Sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim untuk melakukan peninjauan terhadap 11 titik rawan banjir yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Peninjauan lapangan dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, bersama Direktur Pembangunan Infrastruktur BP Batam, Wulung Wardhana, serta jajaran terkait.
Dalam upaya menyelaraskan langkah penanganan, BP Batam turut melibatkan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat di wilayah yang terdampak.
Sebanyak 11 lokasi menjadi fokus peninjauan, di antaranya kawasan Orchard Park Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga kawasan depan Panbil Industrial Estate yang kerap mengalami genangan saat curah hujan tinggi.
Langkah cepat tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, yang dalam RDP menekankan pentingnya peningkatan kapasitas drainase sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan Kota Batam yang semakin pesat.
Menurut Sturman, perkembangan investasi dan pembangunan di Batam harus berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur dasar, khususnya sistem drainase dan pengendalian banjir yang memadai.
Menanggapi hal tersebut, Mouris Limanto menegaskan bahwa verifikasi langsung di lapangan sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi riil serta mengidentifikasi akar persoalan di setiap lokasi.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap titik memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara tepat, terukur, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan arahan langsung dari Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang menginginkan setiap persoalan masyarakat segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menekankan bahwa setiap aspirasi masyarakat maupun masukan dari DPR RI tidak boleh berhenti dalam forum rapat semata. Semua harus diterjemahkan menjadi aksi nyata dan solusi yang dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam tersebut, BP Batam mulai menyusun berbagai langkah penanganan sesuai kondisi di masing-masing lokasi.
Beberapa upaya yang akan dilakukan meliputi normalisasi saluran drainase, peningkatan kapasitas saluran air, evaluasi pola aliran air, hingga penguatan koordinasi lintas instansi guna memastikan penanganan banjir dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
BP Batam berharap langkah cepat ini dapat menjadi solusi dalam mengurangi potensi banjir dan genangan di berbagai wilayah, sekaligus mendukung terciptanya infrastruktur perkotaan yang lebih andal, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat maupun pelaku usaha di Kota Batam.
Tulis Komentar