TRANSKEPRI.COM, BATAM – Pemerintah Kabupaten Bintan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan agenda nasional. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan, usai menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026, Selasa (20/1/2026), di Ballroom Hotel Aston, Kota Batam.
Rakernas XVII APKASI yang diikuti oleh 416 kabupaten dari seluruh Indonesia ini menjadi forum strategis bagi kepala daerah untuk memperkuat koordinasi, merumuskan kebijakan, serta menyusun program pembangunan yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan global maupun dinamika nasional.
Bupati Roby Kurniawan menyampaikan bahwa Rakernas APKASI memiliki peran penting sebagai ruang kolaborasi antar daerah sekaligus jembatan komunikasi dengan pemerintah pusat. Melalui forum tersebut, daerah dapat menyatukan perspektif dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata bagi pembangunan.
“Rakernas ini menjadi wadah strategis untuk membangun diskusi dan kolaborasi antar pemerintah daerah, termasuk dengan pemerintah pusat. Harapannya, forum ini mampu menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi setiap daerah. Kabupaten Bintan selalu terbuka untuk berkolaborasi dan siap mendukung agenda-agenda nasional,” ujar Roby.
Rakernas XVII APKASI yang berlangsung sejak Minggu malam (18/1/2026) turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Hadir memberikan arahan di antaranya Menteri Sosial RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Nasional RI, serta Menteri Dalam Negeri RI yang secara resmi menutup kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyoroti masih adanya BUMD yang belum optimal dan justru bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita masih menemukan BUMD yang seharusnya menjadi penyumbang PAD, namun justru bergantung pada APBD. Optimalisasi BUMD menjadi tantangan nyata agar mampu mandiri dan berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi daerah,” tegas Tito.
Selain itu, Mendagri juga mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pemetaan serta identifikasi secara menyeluruh terhadap tantangan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung, baik bagi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.
Dengan berakhirnya Rakernas XVII APKASI, Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mengimplementasikan hasil rekomendasi forum tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah yang selaras dengan visi pembangunan nasional.
Tulis Komentar