HMR: Bantu Saya Mewujudkan Dua Kota Baru di Batam

"Dulu, di awal sosialisasi PSN itu, tak pernah sekalipun saya membuat pernyataan akan menggusur masyarakat setempat untuk proyek tersebut. Tapi, hoax (kabar bohong) yang menyebar begitu cepat. Penularan video hoax kepada masyarakat, misalnya ibu-ibu yang tidak semuanya melek teknologi, cepat sekali. Butuh waktu lama untuk meluruskannya," keluh HMR.

Sehingga, lanjutnya, walaupun telah berkali-kali diklarifikasi, tak semua penerima kabar bohong pertama mendapatkan informasi  secara utuh. Hadir saat HMR berbicara antara lain Ketum SMSI Pusat Firdaus, Ketua DPRD Nuryanto, Wakil Ketua Bidang PWI Pusat Candra Ibrahim, Plt Ketua SMSI Kepri Rinaldi Samjaya, Ketua PWI Kepri Andi, Ketua DK PWI Kepri Ramon Damora, Forkopimda, dan para undangan.

"Semoga yang menyebarkan hoax dapat hidayah. Kepada yang sengaja menyebar fitnah dengan niat buruk, tidak akan saya maafkan, sampai mereka bertobat," tegas HMR. Dia menekankan, tidak mudah mendatangkan investor dan menyediakan lapangan kerja di saat seperti ini. Ekonomi dunia juga sedang tidak stabil.

"Kita semua akan menua. Akan pensiun. PSN Rempang ini untuk jangka panjang. Bukan untuk kepentingan saya pribadi. Saya tak punya saham di situ. Semua ini untuk masyarakat Batam, untuk anak cucu kita. Akan banyak lapangan kerja dan peningkatan ekonomi jika semua sudah terbangun," papar suami Wagub Hj Marlin Agustina itu.

Perlu Terobosan

Dalam kesempatan memberikan kata sambutan sekaligus membuka Rapimprov I SMSI Kepri yang turut dihadiri oleh pengurus PWI Kepri, JMSI, dan AJI itu, HMR menjelaskan visinya membangun Batam Menuju Kota Baru. Dia telah melakukan banyak terobosan, termasuk terobosan terkait payung hukum.

Hasilnya, banyak perubahan yang telah dicapai oleh Batam. Sejak periode pertama menjadi Wako Batam tahun 2016, HMR dan Pemko Batam menghadapi kendala untuk membangun. Pasalnya, tidak semua lahan maupun jalan dimiliki oleh Pemko Batam. Ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan milik BP Batam (dulu Otorita Batam).

Sebab itulah, berkali-kali HMR melakukan terobosan dan mengajak DPRD Batam serta forkopimda untuk roadshow ke Komisi II dan Komisi VI DPR RI. Pembangunan Batam harus melibatkan lintas-kementerian karena status Batam sebagai KPBPB (Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas).

Dalam kenyataannya, ada instansi lain di Batam yang juga existed, yakni BP Batam. Sebelumnya bernama Otorita Batam. Sementara Pemko Batam sudah pula diperkuat melalui UU 53 Tahun 1999 sebagai kota otonom. Sebelumnya, status Batam hanya kota administratif. Berganti wako dan kepala BP, kondisinya seperti stag.

Sedikit mengenang periode awal membangun Batam pada periode pertama sebagai wali kota (2016-2021), HMR mengaku beruntung memiliki partner di DPRD Batam. Ketua DPRD Batam Nuryanto, menurutnya, adalah sosok yang berani mengambil risiko dengan mengesahkan APBD yang di dalamnya ada anggaran untuk membangun jalan dan utilitas di atas lahan milik BP Batam. Begitu juga dukungan anggota DPRD Batam lainnya serta forkopimda.

Beruntung waktu itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution memberikan suntikan keberanian kepada HMR. Terobosan hukum juga ditemukan, yakni dengan membuat perjanjian pinjam-pakai antara BP Batam dengan Pemko Batam selama lima tahun. Sehingga, secara hukum Pemko Batam tidak akan dipersoalkan membangun di atas lahan yang bukan assetnya.

Persoalan tumpang-tindih aturan dan rumitnya koordinasi antara Pemko dan BP Batam, baru benar-benar terurai sejak keluarnya PP 62 tahun 2019, di mana wali kota Batam secara ex officio merangkap sebagai kepala BP Batam. HMR pun langsung injak gas membangun infrastruktur Batam.

Sejak 2019, banyak ruas jalan di Batam bagai disulap lebih lebar dan lebih rapih. Pedesterian ditata terintegrasi dengan utilitas. Semakin banyak bangunan liar berhasil ditertibkan. Begitu pula bangunan dan pagar di DMJ dan ROW, dibersihkan.

Di persimpangan padat, seperti arah ke bandara, Tembesi, dan Sagulung, dibuatkan bundaran super lebar untuk mengurai titik kemacetan. Di simpang empat yang dulu dikenal sebagai Simpang Jam, telah lebih dahulu dikerjakan oleh Kementerian PUPR atas inisiasi HMR. Dua mesin pembangunan Batam, yakni BP dan Pemko, benar-benar bersinergi mengeroyok pembangunan di Kota Batam, plus APBN untuk jalan nasional.

Sementara itu, untuk beberapa ruas jalan provinsi di Batam, semakin minim disentuh oleh APBD Kepri sejak lima tahun belakangan. Keterbatasan anggaran dan refocussing akibat covid-19 menjadi alasan. Kue APBD Kepri untuk Batam tidak sebanding dengan jumlah masyarakat Kepri (separuh) yang mendiami Kota Batam. Dari 2,5 juta penduduk Kepri, 1,3 juta ada di Batam. Juga jika dibanding dengan separuh anggota DPRD Kepri berasal dari dapil Batam.

Pada April 2023, sebagian jalan provinsi diserahkan oleh gubernur melalui surat keputusan kepada BP/Pemko Batam. Hanya saja, karena pelimpahannya dilakukan setelah anggaran BP Batam dan APBD Batam Tahun 2023 selesai disahkan, tentu perlu waktu untuk membahas dan memasukkannya dalam anggaran tahun berikutnya. Kabarnya, pada 2024 ini, beberapa di antaranya akan dieksekusi oleh BP dan Pemko Batam.

Siapkan Dua Kota Baru

Kini, HMR sangat ingin melihat ada kota baru lain yang tumbuh dan menjelma di Batam. Cikal-bakal kota itu adalah Rempang Eco-City. Bukan di titik yang sama dengan lokasi bakal tempat pergeseran warga Rempang yang rumahnya dibangunkan dan digratiskan itu.  Meskipun di pulau yang sama, BP Batam menyiapkan lokasi baru untuk warga Rempang.

Sekitar 2.700-an rumah tipe 45 dengan luas lahan 500 m2 gratis untuk setiap KK masyarakat terdampak PSN Rempang itu, menurut catatan adalah pemukiman kompensasi PSN terluas dibangunkan oleh pemerintah di Indonesia. Lokasinya di Tanjungbanun, Rempang, akan dilengkapi fasum, sekolah, rumah ibadah, puskesmas, sarana olahraga, dan jalan akses. Warga terdampak akan menempati pulau yang sama, laut yang sama, dengan fasilitas lebih baik.

Sementara itu, kota baru dan modern (eco-city) yang akan menjelma di Rempang itu seperti dimaksudkan HMR adalah areal di luar yang 2.000 hektare yang akan dibangun untuk pabrik kaca dan lainnya itu. Kota baru dimaksud akan dibangun oleh konsorsium investor asing bersama perusahaan milik taipan Tommy Winata di lahan seluas lebih kurang 5 ribu hektare.

Sebagai catatan, luas lahan di Rempang itu sendiri, menurut data di BP Batam, seluruhnya lebih kurang 17 ribu hektare. Yang akan dimanfaatkan hanya 7 ribuan hektare, yakni 2 ribu hektare untuk pabrik kaca dan lainnya, serta 5 ribu hektare untuk eco-city. Di dalamnya sudah dialokasikan lahan untuk Kampung Melayu, komplek untuk warga Rempang terdampak PSN. Sisanya, 10 ribu hektare tetap dipertahankan sebagai hutan lindung.

"HMR for Kepri!" Bergema

HMR meyakini, karena Rempang Eco-City adalah proyek strategis nasional (PSN), maka tentulah akan menjadi "concern" negara dan pemerintah pusat. Daerah, dalam hal ini BP dan Pemko Batam, diminta mensupport sesuai kewenangan yang ada pada mereka.

"Oleh karenanya, jika Batam dibangunkan jalan empat lajur memanjang dari Batam (mainland) ke Rempang tembus ke Galang, itu sudah infrastruktur luar biasa untuk Batam ke depan," katanya bersemangat.

Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, di depan puluhan pemilik media dan organisasi kewartawanan, HMR meminta sungguh-sungguh dibantu. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Batam yang lebih maju dan berkembang di masa depan.

"Bantu saya mewujudkan kota baru setelah Batam, yakni Rempang. Ini proyek nasional. Di Batam akan ada dua kota hebat ke depan, yakni Batam sendiri dan Rempang. Target saya di Batam induk, infrastruktur akan selesai tahun 2029 atau 2030. Ini harus berkelanjutan. Kalau tidak, nanti akan terhenti. Akan mubazir," ucap Rudi yang dalam beberapa tahun belakangan membranding namanya dengan HMR.

Sambil sesekali melihat ke layar besar yang menayangkan progress pembangunan Kota Batam di sampingnya, HMR menawarkan kepada hadirin untuk mengusulkan nama untuk "fly over" yang mulai dikerjakan dengan rute Seiladi ke Laluan Madani.

"Semua bangunan jalan dan fly over akan kita beri nama. Seperti jalan di depan kantor BP Batam kita beri nama BJ Habibie sebagai penghormatan kepada Beliau. Untuk fly over nanti, silakan ajukan nama tokoh pers yang berjasa tapi orangnya sudah tiada," ucapnya.

Hadirin tampak takjub. Kerap terdengar teriakan "HMR for Kepri!" di ballroom Hotel Golden View itu. HMR hanya tersenyum; membalas dengan sesekali menaikkan alisnya.

Begitulah gaya HMR bekerja. Tak ada masalah yang tak ada jalan keluarnya. Intinya mau dan mampu. Dia bekerja dalam diam. Tak banyak cakap, kurang berjanji. Sekali cakap harus jadi.

Dalam istilah Ketua DPRD Batam Nuryanto, saat memberi kata sambutan, gaya kerja HMR itu bukan saja "sat-set", tapi juga "tas-tes".

Saya bertanya kepada Cak Nur, apa makna dari kedua istilah di atas, saat kami jeda makan siang, usai pembukaan Rapimprov I SMSI Kepri.

"Kalau sat-set itu 'kan kerja cepat dan tangkas. Nah, kalau tas-tes itu, ucapannya yang tegas dan jelas," kata Cak Nur, sambil melirik HMR yang duduk di depannya. Makan siang HMR nampak makin sedap dengan menu asam pedas kepala ikan Melawa Cafe. ***

*) Penulis, Ketua PWI Kepri 2018-2023, Wakil Ketua Aset Bidang PWI Pusat 2023-2028.

Sumber : transkepri.com/rilis /  Editor : samjaya