BATAM

Rokhmin Sebut Batam, Bintan dan Lingga Layak Menjadi Pusat Industri Perikanan

Guru besar IPB, Prof Rokhmin Dahuri

TRANSKEPRI.COM.BATAM- Guru Besar (GB) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Prof Rokhmin Dahuri MS mengungkapkan,  wilayah Batam, Bintan dan Lingga layak untuk dijadikan sebagai pusat industri perikanan nasional, dengan berbasiskan ekonomi kerakyatan.

Hal tersebut di dasari, geografis wilayah dengan berbasiskan daerah maritim yang mencapai seluas 94 persen lautan dalam perairan tropis dan sumber alam yang melimpah.

"Batam, Bintan dan Lingga sangat layak jadi sentral industri perikanan nasional, atas tiga alasan yang mendasar," sebut Prof Rokhmin Dahuri, ketika mengikuti seminar Nasional Perikanan, Jumat lalu di Tanjungpinang, dengan mengusung thema, "Sinergitas Mewujudkan Poros Perikanan Indonesia".

Dalam kegiatan yang diadakan oleh MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia), juga
disebutkan, yang menjadi alasan adalah ketiga wilayah itu memiliki infrastruktur dan sarana memadai, sehingga memiliki konektivitas dan aksesibilitas ke tingkat pasar nasional maupun global.

"Posisi strategis Batam-Bintan maupun Lingga, antara lainnya meliputi wilayah Kota Batam, Tanjungpinang, Kabupaten Bintan serta Kabupaten Lingga, berada di jalur pelayaran internasional, dengan berbatasan langsung dengan Singapura dan Negara Malaysia," ungkap Rokhmin, yang juga sebagai Ketua Umum MAI. 

Selain itu, paparnya, luas daratan ketiga wilayah daerah tersebut juga mencapai: 4.689,8 km2 atau 57,2%, dari luas darat Provinsi Kepri.

"Sedangkan luas lautannya itu mencapai seluas 97.697 km2, atau 40,2% dari luas lautan se Kepri, dengan sebanyak 1.152 pulau (64,2%, jumlah Pulau pulau Kepri).
Dari jumlah pulau tersebut, ada delapan pulau yang berada di wilayah terdepan," paparnya.

Adapun panjang garis pantai dari ketiga wilayah Batam, Bintan dan Lingga, jelas Rokhmin, dengan mencapai sepanjang 1.133 km (47,8%, garis pantai di Kepri).

"Dengan demikian bisa dijadikan Batam, Bintan maupun Lingga, sebagai sentral industri perikanan Nasional RI, dengan sejumlah langkah yang perlu dilakukan," ungkap Guru Besar IPB. 

Pertama, ujarnya, peningkatan produksi perikanan tangkap berkelanjutan, hingga batas MSY (Maximum Sustainable Yield ataupun sama dengan Potensi Produksi Lestari), stok ikan yang ada di antaranya.

"Dari wilayah perairan laut Batam-Bintan, serta Lingga. Provinsi Kepri dan perairan laut nasional dalam WPP - 711, dan laut internasional dengan 200 mil, (high seas Samudera Hindia dan S. Pasifik)," terang Rokhmin.

Kedua, peningkatan produksi perikanan budidaya, dari dengan berbagai spesies unggulan secara berdaya saing, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Baik itu diperairan laut, air payau, dan di kolam air tawar. Termasuk di akuarium, serta wadah lainnya, melalui revitalisasi ataupun intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Ketiga, revitalisasi industri pengolahan hasil perikanan (UPI = Unit Pengolahan Ikan) yang ada saat ini (existing) supaya mampu menghasilkan produk yang lebih berdaya saing global, efisien (profitable), dan berkelanjutan," sebut Prof Rokhmin.

Keempat ujarnya, pembangunan Industri pengolahan hasil prikanan yang modern (State of the Art Technology), di Batam, Bintan dan di Lingga, sesuai permintaan pasar nasional dan internasional dengan kapasitas yang sesuai volume produksi hasil program-1, program-2, serta impor secara terbatas dan terkendali.

Kelima jelasnya, pembangunan Industri Pengolahan Rumput Laut Penghasil ATC (Carrageen Chips), di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan.

"Keenam, pembangunan sektor Industri Pengolahan Rumput Laut dari Penghasil Refined Carrageen Chips, di Kota Batam  Kota Tanjung Pinang," ucapnya lagi.

"Ketujuh, pembangunan industri pangan dan minuman fungsional, farmasi, serta kosmetik berbasiskan senyawa bioaktif (natural products), dari biota laut di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang," ujarnya

Untuk kedelapan, paparnya, revitalisasi ataupun pembangunan ke infrastruktur baru untuk mendukung pembangunan industri perikanan, terhadap dukungan di jaringan jalan, listrik, telkom, internet, air bersih, pelabuhan, dan lain-lain.

Sedangkan kesembilan, sebut Rokhmin, penyiapan maupun pembangunan SDM berkualitas (knowledge, skills, etos kerja unggul, dan berakhlak mulia) untuk bisa mendukung pembangunan industri ikan.

"Dan yang kesepuluh, adanya kebijakan politik ekonomi (moneter, fiskal, RT/RW, dengan iklim investasi, dan kemudahan berbisnis), yang kondusif serta atraktif," tandas Rokhmin, yang juga koordinator Penasehat Menteri Kelautan Perikanan (KKP), periode 2020-2024. (wan)


[Ikuti TransKepri.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar