung kepada pesepak bola muda.

“Kami ingin anak-anak Batam melihat bahwa mimpi menjadi pesepak bola hebat itu bisa dimulai dari lapangan sederhana, dari kompetisi usia dini dan dari keberanian untuk terus berlatih. Kehadiran para legenda Timnas di Batam mudah-mudahan menjadi inspirasi bahwa mereka juga memiliki kesempatan untuk mencapai level yang lebih tinggi,” ujar Amsakar.

Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, tangguh, sekaligus memiliki semangat kompetitif.

Karena itu, BP Batam berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan yang memberikan ruang kepada anak-anak dan generasi muda untuk mengembangkan bakat serta potensi mereka di dunia olahraga.

“Grassroots adalah fondasi. Dari sana kita membangun mental bertanding, karakter dan talenta. Ketika kemudian mereka mendapatkan kesempatan berkompetisi di level internasional, maka Batam tidak hanya menjadi tempat lahirnya talenta, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju prestasi,” tambahnya.

Sementara itu, Fary Djemy Francis selaku Ketua Dewan Pembina Panitia Batam Grassroots Festival sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Garuda Yaksa FC Academy mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut memang dirancang untuk mempertemukan tiga elemen penting dalam ekosistem sepak bola.

Menurutnya, kehadiran legenda, pembinaan usia dini, dan kompetisi internasional harus berjalan beriringan agar perkembangan sepak bola di Batam semakin kuat.

“Kita tidak ingin berhenti pada fun game dan nostalgia. Legenda hadir untuk memberi inspirasi, grassroots menjadi fondasi regenerasi, dan pertandingan internasional menjadi jembatan agar anak-anak Batam berani bermimpi menuju panggung yang lebih besar,” kata Fary.

Tak hanya menghadirkan Fun Game Timnas Indonesia Legend kontra BP Batam Legend, rangkaian kegiatan juga akan diramaikan Batam International Grassroots Football Festival serta International Trofeo.

International Trofeo tersebut akan mempertemukan sejumlah klub dari kawasan Asia Tenggara, yakni Geylang International FC dari Singapura, Indera FC dari Brunei Darussalam, Garudayaksa FC, dan Batam Premier FC.

Kehadiran tim-tim tersebut membuat Batam International Football Series 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi pesepak bola muda Batam untuk merasakan atmosfer pertandingan dengan level persaingan yang lebih luas.

Legenda Timnas Indonesia era 1980-an, Rully Nere, turut menyoroti pentingnya pembinaan sepak bola sejak usia dini. Menurutnya, pemain yang mampu mencapai level Timnas Indonesia tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang.

“Pemain Timnas tidak lahir secara instan. Mereka tumbuh dari lapangan-lapangan usia dini, dari kompetisi, disiplin dan kesempatan. Karena itu, festival seperti ini penting agar semakin banyak talenta dari Batam mendapatkan panggung dan keberanian untuk bermimpi membela Indonesia,” ujar Rully.

Dari Batam, sebuah mimpi besar kembali dinyalakan.

Para legenda datang membawa pengalaman. Anak-anak muda hadir membawa harapan. Lapangan menjadi tempat bertemunya masa lalu, masa kini, dan masa depan sepak bola Indonesia.

Grassroots menjadi fondasi, legenda menjadi inspirasi, sementara pertandingan internasional membuka jalan menuju panggung yang lebih besar.

Batam pun kembali menunjukkan ambisinya untuk menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan lahirnya talenta-talenta sepak bola masa depan Indonesia.

Satu Bangsa, Satu Semangat, Satu Tujuan: Indonesia Juara!

Pemkab dan DPRD Bintan Tandatangani Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS TA 2026

Sat, 15 Aug 2026 07:09:35 +0700

TRANSKEPRI.COM, BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD Bintan resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, bersama Ketua DPRD Bintan, Fiven Sumanti, dalam Rapat Paripurna DPRD Bintan yang digelar di Ruang Sidang Kantor DPRD Bintan, Jumat (14/8/2026).

Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS TA 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2026.

Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, mengatakan penyusunan perubahan KUA dan PPAS dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Deby, perubahan KUA dan PPAS merupakan bentuk penyesuaian pemerintah daerah terhadap dinamika kondisi daerah yang terus berkembang. Penyesuaian tersebut mencakup aspek pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.

“Ini bentuk penyesuaian terhadap dinamika perkembangan kondisi daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, serta sebagai respons terhadap berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkembang sepanjang tahun berjalan,” ujar Deby.

Ia menilai, proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan tersebut merupakan hasil sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bintan.

Deby juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bintan, termasuk Badan Anggaran (Banggar), yang telah mengawal seluruh proses pembahasan hingga penandatanganan Nota Kesepakatan dapat terlaksana sesuai jadwal.

Dengan telah disepakatinya Perubahan KUA dan PPAS TA 2026, Pemkab Bintan selanjutnya akan segera menyelesaikan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Bintan untuk dibahas bersama.

Menurutnya, tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan arah kebijakan anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Tahapan ini mencerminkan komitmen antara legislatif dan eksekutif untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan memperhatikan indikator makro serta regulasi yang berlaku,” tutup Deby.

Kesepakatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemkab dan DPRD Bintan dalam mengawal proses penganggaran, sehingga kebijakan APBD yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

Gempa Berkekuatan M 7,7 Guncang NTT, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami

Sat, 15 Aug 2026 06:52:50 +0700

TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pagi ini. Guncangan gempa tersebut juga terasa kuat di wilayah sekitar, termasuk terasa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

BMKG menyebut gempa terjadi pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04:58 WIB. BMKG bahkan mengeluarkan peringatan dini terjadinya tsunami.

"Peringatan dini tsunami di NTT. Gempa Mag:7.7," demikian tulis BMKG.

Gempa berlokasi 8.33 Lintang Selatan dan 121.32 Bujur Timur.

"Kedalaman: 10 km," tulisnya.

Sementara seorang warga Makassar bernama Tila mengatakan guncangan gempa NTT sangat terasa di Makassar. Dia menyebut durasinya bahkan terasa lama.

"Barusannya saya rasa gempa di Makassar, 2 menit," ujar Tila kepada detiksulsel.

Selain di Makassar, gempa NTT juga terasa kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal itu diungkapkan warga Pulau Rajuni bernama Fatmawati.

"Terasa tadi kuat jam 06.04, saya lagi mengaji terasa kuat sekali di atas rumah, saya lari turun," ujar Fatmawati.

"Kuat sekali terasa, saya kira cuman saya yang rasa, saya lari turun ke bawah cek tetangga, terasa juga," sambungnya. (*)

Hadiri Dialog Kebangsaan, Wagub Kepri Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan

Fri, 14 Aug 2026 20:13:21 +0700

TRANSKEPRI.COM.BATAM- Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menghadiri Dialog Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan (PKSS) di Auditorium Politeknik Negeri Batam, Kamis (13/8)

Dialog yang mengusung tema “Bersama Membangun Kesadaran, Memperkuat Persatuan, Menjaga Keutuhan Bangsa” tersebut digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026. Kegiatan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber dan diikuti peserta dari berbagai kalangan.

Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang berharap dialog wawasan kebangsaan tersebut dapat melahirkan kesamaan persepsi seluruh pihak mengenai makna berbangsa dan bertanah air. Menurutnya, pemahaman tersebut penting untuk memperkuat persatuan sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan Kepri yang maju, makmur, dan merata.

“Dialog wawasan kebangsaan seperti ini akan sangat penting, terutama bagi kita yang hidup di Kepri, yang masyarakatnya sangat heterogen, terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Diharapkan dengan dialog ini akan memberikan semangat persatuan bagi kita untuk dapat mewujudkan Kepulauan Riau yang maju ekonominya, makmur masyarakatnya dan merata hingga ke pulau terluar,” ujar Wagub.

Nyanyang menilai keberagaman yang menjadi karakteristik Kepulauan Riau merupakan kekuatan yang harus terus dirawat. Karena itu, semangat persatuan dan kebersamaan perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan.

Selain memperkuat wawasan kebangsaan, Wagub Nyanyang juga mendorong masyarakat untuk semakin meningkatkan literasi digital. Menurutnya, semangat kebangsaan di era digital tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui sikap bijak dalam menerima, menyaring, dan menyebarkan informasi.

“Kita harap semua peserta yang hadir hari ini di auditorium dapat menjadi agen-agen penggerak yang menyebarkan berbagai hal positif sehingga menciptakan kondisi yang tenang di tengah masyarakat, dan menjadi pemutus penyebaran berita-berita hoaks,” tutup Wagub.

Wagub berharap semangat yang dibangun melalui Dialog Wawasan Kebangsaan tersebut dapat diteruskan oleh seluruh peserta di lingkungan masing-masing, sehingga tercipta masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya persatuan, memiliki kecakapan dalam bermedia digital, serta turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(*)

Panen Kangkung Perdana Jadi Momentum KWT Siji Sembada Kembangkan Pertanian Warga

Fri, 14 Aug 2026 17:22:57 +0700

TRANSKEPRI.COM, BATAM – Dari lahan sederhana, semangat besar tumbuh. Deretan kangkung yang selama ini dirawat dengan penuh ketelatenan akhirnya dipanen untuk pertama kalinya oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Siji Sembada di kawasan Perumahan Permata Bandara, RT 01, Jumat (14/8/2026).

Panen perdana tersebut bukan sekadar aktivitas memetik sayuran. Bagi warga, momen itu menjadi bukti nyata bahwa kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap ketahanan pangan mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi lingkungan.

Kegiatan panen dilaksanakan KWT Siji Sembada bersama Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua RW 13 Permata Bandara Sumardi, Ketua RT 01 Rudianto, perwakilan Pertamina AFT Hang Nadim, serta jajaran pengurus KWT Siji Sembada.

Suasana panen berlangsung penuh keakraban. Para anggota KWT bahu-membahu memanen kangkung yang telah tumbuh subur. Ada yang mencabut tanaman, ada yang mengumpulkan hasil panen, sementara anggota lainnya membersihkan kangkung sebelum ditimbang.

Satu per satu kangkung yang baru dicabut kemudian ditata dan ditimbang. Hasilnya tidak hanya menjadi konsumsi warga, tetapi juga dijual kepada masyarakat sekitar Perumahan Permata Bandara.

Menariknya, hasil penjualan tersebut tidak langsung dibagikan. Dana yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam kas KWT Siji Sembada untuk mendukung keberlanjutan program dan pengembangan kegiatan pertanian warga.

Sementara sebagian hasil panen yang tersisa dimasak dan disantap bersama oleh para pengurus KWT Siji Sembada.

Hangatnya santapan kangkung yang baru saja dipanen menjadi penutup manis dari sebuah perjuangan. Sayuran yang sebelumnya tumbuh di lahan kini hadir di meja makan, dinikmati bersama dalam suasana penuh kekeluargaan.

Ketua RT 01 Rudianto mengatakan, panen perdana KWT Siji Sembada menjadi momen membanggakan bagi masyarakat RT 01.

“Alhamdulillah, hari ini menjadi momen yang membanggakan bagi warga RT 01 dengan terlaksananya panen perdana KWT Siji Sembada,” ujar Rudianto.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bukti nyata semangat gotong royong sekaligus kepedulian warga dalam mewujudkan ketahanan pangan di lingkungan tempat tinggal.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan warga yang telah berkontribusi dalam menjalankan program tersebut.

“Semoga KWT Siji Sembada semakin berkembang, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mari kita dukung hasil karya warga dengan membeli dan mengonsumsi produk KWT Siji Sembada. Dari warga, oleh warga, untuk warga,” katanya.

Dukungan Pertamina AFT Hang Nadim

Program KWT Siji Sembada sejak awal mendapat dukungan dari Pertamina AFT Hang Nadim. Perwakilan AFT Hang Nadim, Bagus, mengapresiasi keberhasilan panen perdana tersebut.

Bagus mengatakan, panen kangkung menjadi langkah awal untuk mendorong KWT agar semakin produktif dan mampu mengembangkan berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi.

“Hari ini kita melaksanakan panen pertama untuk kangkung. Semoga ke depannya kita bisa lebih produktif lagi untuk tanaman selanjutnya,” kata Bagus.

Ia menjelaskan, hasil panen juga direncanakan untuk dipasarkan kepada masyarakat sekitar. Bahkan, sejumlah anggota telah melakukan pemesanan terlebih dahulu.

“Beberapa anggota juga sudah ada yang booking untuk membeli. Dari Pertamina juga akan membeli beberapa hasil panen kangkung ini,” ujarnya.

Setelah kangkung, KWT Siji Sembada diproyeksikan mulai mengembangkan tanaman cabai. Pemilihan cabai dilakukan karena komoditas tersebut memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan.

“Untuk sementara baru kangkung dan cabai. Karena harga cabai cukup tinggi, kita mengejar nilai ekonominya dari cabai terlebih dahulu,” jelasnya.

Selain ditanam di lahan, program pertanian KWT juga dikembangkan melalui sistem tanaman dalam tong. Untuk program tersebut, rencananya akan ditanam sawi dan pakcoy.

“Untuk tanaman di tong, kita rencanakan sawi dan pakcoy. Saat ini sudah berjalan sekitar tiga minggu,” katanya.

Tak berhenti pada sektor pertanian, Pertamina AFT Hang Nadim juga berencana mengintegrasikan program pengelolaan sampah dengan kegiatan KWT.

Sampah organik dari program bank sampah akan dimanfaatkan dan diolah untuk mendukung kebutuhan tanaman KWT. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak berhenti pada proses pengumpulan, tetapi dapat dihilirisasi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kegiatan pertanian.

“Kita memang punya satu lagi program pengelolaan sampah. Sampah organik akan kita hilirisasi dan dimanfaatkan untuk KWT. Jadi produk dari bank sampah bisa masuk ke KWT dan menghasilkan sesuatu untuk tanaman,” ungkap Bagus.

RW 13 Dorong Program Terus Berkembang

Ketua RW 13 Permata Bandara, Sumardi, turut memberikan apresiasi terhadap semangat para ibu yang tergabung dalam KWT Siji Sembada.

Menurutnya, panen perdana tersebut menjadi awal yang baik untuk meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi warga.

“Saya kira ini sangat luar biasa. Dengan panen raya ini, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan pendapatan ekonomi warga dan RW 13 selalu maju,” kata Sumardi.

Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada panen kangkung. Ke depan, KWT diharapkan dapat mengembangkan berbagai komoditas lain yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat.

“Setelah panen kangkung, kita berharap ada tanaman yang lebih mendukung lagi seperti cabai, tomat, terong, dan tanaman lainnya,” ujarnya.

Sumardi mengakui, dampak program tersebut terhadap masyarakat secara luas masih dalam tahap awal karena panen yang dilakukan baru merupakan panen perdana.

“Ini panen pertama, jadi memang baru dimulai. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ibu-ibu PKK hari ini, program ini bisa terus berlanjut dan menjadi lebih baik,” katanya.

Panen perdana kangkung KWT Siji Sembada akhirnya menjadi lebih dari sekadar hasil pertanian. Di balik setiap ikat kangkung yang dipanen, ada tangan-tangan warga yang bekerja bersama, ada dukungan berbagai pihak, dan ada harapan agar lingkungan Permata Bandara semakin mandiri dalam ketahanan pangan.

Dari lahan kecil, lahir semangat besar. Dari kangkung yang dipanen hari ini, warga menanam harapan untuk panen cabai, tomat, terong, dan berbagai hasil pertanian lainnya di masa mendatang.

KWT Siji Sembada pun membuktikan bahwa ketika warga bergerak bersama, lahan sederhana dapat menjadi sumber manfaat dan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Kapolda Kepri Hadiri Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Regional Sumatera 2026

Fri, 14 Aug 2026 10:13:53 +0700

TRANSKEPRI.COM, BATAM — Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menghadiri Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Tahun 2026 Regional Sumatera yang digelar di Hotel Radisson Batam, Rabu (12/8/2026) malam.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A., Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., Wali Kota Batam, serta para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Regional Sumatera.

Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Batam sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung program Asta Cita sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah di wilayah Sumatera.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penganugerahan sejumlah penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam berbagai bidang pelayanan dan pembangunan.

Pada kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Terbaik, Kabupaten Bintan berhasil meraih peringkat Terbaik III tingkat kabupaten. Sementara itu, pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah, Kota Batam meraih peringkat Terbaik III tingkat kota.

Mendagri RI Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan, pemberian apresiasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun budaya pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah daerah, kata Tito, didorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengelolaan lingkungan, penyediaan perumahan, serta pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sementara pada kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Provinsi Kepulauan Riau meraih peringkat Terbaik II tingkat provinsi. Kabupaten Bintan juga kembali memperoleh penghargaan dengan meraih peringkat Terbaik III tingkat kabupaten.

Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kehadiran Kapolda Kepri dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Kepri untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Sinergi tersebut dinilai penting, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif sehingga berbagai program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Masyarakat juga diimbau memanfaatkan Layanan Kepolisian 110 yang aktif selama 24 jam secara gratis apabila membutuhkan bantuan kepolisian maupun ingin menyampaikan pengaduan terkait gangguan keamanan dan ketertiban.

Ditresnarkoba Polda Kepri Ungkap 24 Kasus Narkotika, Amankan 36 Tersangka dan Barang Bukti Senilai Rp1,748 Miliar

Fri, 14 Aug 2026 10:09:06 +0700

TRANSKEPRI/COM, BATAM — Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepulauan Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Dalam periode 14 Juli hingga 12 Agustus 2026, Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengungkap 24 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 36 tersangka.

Dari 36 tersangka tersebut, sebanyak 29 orang merupakan laki-laki dan tujuh lainnya perempuan.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Kepri Kombes Pol. Suyono, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Ditresnarkoba Polda Kepri dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Riau.

Dari 24 kasus yang berhasil diungkap, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu seberat 627,28 gram, ekstasi sebanyak 1.076 butir, ganja kering seberat 1.149,90 gram, serta etomidate sebanyak 405 pcs.

Total nilai barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp1,748 miliar.

Ungkap Kasus Sabu 376,26 Gram di Karimun

Dari 24 perkara tersebut, terdapat dua kasus menonjol yang berhasil diungkap personel Ditresnarkoba Polda Kepri.

Kasus pertama ditangani Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri pada 6 Agustus 2026. Dalam perkara ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial CS dengan barang bukti sabu seberat 376,26 gram di kawasan Pelabuhan Beton Sungai Ungar, Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun.

Dirresnarkoba Polda Kepri Kombes Pol. Suyono menjelaskan, CS diduga berperan sebagai kurir yang bertugas menjemput dan mengantarkan sabu dengan imbalan antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

Berdasarkan hasil penyelidikan, CS diperintahkan oleh seseorang yang masih berstatus daftar pencarian orang (DPO) untuk mengambil paket sabu di Pelabuhan Beton Sungai Ungar.

Setelah menerima paket dari seseorang yang menunggu menggunakan boat pancung, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap CS beserta barang bukti untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Ganja 1,07 Kilogram Dipesan Melalui Instagram

Kasus menonjol kedua ditangani Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kepri pada 7 Agustus 2026 dengan tersangka berinisial SA.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita ganja kering seberat 1.071,92 gram.

SA diketahui memperoleh ganja dari seseorang berinisial V.I. yang masih berstatus DPO. Pemesanan ganja tersebut dilakukan melalui media sosial Instagram.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka SA membeli ganja sekitar 1,5 kilogram dengan harga Rp7,5 juta untuk kemudian diedarkan kembali dalam sejumlah paket.

Petugas selanjutnya melakukan penangkapan terhadap SA dan penggeledahan di sejumlah lokasi hingga menemukan serta menyita barang bukti ganja yang kemudian dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepri untuk proses penyidikan.

Sumber Sabu, Ekstasi dan Etomidate Berasal dari Malaysia

Kombes Pol. Suyono menegaskan, Polda Kepri akan terus memperkuat penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika, termasuk mengembangkan setiap perkara untuk mengungkap pihak lain yang terlibat.

Dari 24 perkara yang diungkap, lokasi kejadian perkara paling banyak ditemukan di kawasan permukiman atau rumah tinggal, jalan umum, serta hotel dan kos-kosan.

Sejumlah wilayah di Kota Batam juga teridentifikasi sebagai daerah yang rawan, di antaranya Kecamatan Lubuk Baja, Batu Ampar, Batam Kota, Sekupang dan Sagulung.

“Hasil penyelidikan juga mengungkap bahwa sumber barang bukti berupa sabu, ekstasi, dan etomidate berasal dari Malaysia,” ujar Suyono.

Dari keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan, Ditresnarkoba Polda Kepri memperkirakan negara berhasil menyelamatkan sekitar 7.319 orang dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam penanganan 24 perkara tersebut, pasal yang paling banyak diterapkan antara lain Pasal 111 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 609 ayat (1), Pasal 609 ayat (2), dan Pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polda Kepri mengajak masyarakat turut berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika dapat segera melaporkannya kepada pihak Kepolisian melalui Layanan Polisi 110 yang tersedia selama 24 jam secara gratis.

Kapolri: 895 Jembatan Merah Putih Presisi Buka Akses dan Beri Manfaat bagi 2 Juta Warga

Fri, 14 Aug 2026 10:05:34 +0700

TRANSKEPRI.COM, JAKARTA – Polri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan konektivitas masyarakat melalui program Jembatan Merah Putih Presisi.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyampaikan bahwa hingga saat ini Polri telah membangun dan merevitalisasi sebanyak 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda.

Capaian tersebut disampaikan Kapolri dalam acara peresmian Jembatan TNI-Polri dan sumber air bersih oleh Presiden Republik Indonesia, Kamis (13/8/2026).

Dari total 895 jembatan tersebut, sebanyak 874 jembatan telah rampung dibangun, sementara 17 jembatan masih dalam proses pembangunan dan empat jembatan lainnya berada dalam tahap perencanaan.

“874 jembatan yang telah selesai dibangun memiliki total panjang 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa, dan memberikan manfaat bagi 2 juta orang, mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum,” ujar Kapolri.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Selain memperkuat akses transportasi, keberadaan jembatan juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan.

“Kami berharap pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi tentunya dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, kemudian juga tentunya akses bagi para pelajar yang akan menuju ke sekolah, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan,” katanya.

Banten Jadi Wilayah dengan Pembangunan Terbanyak

Khusus di Provinsi Banten, Polri telah membangun dan merevitalisasi 145 jembatan dengan total panjang sekitar tiga kilometer.

Infrastruktur tersebut menghubungkan 203 desa dan memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu jiwa. Capaian ini sekaligus menjadikan Polda Banten sebagai wilayah dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi terbanyak dibandingkan Polda lainnya.

Selain Banten, pembangunan jembatan juga dilakukan di sejumlah wilayah lain. Polda Jawa Barat tercatat membangun 137 jembatan, Polda Riau sebanyak 110 jembatan, Polda Jawa Tengah 86 jembatan, dan Polda Sumatera Selatan sebanyak 81 jembatan.

Sementara itu, Polda lainnya juga terus melaksanakan pembangunan dengan rata-rata sekitar 20 hingga 30 jembatan di masing-masing wilayah.

Tidak hanya pembangunan reguler, Polri juga memberikan perhatian terhadap wilayah yang terdampak bencana di Pulau Sumatera.

Sebanyak 39 jembatan dibangun untuk mendukung pemulihan akses masyarakat di daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya merupakan Jembatan Bailey, terdiri dari empat unit di Provinsi Aceh dan dua unit di Provinsi Sumatera Barat.

Pembangunan tersebut ditujukan untuk memulihkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta membuka kembali akses wilayah yang sempat terputus akibat bencana.

Jembatan Bayah Barat Jadi Lokasi Peresmian

Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi secara khusus dipusatkan di Jembatan Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten.

Jembatan tersebut menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari dan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 8.000 masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Polri juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat, di antaranya 7.500 paket sembako, 1.000 paket tas pelajar, 140 kacamata gratis, layanan SIM gratis, serta pelayanan bakti kesehatan.

Kapolri menegaskan, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat dan membantu menjawab berbagai kebutuhan dasar, terutama dalam membuka akses serta meningkatkan mobilitas masyarakat.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat, serta memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat,” tegasnya.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memberikan motivasi kepada seluruh personel TNI-Polri untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan nasional.

Menutup sambutannya, Kapolri menegaskan bahwa Polri akan terus menjalankan arahan Presiden untuk menjadi institusi yang dekat dan hadir bagi masyarakat.

“Polri kita lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak betul-betul bisa kita laksanakan dan kita bisa memberikan pengabdian terbaik agar terciptanya Polri untuk masyarakat,” pungkas Kapolri.

66 Penerima Alokasi Tanah Sudah Laporkan Data Melalui LMS BP Batam

Fri, 14 Aug 2026 10:03:34 +0700

TRANSKEPRI.COM, BATAM – Upaya Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam memperkuat tata kelola dan pemanfaatan lahan terus mendapat respons positif dari para penerima alokasi tanah.

Sejak pelaporan mandiri melalui Land Management System (LMS) BP Batam dibuka pada 11 Agustus 2026 hingga 13 Agustus 2026, tercatat sebanyak 66 penerima alokasi tanah telah menyampaikan laporan secara mandiri.

Partisipasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran penerima alokasi tanah untuk mendukung penguatan basis data sekaligus menciptakan tata kelola lahan yang lebih tertib, transparan, dan terukur.

Selain pelaporan mandiri melalui LMS, BP Batam juga telah mengirimkan surat panggilan reguler kepada 75 penerima alokasi tanah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 penerima telah memenuhi panggilan.

Proses pelaporan dan pemenuhan panggilan tersebut masih berlangsung hingga akhir Agustus 2026.

Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan BP Batam, Syarlin Joyo, mengatakan pelaporan mandiri merupakan bagian penting dalam membangun basis data pemanfaatan lahan yang akurat dan terukur.

Menurutnya, data yang disampaikan penerima alokasi tanah akan menjadi salah satu bahan evaluasi BP Batam untuk melihat kesesuaian pemanfaatan lahan dengan peruntukan serta ketentuan yang berlaku.

“Kami mengapresiasi penerima alokasi tanah yang telah melakukan pelaporan secara mandiri. Ini menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk mendukung tata kelola lahan yang lebih baik. Data yang disampaikan juga menjadi bagian penting bagi BP Batam dalam melakukan evaluasi pemanfaatan lahan secara objektif,” ujar Syarlin, Kamis (13/8/2026).

Ia menegaskan, pelaporan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek pengawasan. Lebih dari itu, pelaporan mandiri menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara BP Batam dengan para penerima alokasi tanah.

BP Batam, kata Syarlin, ingin memastikan lahan yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal, sesuai peruntukan, serta mendukung iklim investasi dan rencana pembangunan di Kota Batam.

“Prinsipnya adalah bagaimana lahan yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara baik dan optimal serta sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, kami terus membuka ruang komunikasi dan mengajak penerima alokasi tanah untuk melakukan pelaporan secara mandiri,” jelasnya.

Syarlin menambahkan, kelengkapan data pemanfaatan lahan akan membantu BP Batam melakukan evaluasi secara lebih terukur. Dengan demikian, proses penataan lahan dapat dilakukan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap partisipasi ini terus meningkat. Semakin lengkap data yang kami terima, semakin baik pula proses evaluasi dan penataan pemanfaatan lahan yang dapat dilakukan. Tujuannya tentu untuk menciptakan tata kelola lahan yang tertib, memberikan kepastian proses, sekaligus mendukung kegiatan investasi di Batam,” tambahnya.

Melalui penguatan sistem pelaporan dan evaluasi tersebut, BP Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola lahan dengan mengedepankan akurasi data, kepastian proses, komunikasi, serta kepatuhan terhadap regulasi.

BP Batam masih memberikan kesempatan kepada seluruh penerima alokasi tanah untuk menyampaikan pelaporan secara mandiri melalui Land Management System (LMS) hingga 31 Agustus 2026.

Syarlin mengimbau penerima alokasi tanah yang belum menyampaikan laporan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut.

“Jumlah penerima alokasi tanah yang menyampaikan laporan maupun yang memenuhi panggilan diperkirakan akan terus bertambah hingga batas waktu yang telah ditentukan. Kami mengimbau agar penerima alokasi tanah yang belum menyampaikan laporan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat basis data dan tata kelola pemanfaatan lahan,” pungkasnya.

BP Batam dan Ombudsman RI Perkuat Sinergi, Dorong Pelayanan Publik Semakin Transparan

Thu, 13 Aug 2026 10:00:35 +0700

TRANSKEPRI.COM, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, serta akuntabel.

Upaya tersebut dibahas dalam kunjungan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, ke Kantor Ombudsman RI di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Ariastuty didampingi jajaran Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (DIHAL) serta Biro Organisasi, Kinerja, dan Manajemen Risiko (OKMR) BP Batam.

Rombongan BP Batam diterima langsung Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, beserta jajaran di ruang rapat Ombudsman RI.

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua lembaga untuk memperkuat komunikasi, bertukar pandangan, serta membahas langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan di Batam.

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan berbagai persoalan pelayanan publik di Batam melalui kondisi yang ditemukan di lapangan.

Hal tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Di sisi lain, Ombudsman RI mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang telah dilakukan BP Batam, termasuk penertiban di sejumlah sektor yang dinilai menjadi langkah positif dalam memperbaiki tata kelola serta memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal program pemerintah dalam lima tahun ke depan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan semakin transparan, efektif, dan efisien,” ujar Rahmadi.

Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Peningkatan kualitas pelayanan publik juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan investasi di Batam.

“Mari kita manfaatkan forum ini untuk menyusun rencana aksi konkret demi kemajuan Batam yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat serta dunia usaha di Indonesia, khususnya Kota Batam,” katanya.

Sementara itu, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengapresiasi semangat kolaborasi yang disampaikan Ombudsman RI.

Menurut Ariastuty, kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen BP Batam untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI, sekaligus memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan.

“Kami ingin bersilaturahmi dengan harapan dapat berkolaborasi dan meminta masukan agar pelayanan publik di BP Batam semakin baik,” ujar Ariastuty.

Ia mengatakan, berbagai isu yang disampaikan Ombudsman RI merupakan masukan penting yang perlu ditindaklanjuti melalui pembenahan secara berkelanjutan serta penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sinergi dengan Ombudsman RI merupakan bagian penting dari komitmen BP Batam untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepastian. Kami tidak melihat masukan dan pengawasan sebagai koreksi semata, tetapi sebagai energi untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Ariastuty menambahkan, masukan dari Ombudsman juga menjadi bahan evaluasi bagi BP Batam untuk melihat kembali berbagai proses pelayanan dan tata kelola yang telah berjalan.

Ia berharap kolaborasi kedua lembaga dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

“Kolaborasi kedua lembaga diharapkan dapat menghasilkan perbaikan yang tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan, tetapi juga mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan kepercayaan bagi masyarakat maupun pelaku usaha serta memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi,” pungkas Ariastuty.

TMMD Ke-129 Resmi Ditutup, Pemkab Bintan Apresiasi Sinergi TNI dan Masyarakat

Fri, 14 Aug 2026 09:56:55 +0700

TRANSKEPRI.COM, BINTAN – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, resmi berakhir. Program tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah, Polri, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

Mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri Dari Desa”, pelaksanaan TMMD tahun ini melanjutkan pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan pada 2024.

Pada pelaksanaan sebelumnya, TNI bersama Pemerintah Daerah telah menyelesaikan pengecoran jalan sepanjang 500 meter. Tahun ini, pembangunan kembali dilanjutkan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Salah satu sasaran utama TMMD Ke-129 berupa pembangunan dan semenisasi jalan menuju SDIT An Nahl, Kecamatan Seri Kuala Lobam. Pekerjaan tersebut dilanjutkan hingga mencapai sekitar 800 meter dan dilengkapi dengan pembangunan drainase pracetak di sisi jalan.

Bupati Bintan Roby Kurniawan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Angkatan Darat serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD.

Apresiasi tersebut disampaikan Ronny usai mengikuti upacara penutupan TMMD Ke-129 di Lapangan Bola Busung, Kamis (13/8/2026).

“Terima kasih dan apresiasi untuk seluruh pihak yang terlibat. Harapan kita semua, apa yang telah dilakukan, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” ujar Ronny.

Menurutnya, kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, Polri dan masyarakat merupakan kekuatan penting dalam mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah yang membutuhkan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Ronny berharap semangat gotong royong yang terbangun selama pelaksanaan TMMD dapat terus dipertahankan dan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Selain pembangunan infrastruktur, TMMD Ke-129 juga diisi dengan berbagai kegiatan nonfisik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Sejumlah kegiatan tersebut di antaranya pengobatan gratis, sunatan massal, penyuluhan kesehatan, penyuluhan bahaya narkoba, pembekalan wawasan kebangsaan, pembangunan sumur bor, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta perbaikan berbagai fasilitas umum.

Berakhirnya TMMD Ke-129 diharapkan tidak hanya meninggalkan hasil pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan gotong royong antara TNI, pemerintah dan masyarakat.

“Sinergi seperti ini harus terus kita perkuat. Pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” pungkas Ronny.

Bintan Raih Dua Penghargaan Kemendagri, Dapat Insentif Fiskal Rp2 Miliar

Fri, 14 Aug 2026 09:54:28 +0700

TRANSKEPRI.COM, BINTAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kembali mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat.

Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Kota Batam, Rabu malam (12/8/2026), Kabupaten Bintan berhasil meraih dua penghargaan sekaligus.

Bintan meraih peringkat Terbaik III kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri serta Terbaik III kategori Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi bidang Layanan Kesehatan.

Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan juga memperoleh insentif fiskal sebesar Rp2 miliar dari Pemerintah Pusat.

Penghargaan dan insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Bintan dalam menjalankan berbagai program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sumatera tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika.

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengatakan, apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan prestasi dalam sejumlah bidang yang menjadi perhatian pemerintah pusat.

Menurutnya, kriteria penilaian pada setiap batch disesuaikan dengan arah kebijakan dan program prioritas pemerintah, seperti pengelolaan kebersihan dan lingkungan, layanan kesehatan, perumahan, serta berbagai sektor lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti yang mewakili Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih Kabupaten Bintan.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mendapat pengakuan di tingkat nasional.

“Alhamdulillah, Pemkab Bintan kembali mendapatkan apresiasi dari Kemendagri. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder yang selama ini bersama-sama mendukung berbagai program pemerintah daerah,” ujar Deby usai menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.

Deby menegaskan, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi bagi Pemkab Bintan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap capaian tersebut dapat mendorong seluruh perangkat daerah dan stakeholder untuk semakin konsisten menghadirkan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bintan.

“Penghargaan ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan. Yang terpenting, setiap program pemerintah harus memberikan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Perpustakaan Umum Bintan Hadirkan Fasilitas Modern, Dorong Minat Baca Masyarakat

Fri, 14 Aug 2026 09:51:48 +0700

TRANSKEPRI.COM, BINTAN – Gedung Perpustakaan Umum Bintan yang berada di samping Monumen Relief Antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur, terus dikembangkan sebagai ruang belajar dan pusat literasi yang nyaman bagi masyarakat.

Dengan fasilitas yang modern dan lengkap, perpustakaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat baca sekaligus menjadi ruang edukasi bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum di Kabupaten Bintan.

Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, saat meninjau langsung Perpustakaan Umum Bintan, Selasa sore (11/8/2026), mengapresiasi fasilitas yang tersedia.

Menurutnya, keberadaan perpustakaan dengan fasilitas yang memadai harus dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, khususnya generasi muda.

“Ruangannya sudah sangat nyaman. Kita berharap para pelajar Bintan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk menambah ilmu, literasi, dan pengetahuan melalui berbagai koleksi buku yang tersedia. Referensinya juga cukup lengkap,” ujar Deby.

Ia menilai, perpustakaan tidak lagi sekadar menjadi tempat untuk membaca dan meminjam buku, tetapi dapat menjadi ruang yang mendukung proses pembelajaran serta pengembangan kreativitas masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan, Hasfi Handra, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.

Selain layanan perpustakaan konvensional, sejumlah program juga telah disiapkan, di antaranya perpustakaan keliling, perpustakaan digital i-Bintan, Digital Spot Baca, serta berbagai layanan literasi lainnya.

“Untuk fasilitas ruangan sudah dilengkapi pendingin udara dan berbagai sarana pendukung, seperti ruang baca umum, ruang baca anak, ruang koleksi referensi, komputer, internet gratis, musala, dan toilet,” jelas Hasfi.

Menurutnya, berbagai fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman yang nyaman kepada masyarakat saat berkunjung dan memanfaatkan layanan perpustakaan.

Dengan semakin lengkapnya fasilitas dan layanan yang tersedia, Perpustakaan Umum Bintan diharapkan dapat menjadi salah satu pusat literasi masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya budaya membaca di Kabupaten Bintan.

Masyarakat pun diimbau untuk memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai ruang belajar, mencari referensi, serta mengembangkan wawasan dan pengetahuan.

Walikota Batam Tegaskan Komitmen Dukung Program MBG

Thu, 13 Aug 2026 19:45:19 +0700

TRANSKEPRI.COM.BATAM- Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional. Komitmen tersebut disampaikan Amsakar saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan MBG secara virtual, Kamis (13/8/2026).

Rakor nasional ini membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel sesuai dengan amanat Perpres Nomor 115 Tahun

Amsakar menegaskan komitmen Pemko Batam untuk mendukung pelaksanaan MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. “Pemerintah Kota Batam siap menyelaraskan kebijakan daerah untuk mendukung tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Melalui rakor ini, kita menyatukan persepsi agar pelaksanaannya, mulai dari pendistribusian, pengawasan kualitas gizi, hingga akuntabilitas, dapat berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak kita,” ujar Amsakar.

Ia juga meminta OPD teknis terkait segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Persiapan tersebut meliputi pemetaan data penerima manfaat, pengawasan rantai pasok pangan lokal, serta kesiapan fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Menurut Amsakar, sinergi antara pemerintah pusat, Pemko Batam, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program MBG dapat terlaksana secara baik dan berkelanjutan.

Selain mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, pelaksanaan MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui keterlibatan UMKM dan penyedia bahan pangan lokal.(*)

Komitmen Hunian Layak, Batam Raih Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi

Thu, 13 Aug 2026 19:38:59 +0700

TRANSKEPRI.COM.BATAM- Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mengukir prestasi. Kali ini, Batam menerima Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sumatera untuk kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah Tingkat Kota.

Apresiasi tersebut diterima langsung Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam kegiatan yang digelar di Hotel Radisson Batam, Rabu (12/8/2026) malam.

Capaian tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen Pemko Batam dalam mendukung percepatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan, apresiasi tersebut bukan sekadar bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dorongan agar daerah terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Acara ini di samping dapat memberikan motivasi kepada daerah, juga memberikan reward kepada daerah yang berprestasi,” ujar Tito.

Menurutnya, apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi juga penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa banyak daerah yang terus bekerja dan menghasilkan berbagai capaian positif.

“Dengan acara seperti ini kita menunjukkan bahwa banyak daerah yang baik dan berprestasi,” katanya.

Tito berharap penghargaan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan kepala daerah, sekaligus mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat.

Dalam kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah Tingkat Kota, dua kota lainnya yang juga menerima apresiasi yakni Kota Bandar Lampung, dan Kota Pekanbaru.

Untuk tingkat kabupaten, apresiasi diraih Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Way Kanan. Sementara itu, tingkat provinsi diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jambi.

Bagi Batam, capaian tersebut menjadi penyemangat untuk terus memperkuat program penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Amsakar menegaskan, kebutuhan hunian merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus bekerja,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan pembangunan hunian tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kualitas kehidupan masyarakat dan masa depan Batam.(*)

Bentuk Newsroom Program Jaga Desa, SMSI Kepri Sambangi Kejaksaan dan ABPEDNAS

Thu, 13 Aug 2026 20:00:56 +0700

TRANSKEPRI.COM.TANJUNGPINANG — Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kepri dalam mendukung Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

SMSI Kepri saat berkunjung ke Abpednas Kepri di Tanjungpinang, Kamis (13/08/26). (*)

Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan silaturahmi jajaran SMSI Kepri ke Kejati Kepri dan ABPEDNAS Kepri, Kamis (13/8/2026).

Rombongan SMSI Kepri dipimpin Ketua SMSI Kepri Rinaldi Samjaya, didampingi Sekretaris Zabur Anjasfianto serta Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Nov Iwandra.

Turut hadir Ketua SMSI Tanjungpinang Mohammad Rakhmat dan Ketua SMSI Bintan P. Arianto Pandiangan.

SMSI Kepri saat berkunjung ke Kejari Batam, Senin (10/08/26). (ist)

Di Kejati Kepri, rombongan diterima Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri Senopati yang mewakili Asisten Intelijen Kejati Kepri Yovandi Yazid.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara insan media dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua SMSI Kepri Rinaldi Samjaya mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut sinergi yang sebelumnya telah dibangun SMSI Pusat bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI dan ABPEDNAS Pusat.

Menurutnya, sinergi tersebut perlu diperkuat hingga ke daerah agar Program Jaga Desa tidak hanya menjadi gerakan di tingkat pusat, tetapi dapat memberikan manfaat langsung bagi aparatur pemerintahan desa dan masyarakat.

"SMSI Kepri ingin mengambil bagian dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Media memiliki peran penting dalam memberikan informasi, edukasi serta ikut mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai aturan," ujar Rinaldi.

Ia menambahkan, keberadaan Pokja Newsroom Jaga Desa yang dibentuk SMSI menjadi salah satu bentuk kontribusi media dalam mendukung program tersebut.

Melalui Pokja Newsroom Jaga Desa, media diharapkan dapat ikut memperkuat literasi hukum, memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat serta mendorong aparatur desa memahami ketentuan dalam pengelolaan dana maupun aset desa.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Kepri Senopati menyambut baik langkah SMSI Kepri dalam membangun komunikasi dan sinergi terkait Program Jaga Desa.

Ia menilai keterlibatan media sangat penting dalam menyampaikan informasi hukum secara benar dan mudah dipahami masyarakat, sekaligus membantu mendorong terciptanya pemerintahan desa yang tertib dalam menjalankan administrasi maupun pengelolaan anggaran.

"Program Jaga Desa pada prinsipnya merupakan upaya untuk melakukan pencegahan. Kami berharap sinergi dengan media dapat membantu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan aparatur desa sehingga potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan," kata Senopati.

Menurutnya, edukasi dan pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran aparatur desa agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dilaksanakan secara tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Usai melakukan pertemuan dengan jajaran Kejati Kepri, rombongan SMSI kemudian melanjutkan kunjungan ke Sekretariat ABPEDNAS Kepri.

Kunjungan tersebut diterima Sekretaris ABPEDNAS Kepri Zulkaheri yang mewakili Ketua ABPEDNAS Kepri Nyanyang Haris Pratamura.

Zulkaheri mengatakan, ABPEDNAS Kepri menyambut positif sinergi yang dibangun bersama SMSI dalam mendukung Program Jaga Desa.

Menurutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan di tingkat desa. Karena itu, peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola pemerintahan desa menjadi hal yang sangat penting.

"Sinergi antara ABPEDNAS, SMSI dan Kejaksaan tentu sangat positif. BPD membutuhkan informasi dan pemahaman yang baik mengenai aturan agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara optimal serta tetap berada dalam koridor hukum," ujar Zulkaheri.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat dilanjutkan melalui berbagai kegiatan edukasi, diskusi maupun penyebarluasan informasi mengenai regulasi pemerintahan desa.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama membangun budaya tata kelola pemerintahan desa yang terbuka, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, pembangunan desa bisa berjalan lebih baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tambahnya.

Program Jaga Desa sendiri diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan dana desa dan aset desa.

Dalam konteks tersebut, SMSI melalui Pokja Newsroom Jaga Desa berupaya mengambil peran melalui pemberitaan yang edukatif, literasi hukum dan penyebaran informasi yang dapat membantu masyarakat maupun aparatur desa memahami aturan yang berlaku.

Sinergi antara SMSI, Kejati Kepri dan ABPEDNAS Kepri diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus menciptakan ekosistem pemerintahan desa yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan kolaborasi antara aparat penegak hukum, organisasi media dan lembaga yang mewakili BPD, Program Jaga Desa diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya dalam aspek pengawasan, tetapi juga melalui pendekatan edukasi dan pencegahan.(*)

Polda Kepri Gelar Taklimat Akhir Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun 2026

Thu, 13 Aug 2026 08:25:45 +0700

TRANSKEPRI.COM, BATAM – Polda Kepulauan Riau menggelar Taklimat Akhir Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Rupatama Polda Kepri, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan dipimpin Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., dan dihadiri Auditor Kepolisian Utama Tingkat I Itwasum Polri Irjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., Irwil I Itwasum Polri Brigjen Pol. Mansjur, S.H., S.I.K., jajaran Tim Itwasum Polri, para Pejabat Utama Polda Kepri, serta Kapolres/ta jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Kepri menyampaikan amanat Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., yang mengapresiasi pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri sebagai bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Polda Kepri.

Menurut Kapolda, audit tersebut diperlukan untuk memastikan setiap program kepolisian berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakapolda menegaskan bahwa seluruh hasil audit akan menjadi bahan evaluasi bagi masing-masing satuan kerja untuk segera melakukan perbaikan dan tindak lanjut.

“Target kita ke depan bukan sekadar menyelesaikan temuan, tetapi mencegah agar temuan yang sama tidak kembali terjadi. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, perencanaan, serta pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Anom.

Sementara itu, Auditor Kepolisian Utama Tingkat I Itwasum Polri Irjen Pol. Imam Thobroni mengapresiasi keterbukaan dan sikap kooperatif jajaran Polda Kepri selama proses pelaksanaan audit.

Ia menegaskan, Audit Kinerja bukan semata-mata untuk menemukan kekurangan, melainkan menjadi bagian dari fungsi pengawasan internal dalam mendorong perbaikan serta penguatan tata kelola organisasi Polri.

“Seluruh Kasatker bertanggung jawab penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Audit Kinerja sesuai dengan tabel temuan dan rekomendasi yang telah disampaikan,” ujarnya.

Dalam taklimat akhir tersebut juga disampaikan sejumlah capaian Polda Kepri dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana kepolisian.

Salah satunya berupa dukungan hibah delapan unit kendaraan listrik dari PT PLN Batam. Selain itu, Polresta Barelang juga memperoleh 13 unit kendaraan listrik dari Pemerintah Kota Batam yang akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan patroli kepolisian.

Wakapolda Kepri berharap hasil Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong seluruh satuan kerja agar semakin optimal dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi hasil audit, Polda Kepri berkomitmen mewujudkan pelaksanaan tugas yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan Presisi.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan Layanan Kepolisian 110 yang aktif selama 24 jam secara gratis apabila membutuhkan bantuan maupun ingin menyampaikan laporan atau pengaduan kepada pihak kepolisian.

Kapolda Kepri Hadiri Pemusnahan 1,3 Ton Ketamin, Sinergi Lintas Lembaga Perkuat Pengawasan Perairan

Thu, 13 Aug 2026 08:21:08 +0700

TRANSKEPRI.COM, BATAM – Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menghadiri konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti ketamin seberat kurang lebih 1,3 ton hasil pengungkapan operasi gabungan terhadap kapal MV Kingsan di wilayah perairan Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut berlangsung di Makodaeral IV Batam, Rabu (12/8/2026), dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencegah wilayah Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan barang berbahaya.

Pengungkapan tersebut melibatkan sinergi berbagai institusi, mulai dari TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea dan Cukai, unsur intelijen, pemerintah daerah, hingga kementerian dan lembaga terkait.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Syahardiantono, Dirjen Bea dan Cukai Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kepala BP Batam Amsakar Achmad, serta unsur Forkopimda Provinsi Kepri dan Kota Batam.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, serta pemutaran video penindakan terhadap kapal yang menjadi objek pengungkapan.

Dankodaeral IV Laksda TNI Berkat Widjanarko dalam sambutannya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan operasi tersebut.

Menurutnya, pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari sinergi, pertukaran informasi, kemampuan intelijen, serta koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi kejahatan transnasional yang memanfaatkan jalur laut.

Sementara itu, Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal terhadap sampel, barang bukti yang diamankan diketahui merupakan ketamin.

Ia menyampaikan, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, ketamin belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meski demikian, potensi penyalahgunaan ketamin tetap menjadi perhatian serius karena zat tersebut dapat disalahgunakan dan berpotensi membahayakan masyarakat.

Penanganan perkara selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan hukum serta kewenangan masing-masing aparat penegak hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Menkopolkam RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ketamin dalam jumlah besar tersebut merupakan hasil kerja bersama dan tidak dapat diklaim sebagai keberhasilan satu institusi.

Sinergi TNI, Polri, BNN, Bea dan Cukai, unsur intelijen, pemerintah daerah, serta seluruh komponen bangsa dinilai menjadi kunci dalam mendeteksi dan menghentikan jalur penyelundupan lintas negara.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen memastikan Indonesia tidak menjadi tempat transit, penyimpanan, maupun pasar bagi jaringan narkotika dan kejahatan transnasional lainnya.

Kapolda Kepri: Perkuat Pengawasan Jalur Laut

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin mengatakan pengungkapan hampir 1,3 ton ketamin tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi antarlembaga dalam menjaga wilayah Kepulauan Riau dari ancaman penyelundupan lintas negara.

Menurutnya, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, tetapi juga dari besarnya potensi ancaman terhadap masyarakat dan generasi muda yang berhasil dicegah.

“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata sinergi dan kolaborasi seluruh unsur dalam menghadapi kejahatan lintas negara. Polda Kepri akan terus memperkuat koordinasi dengan TNI, BNN, Bea dan Cukai, unsur intelijen, Bakamla dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan deteksi dini, pengawasan wilayah perairan serta penegakan hukum secara profesional dan terpadu,” tegas Asep.

Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga wilayah Kepulauan Riau dari ancaman jaringan penyelundupan barang berbahaya.

Menurutnya, posisi strategis Kepri sebagai wilayah perbatasan sekaligus jalur pelayaran internasional membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan berkelanjutan agar tidak dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional.

“Pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti secara simbolis menggunakan mobile incinerator BNN RI serta penandatanganan berita acara pemusnahan.

Pengungkapan tersebut menjadi momentum untuk semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarkementerian serta lembaga dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga memastikan pengawasan jalur laut akan terus ditingkatkan guna mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan sekaligus melindungi masyarakat dan generasi muda dari ancaman narkotika maupun zat berbahaya lainnya.

Masyarakat diimbau turut berperan aktif dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana melalui layanan Polisi 110.

Kabareskrim Polri Tekankan Integritas dan Profesionalisme Personel Reskrim Polda Kepri

Thu, 13 Aug 2026 08:16:20 +0700

TRANSKEPRI.COM, BATAM – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si., memberikan pengarahan kepada jajaran personel Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Kepulauan Riau. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Pengarahan tersebut berlangsung di Gedung Lancang Kuning (GLK) Polda Kepri, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, S.I.K., Dirresnarkoba Polda Kepri, Dirreskrimsus Polda Kepri, Dirreskrimum Polda Kepri, serta jajaran personel Reskrim Polda Kepri. Personel Reskrim Polres/Polresta jajaran juga mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting.

Dalam arahannya, Kabareskrim Polri mengingatkan seluruh personel bahwa tugas penegakan hukum merupakan amanah yang disertai kewenangan besar. Karena itu, setiap kewenangan harus dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, serta berpedoman pada aturan dan kode etik yang berlaku.

“Yang ingin saya tekankan adalah nilai, sikap, dan integritas dalam melaksanakan tugas. Kita semua diberikan amanah dan kewenangan. Kewenangan tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai disalahgunakan,” ujar Syahardiantono.

Ia menegaskan, integritas menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Setiap personel Reskrim dituntut mampu menjaga sikap dan perilaku, baik ketika menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Perhatian khusus juga disampaikan terkait persoalan narkoba dan perjudian. Kabareskrim menegaskan bahwa personel Polri tidak boleh terlibat dalam kedua aktivitas tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Jangan bermain narkoba dan jangan bermain judi. Sebagai aparat penegak hukum, kita harus menjadi contoh bagi masyarakat, bukan justru menjadi bagian dari persoalan tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh personel Reskrim diminta menjadikan integritas dan profesionalisme sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kabareskrim juga mengajak jajaran Reskrim Polda Kepri dan seluruh satuan kewilayahan untuk terus menjaga soliditas, meningkatkan kemampuan profesional, serta melaksanakan tugas penegakan hukum secara objektif dan sesuai ketentuan.

Ia berharap seluruh personel dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus terus menjaga nama baik institusi Polri melalui pelaksanaan tugas yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengajak masyarakat untuk turut mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman serta kondusif.

Masyarakat juga diimbau memanfaatkan Layanan Kepolisian 110 yang aktif selama 24 jam secara gratis apabila membutuhkan bantuan kepolisian maupun ingin menyampaikan laporan atau pengaduan.

Wakapolda Kepri Hadiri Rakor Forkopimda Regional Sumatera, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Daerah

Thu, 13 Aug 2026 08:12:57 +0700

TRANSKEPRI.COM, BATAM – Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sumatera di Ruang Balairung Sari Lantai III BP Batam, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A., para gubernur se-Sumatera, Kepala BP Batam, unsur Forkopimda Provinsi Kepri, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera.

Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Dalam kegiatan itu, sejumlah capaian pemerintah daerah turut mendapat apresiasi, di antaranya bidang pengelolaan sampah dan lingkungan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga implementasi Program 3 Juta Rumah.

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya soliditas seluruh unsur Forkopimda dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Menurutnya, sinergi diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Koordinasi yang dilakukan secara rutin dinilai menjadi salah satu kunci dalam menangani berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, keamanan maupun pembangunan daerah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago menegaskan pentingnya kekompakan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas nasional dan daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Media sosial dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai capaian pembangunan sekaligus menangkal penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian.

Menanggapi hal tersebut, Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Anom Wibowo menegaskan komitmen Polda Kepri untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan serta mendukung program pembangunan di wilayah Kepulauan Riau.

“Sinergi dan kekompakan Forkopimda sangat penting dalam menjaga stabilitas daerah. Polda Kepri siap mendukung program pemerintah melalui pelaksanaan tugas kepolisian, menjaga kamtibmas, serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk penyelundupan barang ilegal dan peredaran narkotika,” ujar Anom.

Ia menambahkan, kondisi Kepulauan Riau yang memiliki wilayah perbatasan dan jalur perdagangan internasional membutuhkan kerja sama lintas sektor yang kuat. Pengawasan serta pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan harus dilakukan secara terpadu.

Dalam rakor tersebut, para peserta juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif serta penyerahan buku Presiden Solusi. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur Forkopimda.

Melalui rakor tersebut, diharapkan kolaborasi lintas sektor semakin solid sehingga stabilitas keamanan tetap terjaga dan berbagai program pembangunan dapat berjalan secara optimal demi kepentingan masyarakat.