Pemerintah Cabut Ribuan Izin Pertambangan, Ini Penyebabnya
.jpeg)
TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) hari ini, Senin 10 Januari 2022. IUP yang dicabut merupakan izin yang tidak beroperasi, tidak ditindaklanjuti dengan izin usaha, ataupun tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan tebang pilih dalam proses pencabutan IUP. Menurutnya, itu merupakan bentuk pembenahan dan tindakan tegas pemerintah kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan izin.
"Pencabutan izin ini tidak untuk ditujukan pada satu kelompok tertentu. Semua sama. Jangan ada yang berpikir pengusaha tertentu bisa mengendalikan pemerintah. Kita ingin menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan proses penegakan hukum dalam konteks izin-izin, berdasarkan aturan yang sudah ada," kata Bahlil melalui keterangan tertulis, Senin (10/1/2022).
Bahlil sebelumnya mengungkapkan total perizinan yang akan dicabut terdiri dari 2.087 IUP dengan total luas lahan 3.201.046 hektare, kemudian ada tambahan 19 IUP sehingga total menjadi 2.097 IUP. Lalu ada 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan total luas 3.126.439 hektare, dan HGU Perkebunan dengan total luas 34.448 hektare.
Pemilik IUP Mineral Logam berlokasi di Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sementara pemegang IUP Operasi Produksi Batu Bara berlokasi izin di Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pagi ini Bahlil telah menandatangani 19 surat pencabutan IUP, terdiri dari 13 IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan 6 IUP Operasi Produksi Batu Bara. IUP tersebut mayoritas berlokasi di luar pulau Jawa.
"Ini bentuk penataan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita distribusi kepada pelaku usaha di daerah yang memiliki kompetensi. Kita tidak mau izin-izin yang kita berikan itu hanya jadi kertas di bawah bantal atau dibawa lagi untuk mencari investor yang pada akhirnya tidak bisa terealisasi," jelasnya. (tm)
Tulis Komentar