Bupati Bintan Pimpin Rakor Pencegahan dan Kesiapsiagaan Karhutla serta Kekeringan

Bupati Bintan Pimpin Rakor Pencegahan dan Kesiapsiagaan Karhutla serta Kekeringan

TRANSKEPRI.COM, BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Karhutla serta Kekeringan yang dipimpin langsung Bupati Bintan, Senin (31/8/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan dan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana yang dapat meningkat seiring kondisi cuaca dan lingkungan.

Bupati Bintan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan dan Ketua DPRD Kabupaten Bintan. Hadir pula sejumlah perangkat daerah serta instansi terkait yang memiliki peran dalam upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan Karhutla maupun kekeringan.

Dalam arahannya, Bupati Bintan menekankan agar upaya pencegahan dilakukan sejak dini. Menurutnya, penanganan bencana tidak seharusnya hanya dilakukan setelah kejadian berlangsung, tetapi harus diawali dengan pemetaan potensi risiko dan kesiapan seluruh unsur.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan dan memastikan kesiapsiagaan. Jangan sampai ketika kejadian sudah terjadi, kita baru bergerak. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing,” ujar Bupati.

Selain ancaman Karhutla, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian serius Pemkab Bintan. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan menurunnya ketersediaan air, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan kekeringan.

Bupati meminta seluruh perangkat daerah dan unsur terkait meningkatkan pemantauan terhadap titik-titik yang berpotensi terjadi kebakaran maupun wilayah yang rawan mengalami kekeringan.

Selain itu, komunikasi dan mekanisme pelaporan diminta diperkuat agar setiap informasi mengenai potensi bencana dapat segera ditindaklanjuti. Kesiapan personel, peralatan dan sarana prasarana juga harus dipastikan sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu apabila kondisi darurat terjadi.

Menurut Bupati, penanganan potensi bencana membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya harus bergerak secara bersama-sama.

“Kolaborasi menjadi kunci. Kita ingin seluruh potensi yang ada bisa bergerak bersama, sehingga apabila ada indikasi kebakaran atau kekeringan, responsnya dapat dilakukan secepat mungkin,” tambahnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Bintan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko Karhutla dan dampak kekeringan, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca dan lingkungan.


[Ikuti TransKepri.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar