Permudah Perizinan, BP Batam Hapus Fatwa Planologi

TRANSKEPRI.COM.JAKARTA – Dalam upaya penyederhanaan layanan perizinan, Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi menghapus kewajiban fatwa planologi sebagai syarat administratif. Kebijakan ini diumumkan oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis (22/5/2025).

Fatwa planologi selama ini menjadi dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang wilayah. Namun, menurut Amsakar, kewajiban tersebut kerap memperlambat proses perizinan dan menambah beban administrasi investor.

“Kami telah menghapus fatwa planologi dan mengintegrasikan prosesnya dalam sistem layanan perizinan terpadu. Ini bagian dari komitmen kami menyederhanakan birokrasi,” tegas Amsakar.