Ketua F-PETIR Serahkan Surat Aspirasi Penambang Timah Rakyat ke Menko Hukum dan HAM


 TRANSKEPRI.COM, LINGGA — Ketua Forum Penambang Timah Rakyat (F-PETIR) Kabupaten Lingga, Ir. H. Tengku Nazwar, MM., MBA., menyerahkan secara langsung surat aspirasi dari para penambang timah rakyat kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., saat kunjungan kerja beliau ke Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (27/10/2025).

Aspirasi Penambang Timah Rakyat Diserahkan Langsung ke Menko

Penyerahan surat tersebut berlangsung secara khidmat dan disaksikan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati Lingga. Dalam surat tersebut, para penambang rakyat menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan terkait legalitas serta keberlangsungan aktivitas penambangan timah rakyat di Lingga.

Para penambang berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius, khususnya dalam hal penataan regulasi dan pemberian izin resmi agar kegiatan penambangan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan berkelanjutan.

F-PETIR Harap Dukungan Pemerintah Pusat

Ketua F-PETIR, Ir. H. Tengku Nazwar, mengungkapkan rasa syukur karena dapat menyampaikan langsung aspirasi masyarakat penambang kepada Menko Yusril.

“Alhamdulillah, surat dari para penambang sudah kami serahkan langsung kepada Bapak Menko. Kami berharap beliau bisa membantu memperjuangkan aspirasi ini di tingkat pusat agar penambang rakyat di Lingga mendapat kepastian hukum dan perlindungan,” ujar Tengku Nazwar.

Ia juga menambahkan bahwa selama ini masyarakat penambang menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan aktivitas ekonomi karena keterbatasan izin dan regulasi yang belum berpihak pada penambang kecil.

Dorongan untuk Legalitas dan Kesejahteraan Penambang

Melalui dukungan pemerintah pusat, F-PETIR Kabupaten Lingga berharap penambangan timah rakyat dapat diakui secara legal dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat.

“Kami ingin kegiatan penambangan rakyat diatur dengan baik, berizin, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Dengan demikian, masyarakat bisa sejahtera tanpa melanggar aturan,” tambahnya.

Kunjungan Menko Yusril ke Lingga ini menjadi momentum penting bagi penambang rakyat untuk menyampaikan langsung suara dan harapan mereka kepada pemerintah pusat. Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional di sektor pertambangan rakyat.


[Ikuti TransKepri.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar