Ansar Ahmad Dukung KPK Cegah Korupsi di Pemprov Kepri
TRANSKEPRI.COM.TANJUNGPINANG - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad SE MM berharap seluruh aparatur di Pemprov Kepri mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam rangka menciptakan tatanan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Harapan Gubernur tersebut disampaikan ketika membuka rapat koordinasi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah se Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni Pemprov Kepri, Rabu 24 Maret 2021
Menurut Gubernur, untuk mencegah kasus-kasus korupsi yang terjadi di semua lini kehidupan, diperlukan komitmen bersama untuk bertindak dengan benar, dengan cara yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan dengan benar juga.
"Pemerintah sudah membentuk pencegahan di semua level pemerintahan. Kita dukung seluruh upaya pemerintah dalam meminimalisir perilaku korupsi demi terbentuknya pemerintahan yang baik dan bersih," ujar Gubernur.
Sementara itu salah seorang pimpinan KPK Nawawi Pamolango, dalam kesempatan yang sama mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti capaian skor MCP (Monitoring Control for Prevention) sejumlah daerah di Provinsi Kepri. Dari catatan KPK mencatat Monitoring for Prevention (MCP) tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 73 persen, yang menempatkan wilayah ini pada peringkat ke-16 dari 34 provinsi.
"Rata-rata nasional 68 persen. Dari delapan pemda di Kepri, empat pemda mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, yaitu Pemprov Kepri 89 persen, Pemkab Kepulauan Anambas 76 persen, Pemkab Natuna 75 persen, dan Pemkot Tanjungpinang 68 persen," kata Nawawi.
Sedangkan empat pemda lainnya, tambah dia mengalami penurunan yaitu Pemkot Batam 75 persen, Pemkab Karimun 77 persen, Pemkab Bintan 64 persen, dan Pemkab Lingga 60 persen.
“Inventarisasi aset menjadi prioritas dan catatan KPK mengingat masih banyaknya aset pemda yang strategis tidak tercatat di pemda yang berpotensi dikuasai oleh oknum dan berpotensi merugikan negara," ujarnya.
Nawawi menegaskan pihak nya tetap betkomitmen pada aksi nyata memperkuat kelembagaan Pemda melalui MCP terutama penguatan APIP dan pembangunan sistem pengaduan masyarakat serta upaya preventif melalui pendidikan antikorupsi.
Pihaknya juga akan terus melakukan berbagai langkah preventif dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan APBD terkait penangan covid 19 terutama terkait bansos dan program vaksinasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah.
Dalam rapat koordinasi tersebut dari jajaran KPK yang hadir diantara nya Pimpinan KPK RI, Nawawi Pamolango, Kasatgas I Pencegahan, Maruli Tua Manurung, Kasatgas Pendidikan KPK RI, Agung Kusnadar, Koordinator Wilayah, Tri Desa Adi Nurcahyo, Azril dan Wiwin.
Sementara para kepala daerah yang hadir selain Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga seluruh Bupati dan Walikota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ikut serta dalam rapat koordinasi yang pelaksanaan nya diakhiri dengan penandatanganan bersama komitmen pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Kepri tersebut. ***
Tulis Komentar