APBD Anambas 2025 Dipangkas Rp203 Miliar, Pemda Fokus Tata Ulang Prioritas Pembangunan

TRANSKEPRI.COM, ANAMBAS – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas resmi mengumumkan penurunan drastis dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025, dengan total pengurangan mencapai Rp203,74 miliar atau sekitar 20 persen dari pagu semula.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Sabtu (19/07/2025). Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD, Rian Kurniawan, setelah dinyatakan kuorum dengan kehadiran 15 dari total 20 anggota dewan.

“Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Rian saat membuka sidang.

TERKAIT

• Kuburan massal 1.700 calon tentara muda Irak ditemukan
• Polda Sulsel klaim kasus korupsi ditangani meningkat
• Polsek Ujungbatu Gerebek Warung Dijadikan Tempat Judi Dadu

Dalam pidato pengantarnya, Bupati Aneng menjelaskan bahwa penurunan APBD ini merupakan imbas dari kebijakan efisiensi belanja nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, serta adanya penyesuaian transfer pusat dari Kementerian Keuangan.

“Kondisi ini mengharuskan kami melakukan penataan ulang kebijakan fiskal daerah agar tetap seimbang dan berkelanjutan,” ujar Aneng.

Utang Jangka Pendek dan Skema Pendapatan

Selain pemangkasan anggaran, Bupati juga memaparkan bahwa Pemkab Anambas masih menanggung beban utang jangka pendek tahun 2024 sebesar Rp95,2 miliar. Hal ini tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Kami berkomitmen menyelesaikan kewajiban tersebut tanpa meninggalkan beban fiskal bagi tahun-tahun berikutnya,” tegas Aneng.

Setelah perubahan, total pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp837,11 miliar, yang terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp52,97 miliar (turun 1%)

Pendapatan Transfer: Rp781,26 miliar (turun 6%)

Pendapatan Lain-lain yang Sah: Rp156,8 juta (turun 7%)

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Rp2,72 miliar

Penyesuaian Belanja: Fokus pada Program Prioritas

Adapun rincian belanja daerah mengalami koreksi signifikan:

Belanja Operasi: Rp657,98 miliar (turun 16%)

Belanja Modal: Rp67,68 miliar (turun 52%)

Belanja Tak Terduga: Rp7,79 miliar (turun 13%)

Belanja Transfer: Rp103,64 miliar (turun 1%)

Bupati juga menyoroti turunnya sejumlah komponen belanja secara ekstrem, seperti:

Belanja Tanah: turun 96%

Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan: turun 83%

Namun demikian, ada peningkatan pada belanja bangunan dan aset tetap lainnya, sebagai bagian dari penyesuaian strategi pembangunan.

“Kami arahkan belanja ke sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, tanpa mengorbankan kualitas layanan publik,” jelas Aneng.

Apresiasi untuk DPRD dan Harapan ke Depan

Di akhir pidatonya, Bupati Aneng menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam menyusun dan menyetujui perubahan anggaran tersebut. Ia juga berharap seluruh tahapan pembahasan selanjutnya bisa berjalan tepat waktu dan lancar.

“Semoga segala upaya kita dalam membangun daerah ini mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa,” tutupnya.

 Editor : Ssb