Mulai Tahun Ini 500.000 PNS,TNI dan Polri Pindah ke Ibu Kota RI di Kaltim

Maket pembangunan IKN di Kaltim

TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Pemerintah menargetkan sebanyak 500 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) kementerian dan lembaga dipindahkan ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahap awal pembangunan periode 2022-2024.

Perpindahan itu seiring dengan pembangunan infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, gedung DPR/MPR dan perumahan di tahap awal pembangunan IKN.

"Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal," tulis keterangan di situs resmi IKN dikutip Selasa (18/1).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga berencana merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-79 di kawasan IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Selain itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas, penerapan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan juga akan dilakukan pada periode tersebut.Pada periode 2025-2035, akan dilakukan pengembangan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, dan menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN.

Tak hanya PNS, pemerintah juga bertahap akan akan memindahkan personel TNI hingga Polri ke IKN baru mulai 2022 hingga 2024. Proses pemindahan para ASN disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang akan berjalan secara bertahap di ibu kota baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Juni 2021 lalu mengatakan sebagian aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga dan instansi pusat sudah pindah secara bertahap ke IKN baru pada tahun 2023.

"Kami ingin target akhir tahun 2023 sebagian ASN kementerian, lembaga dan instansi pusat sudah bertahap pindah ke ibu kota baru," kata Tjahjo.Target ini diputuskan, agar di tahun 2024 IKN sudah bisa menjalankan struktur pemerintahan dengan sistem smart government.

Politikus PDIP itu mengatakan pihaknya sudah menyiapkan peta jalan atau roadmap terkait pelaksanaan pemerintahan tersebut. Hanya saja peta jalan itu masih menunggu kepastian keputusan perpindahan ibu kota.

"Kita punya keinginan 17 Agustus 2024, upacara kenegaraan nanti sudah bisa diperingati bersama oleh segenap pejabat dan ASN kementerian, lembaga, instansi pusat di ibu kota baru," kata dia. (tm)

 


[Ikuti TransKepri.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar