Rakor yang diikuti dari Ruang Media Center Kantor Bupati Bintan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal berbagai program strategis guna menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Dalam kesempatan itu, Ronny memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya melalui pembentukan Tim Pertumbuhan Ekonomi sejak tahun 2025 yang terus diperkuat pada 2026.
Menurutnya, tim tersebut dibentuk agar data, potensi, dan peluang yang dimiliki daerah dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
“Dari data menjadi aksi, dari aksi menuju arah pertumbuhan ekonomi. Ini yang terus kami dorong di Kabupaten Bintan,” ujar Ronny.
Ia menjelaskan, Bintan memiliki sejumlah potensi strategis yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah, mulai dari sektor pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, UMKM hingga ekonomi kreatif.
Selain itu, letak geografis Bintan yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Selat Singapura serta berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi peluang besar dalam pengembangan investasi dan aktivitas ekonomi.
Dalam rakor tersebut, Pemkab Bintan juga menyampaikan perhatian terhadap keberlanjutan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, khususnya terkait kebutuhan pasokan bahan baku bauksit.
Pemerintah Kabupaten Bintan berharap adanya dukungan dan solusi bersama terhadap ketersediaan stockpile bauksit yang masih berada di wilayah Bintan guna mendukung keberlangsungan aktivitas industri di kawasan tersebut.
Rakor percepatan pertumbuhan ekonomi ini menjadi forum penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat sektor unggulan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemkab Bintan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam memaksimalkan potensi daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tulis Komentar