TRANSKEPRI.COM.BATAM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Batam mendorong Pemerintah Kota Batam untuk mengaktifkan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mengambil peran strategis dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok serta menjamin ketersediaan barang-barang esensial bagi masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Ketua Fraksi PKB, Surya Makmur Nasution, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7/2025).
“Sudah saatnya Pemko Batam memaksimalkan peran BUMD, terutama dalam distribusi kebutuhan pokok seperti sembako, agar pemerintah bisa hadir langsung menjawab keresahan warga di tengah tingginya harga bahan pokok dan lemahnya daya beli masyarakat,” ujar Surya.
Fraksi PKB menilai keberadaan BUMD memiliki potensi besar sebagai instrumen stabilisasi ekonomi daerah. Selain mendistribusikan sembako dengan harga terjangkau, BUMD juga dapat mengelola sektor-sektor strategis lainnya.
“Kita perlu menempatkan BUMD sebagai alat kedaulatan ekonomi daerah. Jangan hanya menjadi badan yang tidak aktif atau sekadar formalitas anggaran,” tegas Surya.
Dalam rapat tersebut, Fraksi PKB juga menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh PT PLN Batam yang diberlakukan mulai 1 Juli 2025. Surya menyebut kebijakan tersebut tidak berpihak pada kondisi riil masyarakat yang masih berjuang memulihkan ekonomi pascapandemi.
Fraksi PKB mendesak agar kebijakan penyesuaian tarif listrik tersebut ditinjau ulang, dan pemerintah lebih sensitif terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Selain dua isu utama tersebut, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, peningkatan pengawasan program pembangunan, serta perbaikan layanan kesehatan, khususnya layanan rawat inap di Instalasi Gawat Darurat (IGD), agar pelayanan publik semakin optimal dan merata. (san)
Tulis Komentar