Forum tersebut menjadi ruang diskusi penting tentang keterbukaan informasi publik dan peran strategis media dalam mendukung pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Batam, M.A. Khafi Anshary, menegaskan bahwa pers bukan sekadar corong informasi pemerintah, melainkan mitra kritis yang memiliki fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
“Setiap instansi pelayanan publik seharusnya menjadikan kami mitra kritis, bukan humas kedua yang hanya menyampaikan informasi satu arah. Kami bukan mitra untuk menyenangkan, melainkan untuk meluruskan,” tegas Khafi dalam forum tersebut.
Menurut Khafi, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pembangunan, kebijakan pemerintah, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan publik agar tetap berada di jalur kepentingan masyarakat.
Ia menekankan bahwa untuk menghasilkan informasi yang utuh, akurat, dan berimbang, dibutuhkan keterbukaan dari narasumber dan akses konfirmasi yang cepat.
“Wartawan jangan dijauhi, jangan dihindari. Ketika narasumber terbuka, semua akan harmonis. Dalam kamus wartawan, tidak ada musuh. Yang ada hanya tanggung jawab pada kebenaran,” ujarnya.
Khafi juga menyoroti masih adanya hambatan komunikasi antara media dan sejumlah instansi, khususnya dalam proses konfirmasi yang dinilai lambat dan berpotensi memicu berkembangnya informasi yang tidak utuh di tengah masyarakat.
“Ketika konfirmasi tersendat di meja humas, informasi bisa melebar ke mana-mana. Ini yang perlu menjadi evaluasi bersama,” tambahnya.
Di sisi lain, Khafi mengingatkan insan pers agar terus menjaga profesionalisme melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi wartawan, pemahaman hukum pers, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, menegaskan bahwa media harus diposisikan sebagai mitra kerja strategis, bukan sebagai pihak yang dihindari.
“Wartawan bukan musuh, melainkan mitra kerja. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Media bisa mengangkat nama institusi, tapi juga bisa menjatuhkan. Di situlah pentingnya kita bermitra untuk meluruskan informasi,” katanya.
Menurut Guntur, manajemen media yang baik merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik, khususnya di Batam sebagai wilayah strategis yang berkaitan erat dengan sektor investasi dan pariwisata.
Ia mengingatkan bahwa setiap persoalan yang muncul di lingkungan keimigrasian dapat berdampak luas terhadap citra daerah bahkan citra negara.
“Jika ada oknum berulah, dampaknya bukan hanya pada institusi, tapi juga citra negara. Wisatawan bisa enggan datang, investor bisa berpaling,” jelasnya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, yang baru menjabat sekitar tiga minggu, mengakui bahwa tantangan utama saat ini adalah kecepatan merespons arus informasi yang terus bergerak dinamis.
Menurut Wahyu, pembenahan sistem manajemen media dan kehumasan menjadi prioritas agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya cepat, tetapi juga akurat.
“Memang dibutuhkan waktu untuk memastikan data akurat. Kami berharap rekan-rekan media bisa memahami. Namun setiap konfirmasi pasti kami respons, baik langsung maupun melalui humas,” ujarnya.
Melalui forum ini, diharapkan hubungan antara media dan Imigrasi Batam semakin solid dalam membangun keterbukaan informasi publik yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.
Sinergitas yang terbangun tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik pelayanan publik yang terbuka, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, keterbukaan informasi adalah fondasi utama membangun kepercayaan publik, dan pers menjadi bagian penting dalam menjaga fondasi itu tetap kokoh.
.jpg)
Tulis Komentar