Pemerintah Segera Audit Perusahaan Sawit

TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turun tangan ikut mengurus tata kelola minyak goreng. Salah satu hal yang bakal dilakukannya adalah melakukan audit pada perusahaan kelapa sawit.

Hal ini bakal dilakukan Luhut pada awal bulan Juni mendatang. Dia mengklaim audit besar-besaran ini bakal menjadi yang pertama dilakukan di Indonesia.

"Nanti kita audit semua kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan. Segera, awal juni, jadi dengan demikian makin tertib," kata Luhut di JCC, Selasa (24/5/2022).

Dengan audit ini, pemerintah menurut Luhut ingin mengetahui secara jelas masalah yang terjadi pada tata kelola minyak goreng dari hulunya.

Dia mengatakan pemerintah akan melihat berapa luasan kebun para perusahaan kelapa sawit, kemudian apakah status kebunnya sudah jelas atau belum. Selanjutnya, pemerintah akan melihat data produksinya hingga jumlah plasma kelapa sawit setiap perusahaan.

Luhut juga menyampaikan, tidak boleh ada kantor pusat atau headquarters perusahaan kelapa sawit yang berada dari luar wilayah Indonesia.

"Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia. Harus di Indonesia," tegas Luhut.

Direktur Jenderal Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan awalnya pihaknya berencana untuk memperkuat distribusi minyak goreng dengan KTP.Sebelumnya, keterlibatan Luhut dalam urusan minyak goreng ini juga sudah diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan. Luhut disebut bakal mengurus untuk distribusi komoditas itu berbasis aplikasi.

Namun, Oke bilang Luhut yang memberikan saran agar berbasis nomor induk kependudukan (NIK) saja. Oleh sebab itu, Oke mengatakan Luhut seperti sutradara ketika terlibat dalam distribusi minyak goreng ini.

"SiMirah sudah ada, SiMirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) diperkuat, ini diperkuat, tadinya saya mau pakai KTP, SiMirah pakai KTP. Kata Pak Luhut NIK aja. Beliau yang akan..Pak nggak aplikasi Peduli Lindingi-nya. 'Nanti urusan saya ke Kementerian Kesehatan, Kemenkes aja dikasih sama Kominfo kok', katanya gitu. Pak Luhut itu sutradara. Pimpinannya Presiden," kata Oke kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Menurut Oke, Luhut memang berpengalaman terlibat dalam peraplikasian salah satunya Peduli Lindungi yang dipakai selama pandemi COVID-19 ini. Karena alasan itu, saran yang disampaikan Luhut diterima oleh Kemendag.

"Pak Luhut berpengalaman di PPKM, Peduli Lindungi. Nasional Peduli Lindungi tuh, walaupun motornya Jawa-Bali. Makanya dimanfaatkan arahannya pakai NIK, bukan KTP. Toh saya di sini selama ini tetap saya motornya untuk minyak goreng," lanjutnya. (tm)

Sumber : detikcom /  Editor : 009