TRANSKEPRI.COM.BATAM – Pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, yang menyinggung kemungkinan penggulingan Presiden Prabowo Subianto menuai beragam respons. Salah satu tanggapan datang dari Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) Provinsi Kepulauan Riau.
Ketua Dewan Penasihat (Wanhat) PD XXXI FKPPI Provinsi Kepri, Syamsul Paloh, menilai pernyataan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dalam kerangka demokrasi. Ia mengakui bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, ia mengingatkan bahwa penyampaian pendapat tetap harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang ditimbulkan.
“Pernyataan seperti itu, apalagi disampaikan oleh tokoh publik, tentu akan menjadi perhatian luas. Karena itu, perlu kehati-hatian dalam memilih diksi agar tidak menimbulkan tafsir yang berlebihan di tengah masyarakat,” kata Syamsul.
Ia menilai, wacana mengenai pergantian kepemimpinan memang tidak terlepas dari dinamika demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang sah, termasuk dorongan untuk perubahan. Namun demikian, Syamsul menegaskan bahwa setiap upaya pergantian kepemimpinan harus mengikuti mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, penggunaan istilah seperti “menggulingkan” berpotensi memicu kesalahpahaman publik, terutama jika dimaknai sebagai upaya di luar jalur resmi. Hal ini dinilai dapat memicu ketegangan politik yang tidak perlu, khususnya di tengah upaya pemerintah menjalankan agenda pembangunan nasional.
Syamsul juga menyoroti posisi Saiful Mujani sebagai akademisi dan pengamat politik yang memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, ia berharap setiap pernyataan yang disampaikan dapat lebih menekankan pada edukasi politik yang konstruktif.
“Sebagai intelektual, tentu masyarakat berharap narasi yang disampaikan dapat memperkuat kualitas demokrasi, bukan justru memicu kegaduhan,” ujarnya.
Di sisi lain, Syamsul menegaskan pentingnya menghormati hasil Pemilihan Presiden 2024 yang telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden secara sah. Ia menilai legitimasi tersebut merupakan wujud kedaulatan rakyat yang harus dijaga bersama.
Menurutnya, jika terdapat ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan, maka saluran yang tersedia dalam sistem demokrasi harus dimanfaatkan secara optimal, seperti melalui mekanisme pengawasan, kritik publik, maupun proses politik di parlemen.
“Perubahan kepemimpinan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Semua ada mekanismenya dalam konstitusi, dan itu yang harus dihormati,” kata Syamsul.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa stabilitas politik merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk tidak terjebak dalam polemik yang tidak produktif.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap fokus mendukung kinerja pemerintah dalam menjalankan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Energi bangsa sebaiknya diarahkan pada hal-hal yang produktif, seperti pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Perbedaan pandangan tentu wajar, tetapi harus disalurkan secara tepat,” ujarnya.
Syamsul menambahkan, dinamika demokrasi yang sehat adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab dalam menjaga persatuan serta stabilitas nasional. (*)
Tulis Komentar