Rakor yang berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin (9/3/2026), juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Anom Wibowo, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, Kajati Kepri, Danrem 033/WP, Kabinda Kepri, Danlanud RHF, para pejabat utama Polda Kepri, Kapolres jajaran, PJ Sekda Provinsi Kepri, serta seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Kepulauan Riau bersama unsur Forkopimda.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam mengendalikan inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 H.
Ia menyebutkan bahwa inflasi nasional saat ini tercatat sebesar 4,76 persen secara tahunan (year-on-year) dan 0,68 persen secara bulanan (month-to-month). Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 ± 1 persen.
Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, kondisi inflasi dinilai cukup terkendali. Inflasi Kepri tercatat sebesar 3,54 persen secara tahunan dan menempatkan daerah ini sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Meski demikian, inflasi tertinggi di wilayah Kepri masih terjadi di Kota Tanjungpinang.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa inflasi juga dipengaruhi oleh kebijakan tarif listrik yang sebelumnya sempat mendapatkan program diskon dari pemerintah.
Menurutnya, pada awal tahun sebelumnya terjadi deflasi akibat kebijakan diskon tarif listrik. Ketika tarif kembali dinormalisasi, hal tersebut memberikan tekanan terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) sehingga memicu kenaikan inflasi.
Namun, BPS memperkirakan tekanan inflasi dari komoditas listrik akan mulai berkurang pada April 2026. Hal ini terjadi karena perbandingan indeks harga konsumen tidak lagi dipengaruhi oleh efek dasar atau low base effect dari kebijakan diskon tarif listrik pada tahun sebelumnya.
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau secara umum menunjukkan tren positif. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Idul Fitri.
Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Stabilitas kamtibmas menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika situasi keamanan terjaga dengan baik, aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lancar, distribusi barang tetap stabil, dan kepercayaan investor terhadap daerah juga semakin meningkat,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, serta memastikan kesiapan pemerintah daerah menghadapi momentum Ramadan dan Idul Fitri 1447 H.
Polda Kepri juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas keamanan, kelancaran distribusi logistik, serta mendukung upaya pengendalian inflasi demi kesejahteraan masyarakat.
Terpisah, Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian, ingin melihat peta kerawanan, atau menyampaikan pengaduan agar menghubungi Call Center 110 atau memanfaatkan aplikasi Polri Super Apps yang tersedia di Google Play maupun App Store.
Tulis Komentar