DPD KNTI Bintan Lakukan Survey Penyebab Kelangkaan BBM

Survey kelangkaan BBM

TRANSKEPRI.COM.BINTAN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan mensurvey akses dan proses pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil di wilayah Kabupaten Bintan.

Ketua DPD KNTI Bintan Buyung Adly menyampaikan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, persoalan nelayan kecil tidak terpaut kepada BBM semata namun banyak variable termasuk kesejahteraan para nelayan seperti BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, harga jual dan kartu kusuka, Jum at (16/421).

"Selain persoalan BBM, masalah kesejahteraan nelayan akan menjadi perhatian serius DPD KNTI, karena hak nelayan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2016 merupakan hal yang wajib diadakan,"pungkasnya. 

Survey yang kita laksanakan bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang apasaja nelayan, penyebab kelangkaanBBM jenis solar bersubsidi, tukasnya.

"Dengan survey ini diharapkan dapat menemukan titik nadir seluruh permasalahan para nelayan kecil di Bintan, kita berharap harus dibuat instrumen pengawasan dan pemeriksaan rutin agar pendistribusian BBM subsidi tersebut tepat sasaran,"ucapnya.

Kami melakukan survey dengan 10 Surveyor dari 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan, namun karena jarak yang cukup jauh 3 kecamatan lagi kami survei melalui komunikasi telepon, seperti Tambelan, intinya se Kabupaten Bintan kita lakukan pemetaan penyebaran quisoner tersebut, terangnya.

Buyung mengatakan DPD KNTI akan berupaya semaksimal mungkin agar seluruh responden memberikan jawaban sesuai dengan materi yang kita lampirkan pada setiap quisoner. Berdasarkan data Tahun 2018 sampai 2019 jumlah nelayan Bintan berjumlah sebanyak 13.098 orang, ini gabungan dari Nelayan perikanan tangkap dan perikanan budi daya air laut budi daya air Payu dan Budidaya air Tawar.

"Apabila seluruh proses kegiatan survey selesai maka apapun hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat dan Pemkab Bintan  terkait kendala BBM bersubsidi dan persoalan lainnya yang dihadapi para nelayan pesisir,"ungkap Buyung Adly.

Kegiatan pembagian quisoner yang digagas DPD KNTI Bintan juga telah melalui komunikasi dan rekomendasi dari Kesbangpol, Bappelitbang, Dinas Perikanan Bintan dan para camat, kegiatan ini sudah kita lakukan secara menyeluruh sejak tanggal 14 April 2021.

Kita berharap semoga kegiatan kami dapat menjadi kontribusi positif dalam membangun Kabupaten Bintan semakin gemilang dari sektor kelautan dan perikanan, ucapnya. (mad)


[Ikuti TransKepri.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar