TANJUNGPINANG
Pjs Gubernur Kepri Ancam Tak Teken APBD Kabupaten/Kota di Kepri, Ini Penyebabnya
TRANSKEPRI.COM.TANJUNGPINANG- Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin minta Pemerintah Kota (Pemko) Batam lebih serius dalam menangani pencegahanan penyebaran Covid-19. Karena sampai saat ini, Pemko Batam tidak memiliki alat PCR secara mandiri.
“Angka kematian yang disebabkan Covid-19 di Provinsi Kepri sudah tembus 96 orang. Dari jumlah tersebut 67 orang berada di Kota Batam. Selain itu, kasus terbesar Covid-19 di Kepri juga berada di Batam,” ujar Bahtiar Baharuddin, Selasa (3/11) di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.
Atas dasar itu, Fokus pihaknya minggu ini adalah mendorong tingkat kemampauan Pemko Batam dalam melayani masyarakat. Dijelaskannya, Batam meskipun kota besar di Provinsi Kepri, tetapi demograpinya berbeda dengan Jakarta atau Surabaya. Karena wilayah-wilayah pemukiman sudah tertata dengan baik. Sehingga dengan kondisi tersebut, bukan sesuatu yang susah dalam melakukan penanganan.
“Sekarang ini tergantung kepada Pemko Batamnya, yakni mau dan tidak mau dalam melakukan pencegahan ini. Selain itu bagaimana menggerakan perangkat yang ada untuk mengawasi aktivitas masyarakat. Sehingga penyebaran tidak semakin masif,” tegasnya.
Masih kata Bahtiar, tentu evaluasi juga apa yang menyebabkan kasus-kasus meningkat di Provinsi Kepri, khususnya Batam. Apakah daya tahan tubuh masyarakat yang lemah, pola konsumsi yang salah atau konsumsi vitamin dan sayur-sayur yang kurang. Ditegaskannya, apa yang ia sayangkan sampai saat ini, Batam tidak memiliki Lab PCR secara mandiri. Sehingga masih bergantung dengan RSKI Galang dan BTKLPP Batam.
“Sebagai bentuk kesiapan Pemerintah Daerah, kita harus punya Lab PCR secara mandiri. Karena anggaran sekitar Rp5 miliar, tentu melihat kemampuan APBD Batam bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jangan untuk kepentingan ini, kita masih bergantung pada dukungan swasta,” tegasnya lagi.
Atas dasar itu, ia mengingatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah untuk memplototin anggaran Kabupaten/Kota di TA 2021 mendatang. Apabila dana alokasi bagi penanganan dan pencegahan Covid-19 tidak jelas, jangan sekali-kali ditandatangani. Karena instruksi Mendagri sudah jelas terkait komitmen soal ini.
“Nanti saat pembahasan APBD 2021 Mendagri sudah menyampaikan, maka benar-benar plototin rencana APBD kabupaten/kota 2021. Saya perintahkan daerah yang alokasi anggaran penanganan Covid-19 yang tidak jelas, jangan diteken,” jelasnya.
Selain itu, ia menambahkan sekarang ini sedang musim hujan. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak kendor dan selalu mengedepan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Karena sifatnya Covid-19 tersebut berkembang cepat pada cuaca dingin.
“Kita tidak ingin tentunya jumlah terus bertambah, kematian juga meningkat. Karena masih belum pasti kapan situasi ini berakhir, makanya kita harus mempersiapkan masyarakat untuk perang panjang melawan Covid-19,” tutup Bahtiar. (tm)
Tulis Komentar