TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta kembali diserbu ribuan demonstran, yang protes, atas pembantaian penduduk sipil bayi, anak-anak, dan kaum perempuan yang tidak berdosa, di Rafah Palestina.
Pembantaian kembali dilakukan tentara zionis Israel di Kamp Pengungsi Rafah.
Demo yang mengutuk tindakan biadab, Tentara Zionis Israel yang didukung Pemerintahan Amerika Serikat, membuat marah para demonstran, dengan terus meneriakan Israel dan Amerika Serikat Teroris yang sebenarnya.
Ribuan masa demonstran memadati jalan disekitaran stasiun gambir dan jalan medan merdeka selatan.
Rombongan Demonstran dari ASPIRASI membentangkan spanduk bertuliskan stop Islamofobia, dan jadikan 15 Maret Sebagai hari Libur Nasional untuk memperingati Hari Anti Islamofobia.
Dalam kesempatan wawancara, dengan pemimpin revolusioner ASPIRASI Indonesia, Wati Salam Siswapi, ditanya, mengapa harus tanggal 15 Maret harus jadi Hari Libur Nasional, sebagai Hari anti Islamofobia, menurut Wati, tanggal 15 Maret adalah Resolusi PBB yang dikeluarkan sebagai hari anti Islamofobia, maka sejak 15 Maret 2022, berdasarkan resolusi PBB itu, tidak boleh ada lagi Fobia Terhadap Islam, bagi seluruh rakyat didunia ini. Kata Wati saat ditemui demo di depan kedubes Amerika Serikat di Jakarta.
Masih kata Wati Salam Siswapi, bahwa kami dari ASPIRASI Indonesia sudah menyampaikan surat kepada pemerintah, melalui setneg (kantor sekretaris negara-red), tapi sampai hari kami turun demo didepan kedubes AS, tidak ada tanggapan serius dari pemerintah ataupun merespon surat dari ASPIRASI INDONESIA yang memohon kepada Pak Presiden Joko Widodo, untuk mengeluarkan Peraturan Presiden Tentang 15 Maret sebagai libur nasional, untuk memperingati hari anti Islamofobia. Lanjut Wati saya tidak habis pikir ada dugaan mengapa Presiden Jokowi tidak mau menetapkan 15 Maret dijadikan Hari Libur Nasional sebagai hari anti Islamofobia, saya tidak paham mengapa tidak mau menetapkan, tegas wati.
Dalam orasi demo didepan kedubes AS, tercetus kepada Presiden Joko Widodo untuk memimpin pernyelesaian pembantaian masal atau genocida bangsa palestina oleh Pemerintahan Zionis Israel, meski Indonesia tidak punya hubungan Diplomatik dengan Israel. Dan meminta kepada Menteri Pertahanan Prabowo subianto, untuk mengirimkan TNI sebagai Pasukan Perdamaian. (*)
Tulis Komentar