“Pembangunan pendidikan bukan hanya soal gedung dan infrastruktur, tetapi juga tentang kualitas pembelajaran,” tegas Ketua Fraksi PNBKS, Syamsil Umri, dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Anambas, Tarempa.
Fraksi PNBKS menyoroti sejumlah sekolah yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti printer dan proyektor, meski belanja modal di sektor pendidikan terbilang besar. Menurut mereka, hal ini mencerminkan ketimpangan antara pengeluaran fisik dan kebutuhan pembelajaran yang sebenarnya.
Dalam catatannya, Fraksi PNBKS juga mengkritisi dominasi anggaran infrastruktur umum yang menggeser perhatian terhadap sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Mereka menilai perubahan anggaran seharusnya tidak dijadikan ruang perbaikan akibat kelemahan perencanaan awal.
“Perubahan APBD bukan ajang tambal sulam. Sinergi antara APBD murni dan APBD-P harus benar-benar dirancang dengan matang,” ujar Umri.
Sorotan lain datang pada pelaksanaan program yang kerap menumpuk di penghujung tahun anggaran. Fraksi PNBKS mendesak Pemda untuk mengubah pola ini agar serapan anggaran lebih maksimal dan manfaat program dapat dirasakan sejak awal tahun.
Mereka juga menilai belanja bantuan sosial masih tergolong minim, padahal kebutuhan masyarakat rentan justru meningkat. Dalam hal ini, mereka mempertanyakan arah kebijakan anggaran yang tampaknya lebih berpihak pada belanja fisik ketimbang kesejahteraan langsung masyarakat.
“Belanja modal besar, tetapi bantuan sosial kecil. Ini perlu ditinjau kembali,” katanya.
Terkait pendapatan daerah, Fraksi PNBKS mendorong pemanfaatan potensi lokal, khususnya sektor pariwisata dan pengembangan retribusi berbasis teknologi digital. Evaluasi terhadap capaian PAD, termasuk dari BLUD, juga menjadi sorotan utama mereka.
“Kami minta ada evaluasi terhadap OPD pengelola PAD serta capaian pendapatan dari BLUD. Waktu anggaran tersisa tidak banyak, target perlu realistis,” tambahnya.
Perhatian khusus turut disampaikan terkait transportasi laut antar pulau yang dinilai masih belum tertata secara sistematis. Sebagai wilayah yang 98 persen adalah laut, Anambas membutuhkan sistem transportasi maritim yang aman dan nyaman.
“Sudah waktunya laut diprioritaskan. Transportasi antar pulau adalah kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Umri.
Distribusi tenaga guru dan tenaga kesehatan pasca pengangkatan P3K juga menjadi perhatian. Fraksi PNBKS meminta pemerintah daerah melakukan pemerataan penempatan agar tidak terjadi kekosongan tenaga di wilayah tertentu.
“Kami temukan sekolah tanpa guru. Ini ironis dan harus segera dibenahi,” tegasnya.
Selain itu, mereka mengingatkan pentingnya perawatan fasilitas umum yang sudah dibangun, termasuk pelabuhan, jalan, dan gedung pertemuan. Pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada pembangunan baru tanpa memperhatikan aspek pemeliharaan.
Dalam bidang kesehatan, Fraksi PNBKS menuntut peningkatan layanan, termasuk ketersediaan obat dan kelancaran sistem rujukan. Menurut mereka, pelayanan kesehatan yang layak adalah bagian dari janji pemerintah kepada masyarakat.
Sebagai kesimpulan, Fraksi PNBKS tetap mendukung Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Namun, mereka berharap pembahasan lanjutan benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam hal pelayanan dasar.
Tulis Komentar