Ternyata Pelabuhan Tanpa Akses Jalan yang Disorot Jokowi Berada di Kepri

TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Kasus pelabuhan tanpa jalan akses ternyata telah berlangsung sejak lama di Indonesia. Sebelumnya, hal ini membuat jengkel Presiden Joko Widodo dan membuatnya menegur jajarannya.

Menurut pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno kasus semacam ini sudah disoroti Ignasius Jonan saat masih menjadi Menteri Perhubungan (Menhub) di tahun 2014-2016.

Menurutnya, Jonan sempat jengkel dengan kondisi tersebut dan langsung mengambil langkah untuk membereskan masalah jalan akses pelabuhan di sekitar 20 pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kasus ini dari zaman pak Jonan juga sudah ada. Paling pertama dia yang soroti pelabuhan nggak ada aksesnya dulu. Ada kasus itu di 20 pelabuhan saat itu," ungkap Djoko kepada detikcom, Minggu (30/5/2021).

"Salah satunya di Kepulauan Karimun, namanya pelabuhan Malarko. Itu aksesnya sudah dirapihin sekarang. Dulu dibangun nggak ada aksesnya," ungkap Djoko.Djoko menyebut salah satu pelabuhan yang memiliki masalah jalan akses ada di Kepulauan Karimun, pelabuhan Malarko namanya. Menurutnya, sejak Jonan menjabat Menhub pelabuhan itu mulai dirapikan jalan aksesnya.

Namun, saat jalan aksesnya sudah baik pelabuhan ini menurut Djoko belum juga selesai pembangunannya. "Jalan udah bagus, eh pelabuhannya malah belum selesai dibangun," katanya.

Ada juga Pelabuhan Dompak di Pulau Bintan, kata Djoko, pelabuhan ini nasibnya sama seperti Pelabuhan Malarko. Jalan akses sudah dibenahi, namun pelabuhannya tak kunjung bisa digunakan.

"Pelabuhan Dompak juga salah satunya di Pulau Bintan. Ada pulau dibikinin pelabuhan, tapi itu jalan aksesnya nggak ada. Tapi sekarang katanya nggak ada yang ke situ karena pelabuhannya mangkrak, jalan aksesnya udah diberesin kabarnya," ungkap Djoko.

Di sisi lain, pakar maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Saut Gurning menilai pelabuhan yang jalan aksesnya kurang baik, bahkan tidak ada akan menbuat pelabuhan tidak efisien. Potensi bisnis dari barang dan penumpang di sekitar pelabuhan tak akan bisa dimaksimalkan.

"Memang pelabuhan dengan aksesibiltas khususnya jalur darat yang lemah hingga tidak tersedia memang menjadikan pelabuhan tidak dapat efisien. Lalu, menjadi terbatas dalam memanfaatkan potensi sumber dan tujuan barang serta penumpang di belakangnya, yang biasa disebut hinterland," ungkap Saut.

Baca juga: Kemarahan Jokowi dalam 3 Babak, dari Bansos Hingga Infrastruktur

Malah menurut Saut, bila jalan akses betul-betul belum ada, pelabuhan akan sama sekali tak bisa beroperasi. "Paling parah ya tidak dapat dioperasikan bila sama sekali aksesibilitas darat belum ada," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan kualitas perencanaan program pemerintah sangat buruk. Hal itu banyak terjadi di perencanaan proyek infrastruktur. Dia mengatakan ada pelabuhan yang baru dibangun, namun tak memiliki jalan akses.

Jokowi jengkel dan bertanya-tanya, bagaimana bisa pelabuhan itu digunakan. Lagi-lagi, dia tak menjelaskan pelabuhan apa dan di mana letaknya.

"Kemudian, bangun pelabuhan, pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ. Ya apa-apaan? Gimana pelabuhan itu bisa digunakan," tegas Jokowi saat memberikan arahan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021). (tm)

Sumber : detikcom /  Editor : 009