Anambas Tetap Kondusif, Bupati Aneng: Kita Semua Bersaudara, Tak Perlu Pengamanan Khusus

Bupati Aneng usai rapat dikediamannya

TRANSKEPRI.COM, ANAMBAS – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menegaskan kondisi daerahnya masih dalam keadaan aman dan kondusif, meski gelombang aksi unjuk rasa anarkis tengah merebak di sejumlah kota besar di Indonesia.

Menurutnya, hingga saat ini Pemkab Anambas belum merasa perlu melibatkan aparat TNI maupun Polri untuk melakukan pengamanan di kantor pemerintahan maupun aset-aset daerah.

“Alhamdulillah, Anambas masih aman. Insya Allah tetap kondusif, sehingga belum ada permintaan pengamanan dari TNI-Polri,” ujar Aneng usai menggelar pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di kediamannya, Tarempa, Minggu (30/8).

Ia memastikan, dari hasil rapat tersebut tidak ditemukan adanya indikasi atau pergerakan kelompok yang berpotensi menimbulkan kericuhan di wilayah perbatasan itu.

Ajak Warga Utamakan Dialog

Bupati Aneng juga mengimbau seluruh masyarakat Anambas agar tetap menjaga persaudaraan serta mengutamakan dialog dalam menyikapi berbagai persoalan.

“Kita ini semua bersaudara. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan dengan diskusi. Silakan undang saya secara resmi, atau cukup telepon saja. Saya selalu siap berdialog demi kebaikan daerah dan bangsa,” tegasnya.

Selain membahas situasi keamanan, Bupati Aneng turut menyampaikan rasa duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

“Atas nama Pemkab Anambas dan mewakili Forkopimda, saya menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara-saudara kita saat unjuk rasa. Semoga amal ibadah mereka diterima Allah SWT,” ungkapnya.

Sebagai bentuk solidaritas, Pemerintah Kabupaten Anambas bersama Forkopimda akan menggelar sholat gaib serta doa bersama di Masjid Agung Baitul Ma’mur, Senin (1/9).

Kondisi Nasional

Seperti diketahui, gelombang aksi unjuk rasa tengah melanda beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, Makassar, Bandung, dan Mataram. Aksi ini dipicu penolakan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan DPR RI, salah satunya terkait tunjangan perumahan anggota legislatif.

Situasi kian memanas setelah insiden tragis yang melibatkan aparat dan seorang pengemudi ojek online di Jakarta.


[Ikuti TransKepri.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar