'Rahma Digantung Tidak Bertali oleh Golkar'

Agung mengatakan, Setelah Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Wakil Ketua II DPD Partai Golkar dibuat, Rahma sudah beberapakali melakukan pertemuan dan berkomunikasi dengan Ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar terkait SK pengangkatan dirinya, namun setelah lebih dari 30 hari SK tersebut tidak kunjung di terbitkan.

"Rahma sepertinya di gantung tak bertali", di minta membuat Surat Pernyataan Kesediaan tetapi tidak disertai dengan SK sebagai legitimasi yang kuat".

Pada akhirnya Rahma mengambil keputusan meninggalkan Partai Golkar dan bergabung dengan Partai NasDem, keputusan ini dibuat bukan karena Rahma tidak menghormati upaya Golkar yang sudah mengantarkan dirinya sebagai Wakil Walikota, Terang Agung.

Kendati demikian, Kami tidak akan pernah melupakan setiap kebaikan yang telah diberikan kepada kami.

Bagaimana bisa seseorang diperlakukan demikian, Apalagi beliau seorang Wakil Walikota. Kiprah Politiknya masih sangat panjang, Ujar Agung.

"Surat Pernyataan bukanlah Akta otentik yang dapat di pertanggungjawabkan secara yuridis, untuk itu saya berharap kepada semua pihak untuk tidak mendeligitimasi langkah Politik seseorang dengan argumentasi dan opini yang tidak baik",harapnya

Bahkan katanya, Kejadian serupa barangkali sering berlaku dimasyarakat, misal, seseorang yang ingin melamar PNS di suruh membuat surat Pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja, lantas apakah orang itu sudah bisa dikatakan sebagai PNS berdasarkan Surat Kesediaan itu, sebelum SK pengangkatan dirinya sebagai PNS di terbitkan Badan Kepegawaian Nasional atau sejenisnya.

Nah, seseorang bisa dikatakan sebagai Pejabat atau yang menjabat pada sebuah organisasi tidak terlepas dari yang namanya Surat Keputusan(SK) pengangkatan, jelasnya.

Untuk itu mari kita melihat permasalahan ini secara utuh dan jangan mendramatisir persoalan ini menjadi sebuah pembenaran,tutupnya.(mad)

Sumber : transkepri.com /  Editor : tm