Petakan Kebutuhan Guru, Pendidikan Jadi Prioritas Batam
TRANSKEPRI.COM.BATAM- Pemerintah Kota (Pemko) Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra, terus memperkuat sektor pendidikan melalui pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pemenuhan tenaga pendidik disusun berdasarkan data yang akurat, sehingga pemerataan guru dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh sekolah dapat terwujud.
Langkah tersebut ditegaskan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, saat menghadiri silaturahmi bersama guru dan tenaga kependidikan di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Rabu (5/8/2026). Kegiatan itu diikuti 648 aparatur sipil negara (ASN) sektor pendidikan dari Kecamatan Sekupang yang terdiri atas 255 pegawai negeri sipil (PNS) dan 393 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Amsakar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi dan validasi data untuk memperoleh gambaran riil mengenai kondisi tenaga pendidik di Kota Batam. “Dari pendataan ini kita mengetahui kondisi riil guru di Batam sebagai dasar menyusun kebijakan ke depan,” ujarnya.
Menurut Amsakar, saat ini terdapat 4.877 guru dan tenaga kependidikan berstatus PNS maupun PPPK. Dari jumlah tersebut, tenaga pendidik berstatus PPPK lebih banyak dibandingkan PNS. Data tersebut akan menjadi dasar Pemerintah Kota Batam dalam menyusun berbagai kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Ia juga mengapresiasi dedikasi para guru yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Batam. Hal itu tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam dari 83,3 pada 2024 menjadi 83,8 pada 2025.
“Kalau mutu pendidikan kita baik, tentu karena guru-gurunya hebat. Karena itu, pembangunan SDM menjadi prioritas, termasuk melalui program seragam sekolah gratis dan beasiswa,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menjelaskan bahwa validasi data dilakukan setelah pemerintah menerima berbagai laporan dari kepala sekolah mengenai masih adanya kekurangan guru di sejumlah satuan pendidikan.(*)
Tulis Komentar