Temui Menteri KKP, Ansar Minta Dukungan Pembangunan Pelabuhan di Natuna dan Karimun
TRANSKEPRI.COM.TANJUNGPINANG – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, hari ini, Kamis (2/8/2021), menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono di Jakarta.
Kedatangan Ansar ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka meminta dukungan agar seluruh program di Kepri yang masuk dalam skala prioritas nasional mendapat dukungan penuh KKP.
“Ada beberapa program dan kegiatan nasional di Kepri yang akan kita laksanakan di tahun 2022. Diantaranya pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Malarko di Karimun dan Pelabuhan Nusantara di Natuna. Kita minta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan penuh, karena salah satu perijinan nantinya juga melibatkan dari KKP,” ujar Ansar dalam pertemuan tersebut.
Ansar juga menyampaikan persoalan keluhan masyarakat seputar Kapal Pukat Cantrang yang beroperasi di wilayah laut Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas yang dikeluhkan masyarakat setempat karena dinilai mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional di dua kabupaten tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, bahwa sejauh untuk kepentingan masyarakat banyak pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap semua program nasional yang akan dilaksanakan di Kepri.
“Tidak ada alasan untuk menghambat. Pembangunan pelabuhan itu penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah. KKP tentu akan memberikan dukungan penuh. Segala sesuatunya Pak Gubernur silahkan berkomunikasi dan menghubungi kami kalau ada hal-hal yang perlu penyelesaian cepat dari KKP,” jelas Wahyu.
Dalam kesempatan tersebut Wahyu juga menegaskan, bahwa saat ini di KKP ada beberapa program nasional yang harus dikejar demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Beberapa program tersebut diantaranya peningkatan Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB) dari Sumber Daya Alam perikanan, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung oleh research kelautan dan perikanan serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.
“Program-program KKP ini juga memerlukan sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah agar bisa sukses dan berjalan dengan baik,” kata Wahyu.Khusus mengenai persoalan Kapal Pukat Cantrang, KKP tengah menyusun sebuah formulasi bagaimana aktivitas Cantrang justru jadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat nelayan setempat.
KKP telah membuat kebijakan, agar hasil tangkapan Kapal Pukat Cantrang pemasarannya di lakukan di daerah tersebut dan tenaga kerja yang dilibatkan sebagian besar harus masyarakat nelayan setempat.
“Kita juga akan memperketat pengawasan sehingga Kapal Pukat Cantrang tidak menangkap ikan di bawah 30 mil dari pantai yang merupakan daerah tangkapan nelayan tradisional,” jelas Wahyu.
Dalam pertemuan dengan KKP tersebut, selain Gubernur Kepri, juga ikut mendampingi Asisten II Samsul Bahrum, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Arif Fadillah dan dua orang staf khusus Gubernur Kepri.
Sementara itu dari KKP selain Menteri Sakti Wahyu Trenggono juga hadir Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widarti dan beberapa staf khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan. (tm)
Tulis Komentar