Besok Massa ADDI Demo, Minta Tanggungjawab Wali Kota TPI Terkait Kerugian Warga Selama PPKM Darurat

Mass ADDI akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Pemko TPI

TRANSKEPRI.COM.TANJUNGPINANG - Pasca penolakan Aliansi Darurat Demokrasi Indonesia (ADDI) untuk bertemu dan menyampaikan aspirasi masyarakat dihadapan Wali Kota Tanjungpinang (TPI) tidak terealisasi, massa peserta audiensi akan berdemonstrasi ke Kantor Wali Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan tangkapan layar video seruan aksi ,demonstran berencana menuntut pertanggungjawaban Hj Rahma S.IP selaku Wali Kota Tanjungpinang terhadap seluruh kerugian materil yang dialami masyarakat Tanjungpinang selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat diterapkan, Rabu (21/7/21).

Menurut Adiya Prima Rivaldi aksi besok akan di ikuti seluruh pengurus ADDI  dan tidak menutup kemungkinan peserta demonstrasi besok jauh lebih besar dari jumlah masyarakat yang ditolak Wali Kota Tanjungpinang melalui koordinator Satgas Covid-19 Kota Tanjungpinang Surjadi.

"Untuk demo besok jumlah massa barangkali jauh lebih besar daripada jumlah massa peserta audiensi yang ditolak Rahma melalui Surjadi dan Kabag Primkopimnya,"pungkas Adiya Prima Rivaldi kepada transkepri.com.

Dalam aksi besok Adiya mengatakan pihaknya akan menuntut Wali Kota Tanjungpinang untuk mengganti seluruh kerugian masyarakat selama PPKM darurat diberlakukan, ironisnya selama PPKM bansos dari Pemko tidak kunjung diberikan ke masyarakat.

"Bahkan tidak sedikit karyawan di PHK akibat penutupan berbagai tempat usaha dan kegiatan masyarakat dibatasi tanpa solusi dan kebijakan daerah yang sama sekali dianggap tidak pro masyarakat," tuturnya.

Selain itu Adiya juga mengatakan selama PKKM darurat diterapkan, masyarakat tidak pernah mendapat perlakuan yang baik dari Pemerintah Kota Tanjungpinang, selama memimpin kota Tanjungpinang Rahma juga dianggap tidak punya kapabilitas dan intelektualitas yang cukup dan teratur secara baik.

"Selama kepemimpinannya Rahma cenderung mempertontonkan kegiatan ceremonial dan pencitraan belaka, apapun kebijakan dan program yang ia terapkan tak mencerminkan kearifan lokal yang identik dengan kemelayuan, santun, ramah serta berpancang amanah dengan gurindam 12"bebernya.

Kami mengganggap Rahma gagal mengemban amanah masyarakat, untuk itu bila tidak punya kemampuan memimpin, sebaiknya yang bersangkutan mundur dari jabatannya, tutupnya. (mad)


[Ikuti TransKepri.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar