Hari Buruh, 50 Pekerja Bakal Lakukan Aksi Demo Serentak Hari Ini

Ilustrasi: Para pekerja

TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Peringatan Hari Buruh atau May Day jatuh pada hari ini, Sabtu (1/5/2021). Rencananya 50 ribu buruh akan menggelar aksi besar-besaran.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal massa buruh dari KSPI yang akan mengikuti May Day sekurang-kurangnya berjumlah 50 ribu buruh.

"Mereka tersebar di 3.000 perusahaan/pabrik, 200 kabupaten/kota, dan 24 provinsi. Seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan sebagainya," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis (29/4/2021).

"Aksi buruh yang dilakukan di berbagai daerah wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, seperti melakukan rapid antigen, menggunakan masker, handsanitizer, hingga menjaga jarak," sambung Said

Tidak hanya buruh, aksi May Day juga akan diikuti oleh sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus ternama seperti BEM ITB, UNJ, Unand, dsb. Dalam hal ini, KSPI sudah bertemu dan berdiskusi dengan pengurus Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

"Mahasiswa dan buruh akan bergerak bersama untuk menyuarakan satu tuntutan yang sama, yaitu penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja," tegasnya.

Tiga lokasi aksi buruh di Jakarta

Said Iqbal menjelaskan, para buruh akan melakukan aksi di 3 titik di Jakarta yaitu Istana Negara, Gedung MK dan sekitaran Patung Kuda.

"Berapa jumlah buruh yang dibolehkan aksi di Istana, di Gedung MK dan juga di sekitaran Patung Kuda? Tentu menunggu hasil koordinasi dengan aparat keamanan, tetap kita harus penuhi protokol kesehatan," terang Said

Said mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait jumlah massa yang diperbolehkan melakukan aksi. Tujuannya mereka ingin tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Pemerintah pasti tujuannya baik melarang kerumunan itu kan agar tidak menimbulkan klaster baru, atau meningkatkan angka positif, kami setuju itu," ucapnya. (tm)


[Ikuti TransKepri.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar