Bupati Boltim Kritik BLT dan Sebut Menteri Goblok
.jpeg)
TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Nama Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar, viral dan menjadi bahan pembicaraan bersamaan dengan penanganan wabah corona di Tanah Air.
Nama Sehan Salim viral di dunia maya lantaran vidoenya saat marah-marah kepada sejumlah menteri terkait Bantuan Langsung Tunai yang diberikan pemerintah. Menurutnya, bantuan itu dianggap sulit prosesnya, padahal masyarakat butuh makan.
Siapa sebenarnya Seham Salim, dan bagaimana perannya dalam menangani wabah corona di wilayanya, simak sejumlah fakta menarik terkait Bupati Bolaang Mongondow Timur itu:
1. Siapa Sehan Salim Landjar
Jelas kalau dia adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Dia kelahiran 17 Desember 1963 di Desa Togid. Selalu dikenal punya gaya nyentrik dan dikenal sangat dekat dengan rakyatnya.
Pria yang lahir dari keluarga petani dan sempat merasakan putus sekolah ini, punya kemampuan baik dalam memberikan wejangan dan motivasi. Karena itu, dia kerap disapa dengan panggilan Eyang.
Gaya khasnya juga, ia selalu blusukan untuk menangkap kondisi nyata dari warganya. Keliling menggunakan sepeda motor, tak segan ia memeluk dan menangis saat bertemu warganya di tengah rutinitasnya blusukan.
2. Cara unik kampanye bahaya corona
Saat wabah corona menyebar, nama Sehan Salim Landjar, mencuri perhatian dunia maya. Dia menggunakan cara unik untuk mengingatkan warga mengenali bahaya virus corona atau covid-19.
Selain sosialisasi keling desa dengan mobil bak terbuka, dia juga membawa peti mati. Dengan pengeras suara, dia minta kepada warganya untuk tetap tinggal di rumah atau masuk peti mati dan tinggal kenangan.
"Rakyat Boltim, tinggal di rumah atau tinggal di rumah sakit atau masuk di peti dan tinggal kenangan. Cuma tiga pilihan. Kalau sabar tinggal di rumah satu bulan ini torang (kita) aman dari corona. Tapi, kalau tidak sabar kase tunjung jago (so jagoan) berarti mo tinggal di rumah sakit,” ujarnya.
3. Sebut menteri goblok
Dalam video yang viral, Sehan Salim Landjar terlihat marah-marah lantaran menurutnya, mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang terdampak Corona COVID-19 justru menyulitkan warga.
"Mau dapat BLT, BLTnya kapan? Mesti buka rekening inilah, kriteria inilah, kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut menteri-menteri masih pada ngeyel semua. (BLT itu dana desa), prosesnya kan panjang. Buka rekening, kalau 4.700 emangnya Bank Sulut ada buku rekening sebanyak itu? Goblok itu, ngeyel itu menteri," kata
4. Menteri seenaknya ubah aturan
Video lain soal pernyataan Sehan Salim Landjar kembali viral. Kalau sebelumnya dia berada di gudang logistik, saat ini dia duduk bersama sejumlah orang dan menyampaikan mengenai aturan pemberian BLT yang selalu berubah-ubah kebijakannya dari beberapa menteri.
Menurutnya, beberapa menteri main ubah aturan dan membuatnya pusing. Katanya, menghadapi persoalan seperti ini koordinasinya harus bagus. Dia menyinggung, kalau ada menteri yang selalu menganggap kalau kepala daerah itu perampok.
Dia meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Diawasi oleh aparat keamanan, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Dia akan melibatkan seluruh pihak, asal aturannya jelas.
"Terus sekarang kita jadi keterlambatan. Keterlambatan di Kabupaten Kota, kebingungan kita mengubah APBD kita, kebingungan kita untuk mengubah dana desa kita. Kita menjadi bingung, sekarang memasuki bulan ramadan, kita bingung. Semua serba terdesak, karena aturan berubah-ubah," katanya.
5. Apa aturan yang berubah itu
Disampaikan Sehan Salim Landjar dalam video kedua yang beredar viral. Dia menjelaskan, awalnya Menteri Desa awalnya memerintah tidak boleh menggunakan BLT untuk membeli sembako. Kemudian turun surat dari Menteri Dalam Negeri, daerah harus mengantisipasi dampak dari covid dan bencana alam dari dana desa.
Dia kemudian menyampaikan, setelah itu kemudian turun surat baru dari Menteri Desa bahwa dana BLT digunakan untuk bantuan kepada warga yang terdampak corona. Tapi ada juga surat dari menteri sosial soal pembatasan mereka yang tidak perlu mendapat bantuan karena BLT karena sudah mendapat dari program keluarga harapan (PKH).
"Gila ini, PKH ini dari 50 ribu sampai 200 ribu per keluarga. Ini tidak adil cara berpikirnya. Karena itu saya ambil kebijakan, PKH bisa tetap dapat BLT, aparat desa harus dapat," katanya.(tm)
Tulis Komentar