Pemerintah Pusat Kembali Beri Anambas RTLH
TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), kedepan akan kembali mendapatkan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris,SH mengatakan, selain RTLH, pihaknya juga diarahkan untuk mendapatkan program Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
"Alhamdulillah, saat mengunjungi Kementrian Sosial Republik Indonesia, selain menerima usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah pihak Kementerian yang saat itu diwakili oleh Mira Riyati Kurniasih Direktur Penanganan Fakir Miskin (PFM) Wilayah 1 Kementerian Sosial RI juga memberikan arahan terkait program-program Kementrian yang dapat diluncurkan ke Anambas,"ujar Bupati KKA usai pertemuan di Kementrian Sosial RI, Selasa (22/3/2022).
Ayah dari M. Farid Fadillah itu, menyampaikan, pada kesempatan itu pihaknya mengusulkan kepada Kemensos agar Anambas mendapatkan jaminan kesehatan sosial bagi masyarakat, hal ini untuk menambah jumlah masyarakat yang telah mendapatkan jaminan sosial kesehatan yang telah berjalan di daerah ini.
Lebih jauh suami Heryana, SE menuturkan, untuk mendapatkan RTLH pemerintah daerah diminta segera mengajukan proposal kepada Kementerian Sosial, dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.
"Persyaratan masyarakat yang dapat menerima RTLH antara lain yakni, Memiliki atau menguasai tanah dengan dasar hukum yang sah dan bukan tanah sengketa, belum memiliki rumah/atau rumah tidak layak huni, tempat tinggal saat ini merupakan satu-satunya milik penerima dan pastinya itu WNI,"jelasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri itu, menyampaikan, bahwa usai bertandang ke Kemensos pihaknya akan menuju ke Kementrian Perdagangan, untuk menyampaikan sejumlah persoalan.
"Sampai hari ini kita telah mendatangi beberapa Kementrian, dan Insya Allah besok Rabu (23/3/2022) pihaknya akan Kementrian Perdagangan dan Kementrian lainnya. Hal ini dilakukan agar pusat dapat menyentuh langsung pembangunan di Anambas," tandasnya. (002)
Tulis Komentar