Fokus Pengentasan Kemiskinan hingga Infrastruktur, APBD Batam 2027 Dirancang Rp4,8 Triliun
TRANSKEPRI.COM.BATAM- Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (7/9/2026).
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam. Penyampaian nota keuangan dan Ranperda APBD 2027 menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam.
Penyusunan Ranperda APBD 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Ranperda tersebut juga menindaklanjuti kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2027 yang telah ditandatangani bersama pada 15 Agustus 2026.
Selain itu, program dan kegiatan dalam APBD 2027 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam 2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2025-2029, serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam pidatonya, Amsakar menyampaikan bahwa APBD 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
“Kebijakan tersebut dituangkan dalam lima fokus prioritas,” ujarnya.
Pertama, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Pemerintah Kota Batam menyiapkan sejumlah program, di antaranya subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi pelaku usaha mikro ber-KTP Batam, bantuan sosial bagi lansia, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
pekerja rentan yang menjadi sasaran program tersebut antara lain pengemudi transportasi daring, pengemudi boat pancung, nelayan, dan petani. Pemerintah juga menyiapkan subsidi sembako sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi serta penguatan sarana dan prasarana nelayan.
Kedua, peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Fokus ini diarahkan melalui pelatihan tenaga kerja, baik keterampilan teknis maupun nonteknis, pemberdayaan industri, peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kemudahan fasilitasi perizinan usaha.
Ketiga, penguatan inklusi sosial dan infrastruktur lingkungan. Sejumlah kawasan menjadi sasaran penanganan banjir secara terpadu, yakni Puri Loka, Senawangi, Vila Pesona Asri, Graha Nusa–Kapling Baru, Putrajaya, Pompa Bengkong, dan Tiban Center
Pada sektor persampahan, Pemko Batam mendorong efisiensi pengelolaan melalui peremajaan armada serta pengangkutan oleh pihak ketiga di sembilan kecamatan. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Galang.
Keempat, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Program yang disiapkan meliputi penyaluran beasiswa dan bantuan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP. Pemerintah juga menyiapkan beasiswa perguruan tinggi di tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur undangan, jalur berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta jalur hinterland.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penambahan ruang kelas baru (RKB), pencapaian target Universal Health Coverage (UHC), serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Embung Fatimah dan puskesmas.
Kelima, optimalisasi sarana dasar dan aksesibilitas. Sejumlah pembangunan infrastruktur menjadi perhatian, antara lain pembangunan unit sekolah baru (USB), Jembatan Golden Prawn Bengkong, penataan Gedung Lurah Sukajadi dan Tiban Lama, serta peningkatan sejumlah ruas jalan strategis.
Ruas jalan yang menjadi sasaran peningkatan meliputi Bumi Perkemahan–Teluk Lengung, Simpang Tiban Princess, Gajah Mada–Diponegoro, serta koridor Sikitshu–SMA 3–Hang Nadim.(*)
Tulis Komentar