Talkshow di JPM TV, Ansar Sampaikan Kesiapan GTRA Summit 2023


TRANSKEPRI.COM.TANJUNGPINANG- Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Aunur Rafiq menjadi pembicara dalam talk show Road To GTRA Summit 2023, yang disiarkan secara langsung JPM TV, Jum'at (7/7). 

Talkshow ini mengangkat tema “Transformasi Reforma Agraria: Sinergi Kebijakan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Kemudahan Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Selain Gubernur Ansar dan Aunur Rafiq, hadir juga Drs. Dalu Agung Dramawan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN dalam talkshow yang dipandu oleh Putri Amini dan Ratih Aulia ini.

Gubernur Ansar menyebutkan melalui GTRA Summit Karimun 2023 ini, Indonesia akan melihat bagaimana kesiapan  dan kesanggupan Karimun sebagai tuan  rumah dengan menonjolkan kearifan   lokal masyarakat pesisir Melayu.

"Selain itu, melalui kegiatan ini yang melibatkan  kementerian ATR/BPN, Pemprov dan   Pemda, menjadi salah satu kolaborasi kerja nyata yang diharapkan bisa menjadi contoh dalam menyelesaikan setiap permasalahan masyarakat melalui   program reforma agraria," kata Gubernur Ansar.

GTRA Summit Road to Karimun 2023   memiliki tema 'Transformasi Reforma   Agraria, Mewujudkan Kepastian Hukum,   Keberlanjutan Pembangunan dan  Kesejahteraan Rakyat', dimana ada 4 isu   penting yang akan diangkat. Untuk   menyelesaikan 4 isu tersebut, GTRA
Summit 2023 berperan sebagai wadah untuk memfasilitasi, mengintegrasikan,   serta memadukan kebijakan-kebijakan   pertanahan antar Kementerian/lembaga dan Pemerintah 
Provinsi juga Pemerintah Daerah untuk menyukseskan reforma agraria yang   outputnya dapat dirasakan/diterima oleh masyarakat.

"Untuk mendukung   acara GTRA Summit pada Agustus   mendatang, target sertipikasi yang akan   diselesaikan di provinsi Kepulauan Riau ialah sebanyak ±10.000 sertipikat yang   berasal dari redistribusi tanah, PTSL, dan permukiman di wilayah pesisir, namun penyerahan secara simbolis di Karimun  ialah sebanyak 2.035 sertipikat," kata Gubernur Ansar.

Selain itu, juga akan diberikan sertipikat kawasan   cagar budaya pulau penyengat. Ini semua   merupakan bentuk kerja nyata dari hasil   integrasi dan koordinasi lintas sektor untuk  percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria 
yang ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk 
menciptakan keselarasan pelaksanaan  teknis antara tata ruang dengan penataan aset.

Reforma Agraria menjadi salah satu   nawacita yang digagas oleh Presiden Joko   Widodo sebagai tujuan dari pemerataan  kesejahteraan masyarakat Indonesia.  Reforma Agraria menjadi instrumen  Presiden Jokowi untuk mengentaskan  masyarakat dari kemiskinan, mengurangi  pengangguran, mempersempit kesenjangan  sosial ekonomi.

"Hal ini dirasakan langsung   terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau.  Dengan adanya program Reforma Agraria  ini sudah banyak lahan/tanah masyarakat yang disertipikatkan, untuk memberikan  kepastian hukum atas lahan/tanah yang  mereka miliki.  Jadi  pelaksanaan Reforma Agraria, melalui  GTRA Summit ini memiliki dampak yang  luas di Provinsi Kepulauan Riau," tutup Gubernur Ansar. (rilis)


[Ikuti TransKepri.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar