Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ini Kata Mendagri

TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjawab sejumlah desakan yang meminta Pilkada 2020 ditunda. Penyebabnya, pandemi COVID-19 belum melandai dan dikhawatirkan akan terjadi klaster penularan saat Pilkada.

Terkait hal itu Tito menegaskan, hingga saat ini belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Sehingga tidak ada jaminan yang pasti.

"Pilkada tahun 2021 kalau kita undur apakah menjamin akan selesai, apakah enggak mungkin terjadi ledakan baru?" kata Tito dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk 'Strategi Menurunkan COVID-19, menaikkan Ekonomi' Minggu (20/9) malam.

Mantan Kapolri itu lalu memaparkan kondisi di sejumlah negara yang juga menggelar Pemilu di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah Korea Selatan yang tetap melaksanakan Pemilu di masa peak (puncak) kasus corona.

"Kita lihat juga beberapa negara lain juga melaksanakan. Seperti Korea Selatan, negara kedua setelah China yang mengalami pandemi. Mereka melaksanakan di April, dan periode kampanye bulan Januari pada saat di peak, dan mereka melakukannya dengan baik dengan protokol kesehatan," papar Tito.

Tak hanya itu, negara-negara seperti Jepang, Prancis hingga Polandia juga menggelar Pemilu. Bahkan Amerika lebih masif sebab akan ada Pemilihan Presiden.

"Di beberapa negara lain, Jepang, Prancis, Polandia, juga melaksanakan, ada yang menunda bulan, Amerika juga melaksanakan dalam skala yang jauh lebih masif, dalam 15 November nanti dan kampanye sudah dimulai pilpres, senator, kongres, gubernur negara bagian dan juga legislator lokal," sebut Mantan Kepala BNPT itu.

"Sekali lagi tidak ada yang bisa memastikan tahun 2021 pandemi selesai. Sehingga skenario untuk melaksanakan Pilkada di tahun 2020, ini menjadi opsi pada saat ditentukan bulan mei," tambah dia.

Lebih lanjut, Tito menilai sebenarnya momentum Pilkada bisa menjadi peluang penanganan pandemi virus corona jika diatur dengan baik. Dia mengusulkan tema Pilkada hanya satu yakni peran kepala daerah dalam menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.

"Kalau pandemi ini berlanjut 2021-2022, persoalan yang dihadapi adalah ini. Jadi jangan muluk-muluk membangun jembatan A, B, dan lain-lain. Ini dulu ditangani pandemi COVID-19 dan dampak ekonominya. Sehingga ini bisa adu gagasan dan adu berbuat di debat. Utamanya adalah itu," tandas Tito. (tm)

 

Sumber : detikcom /  Editor : 009