BPN Serahkan 17 Persil Sertifikat Tanah ke Pemko Batam

Pemko Batam terus meningkatkan dokumen kepemilikan aset tanah melalui Kantor BPN, kegiatan penyelamatan aset daerah merupakan satu dari delapan area intervensi dalam Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia) (KPK RI).

Seperti diketahui, pengelolaan aset daerah secara legal telah diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Di sana disebutkan bahwa pengguna barang (pemda) harus melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya.

“Dengan adanya sertifikat ini, aset Pemko Batam lebih terjaga dan terlindungi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal," ucap Jefridin. **

Sumber : transkepri.com/rilis /  Editor : 009