JPKP Sorot Keengganan Rahma Lakukan Kerjasama dengan Media
Ketua JPKP Tanjungpinang, Adiya Prama
TRANSKEPRI.COM.TANJUNGPINANG - Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Tanjungpinang, Adiya Prama R, menyayangkan sikap Pemko Tanjungpinang yang menyudutkan insan media di narasi hak jawab yang diterbitkan salah satu media online Provinsi Kepulauan Riau.
"Pasca pemberitaan Wali Kota Tanjungpinang dikatakan enggan melanjutkan kerjasama dengan media karena dugaan dirinya sering merasa disudutkan. Kami dari JPKP melihat fenomena ini dari perspektif media dan hak publik, pernyataan seorang kepala daerah tidak boleh demikian, karena berdasarkan sumpah jabatan, kepala daerah mesti siap dikritisi tentu dengan kaidah dan etika serta estetika yang tidak melanggar hukum positif," ujar Adi.
Menurutnya, jika Rahma sering mengutarakan hal serupa, maka jangan salahkan persepsi publik kurang baik kepadanya. Katanya, kok bisa seorang wali kota memutuskan kerjasama dengan media karena selalu merasa dikritisi atau di pojokkan.
"Jangan karena sering mendapat kritik atau merasa dipojokkan lantas wako memutuskan kerjasama dengan media, media adalah mitra serta pilar ke empat demokrasi yang harus selalu dijaga kredibilitas dan independensinya ," tutur Adi.
Dikatakan Adi, berdasarkan pengamatan JPKP, selama kepemimpinan Rahma, belum terdapat perubahan berarti di Tanjungpinang. Rahma lebih sering mengekploitasi kegiatan pribadinya ketimbang mengambil sebuah kesempatan dan melakukan loby-loby dengan pemerintah pusat untuk kemajuan Tanjungpinang secara keseluruhan.
Selama kepemimpinannya sebut Adi lagi, sektor ekonomi, pendidikan dan UMKM mati suri, pelaku usaha dipaksa wajib mematuhi surat edaran wako tentang jam operasi tempat usaha yang dinilai tidak pro pelaku UMKM.
"Kami menaruh harapan baik kepada Rahma selaku Wali Kota Tanjungpinang, agar tidak serampangan mengeluarkan statmen dan kebijakan yang menimbulkan kontradiksi," katanya.
"Sudah jelas Rahma mengatakan dia enggan dikritik. Jika dikritik dia tidak akan membayar anggaran publikasi media. Menjadi kepala daerah harus siap dikritisi serta mendengar ketika diberi masukan," pesannya.(mad)