BP Batam Bergerak Cepat Tindaklanjuti Arahan Komisi VI DPR, 11 Titik Rawan Banjir Langsung Diverifikasi
Komitmen Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam memperkuat infrastruktur perkotaan kembali ditunjukkan melalui langkah cepat menindaklanjuti masukan Komisi VI DPR RI terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam. Hanya berselang satu hari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan verifikasi terhadap sejumlah kawasan yang menjadi perhatian masyarakat.
Peninjauan dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, didampingi Direktur Pembangunan Infrastruktur Wulung Wardhana beserta jajaran teknis. Dalam pelaksanaannya, BP Batam turut berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Metra Dinata, serta para camat di wilayah yang terdampak.
Sebanyak 11 titik rawan banjir menjadi fokus peninjauan, meliputi Orchard Park Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, kawasan Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga kawasan depan Panbil Industrial Estate yang dalam beberapa waktu terakhir kerap mengalami genangan saat intensitas hujan tinggi.
Langkah cepat tersebut merupakan bentuk respons atas perhatian Komisi VI DPR RI yang dalam RDP menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sistem drainase sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur Kota Batam yang terus berkembang.
Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, sebelumnya mengingatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dasar, termasuk sistem pengendalian banjir yang mampu mengantisipasi dampak perubahan cuaca maupun meningkatnya aktivitas pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, menegaskan bahwa pengecekan langsung di lapangan menjadi tahapan penting sebelum menentukan langkah penanganan yang tepat.
"Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi," ujar Mouris.
Ia menjelaskan, hasil verifikasi akan menjadi dasar dalam menyusun solusi teknis yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, sehingga penanganan yang dilakukan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberikan manfaat berkelanjutan.
Menurut Mouris, respons cepat ini merupakan arahan langsung dari Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang menekankan pentingnya menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Kepala BP Batam, Bapak Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Ibu Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan," tegas Mouris.
Melalui sinergi antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, berbagai skema penanganan mulai disusun berdasarkan kondisi masing-masing lokasi. Program tersebut meliputi normalisasi saluran drainase, peningkatan kapasitas jaringan pembuangan air, evaluasi pola aliran, hingga penyusunan langkah teknis lintas sektor guna mengurangi potensi banjir di masa mendatang.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen BP Batam dalam membangun infrastruktur yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan investasi dan pembangunan kawasan, peningkatan kualitas infrastruktur pengendalian banjir diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus mendukung iklim investasi yang semakin kondusif di Kota Batam.
Tulis Komentar