Rapat yang digelar secara tertutup ini membahas sejumlah isu strategis, antara lain Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Sumsel 2026, strategi menghadapi penurunan TKD, serta arah kebijakan APBN tahun 2026.
Dalam pembahasan Rakor, pemerintah daerah diinstruksikan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi penurunan alokasi TKD dari pemerintah pusat.
Beberapa strategi utama yang disampaikan meliputi:
Penurunan Alokasi TKD → Melakukan review dan reprioritisasi program sesuai urgensi dan dampak.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) → Optimalisasi pajak daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta digitalisasi layanan.
Efisiensi Belanja Daerah → Melakukan reformasi belanja dengan fokus pada kegiatan produktif dan berbasis teknologi digital.
Percepatan Realisasi Dana Transfer → Memperbaiki perencanaan dan mempercepat penyaluran DAK/DBH.
Diversifikasi Pembiayaan → Mendorong kerja sama pembiayaan melalui KPBU, pinjaman daerah, dan investasi swasta.
Perbaikan Kinerja Fiskal → Meningkatkan tata kelola keuangan daerah untuk memperbaiki formula TKD berbasis kinerja.
Kolaborasi Dunia Usaha dan Masyarakat → Menguatkan peran BUMDes, koperasi, CSR, dan kemitraan publik-swasta.
Bupati Askolani Dorong Peningkatan PAD Banyuasin
Usai Rakor, Bupati Banyuasin Askolani menegaskan komitmennya untuk mencari pola baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin.
“Ada sekitar 200 kendaraan yang belum membayar pajak. Ke depan, kami akan memaksimalkan potensi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta sektor-sektor lain yang menjadi kewenangan daerah. Semua akan dioptimalkan agar PAD meningkat,” jelas Askolani.
Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dengan dunia usaha maupun masyarakat, guna memperluas basis pajak daerah dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Banyuasin.
Gubernur Herman Deru Tekankan Efisiensi dan Sinergi Pajak Daerah
Sementara itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengungkapkan bahwa pemerintah daerah harus siap menghadapi tantangan berkurangnya alokasi TKD yang rata-rata turun hingga 39%.
“Berkurangnya TKD secara drastis jangan sampai menghambat pembangunan. Pemerintah daerah perlu menggali potensi pendapatan lain, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor, BBNKB, dan air permukaan,” ujar Herman Deru.
Ia juga menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Sumsel. Dari lebih dari empat juta kendaraan terdaftar, hanya sekitar satu juta yang membayar pajak.
“Kita harus mengurai penyebab rendahnya pembayaran pajak dan mencari solusi bersama antara Pemprov dan Pemkab/Pemko,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur Deru mendorong agar BUMD di daerah dapat bertransformasi menjadi badan usaha produktif yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Komitmen Banyuasin Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah
Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong optimalisasi PAD agar pembangunan tetap berlanjut meski alokasi TKD menurun.
Langkah ini sejalan dengan visi “Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sejahtera Berkelanjutan”, yang menekankan kemandirian ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola keuangan yang efisien.
Tulis Komentar