TRANSKEPRI.COM.PADANG- Masalah pembangunan tol Padang-Pekanbaru masih berkutat pada pembebasan lahan.
Ekonomi UIN IB Padang Huriyatul Akmal mendesak pemerintah melakukan pendekatan yang berbeda.
Huri mengatakan selama ini pemerintah belum memberikan alternatif lain terkait pembebasan lahan tersebut.
"Sejauh ini pemerintah masih berbicara soal ganti rugi lahan dengan harga rendah. Padahal, ada alternatif lain," kata Huri.
Jika yang dilewati tol adalah tanah adat, maka penawaran yang diberikan harus berbeda.
Pemerintah bisa saja menawarkan kepada kaum pemilik tanah itu penyertaan saham di perusahaan yang membeli lahan.
Masyarakat juga bisa dilibatkan sebagai pengelola lahan atau dipekerjakan dengan perjanjian.
"Dibuat perjanjian misalnya anak dan kemenakan kaum tersebut diberikan pekerjaan pada perusahaan pengelola tol," ungkap Huri.
Masalah pembangunan tol Padang-Pekanbaru masih berkutat pada pembebasan lahan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sumbar di Google News
Sampai kini pemerintah belum menawarkan alternatif seperti itu sehingga persoalan lahan tak kunjung mendapat penyelesaian.
Sebanarnya, kata Huri, kalau pendekatannya selesai dengan perjanjian hitam di atas putih, maka masyarakat tidak akan ragu memberikan lahannya.
"Alternatif ini bisa saja dengan skema investasi atau bagi hasil," ujarnya.
Dosen yang aktif dalam kegiatan adat ini mencontohkan pada kasus pembebasan lahan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang Pariaman.
Pembebasan lahan untuk bandara terhebat di Sumbar itu menggunakan penawaran skema bagi hasil.
"Dalam waktu tertentu Angkasa Pura II akan memberikan keuntungan kepada masyarakat Ketaping, Padang Pariaman," sebutnya.
Huri menilai pemerintah sampai saat ini belum membuka ruang diskusi untuk membicarakan penawaran alternatif tersebut.
"Wajar saja, sampai sekarang logika dan titik temu masyarakat dengan pemerintah tidak pernah ada," tutupnya. (tm)
.jpeg)
Tulis Komentar