---

Pemerintah Segera Keluarkan SKB 3 Menteri Terkait Pasal Karet UU ITE

---

TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Pemerintah segera mengesahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Pedoman Implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo mengatakan draf aturan itu telah selesai dibahas bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan Kejaksaan Agung. Seluruh pihak telah menyepakati substansi aturan SKB 3 menteri itu.

Namun Sugeng enggan membeberkan substansi SKB 3 Menteri UU ITE. Dia hanya menyebut SKB ini akan mengatur secara rinci penerapan pasal-pasal karet UU ITE. "Kita sedang menjadwalkan penandatanganan surat keputusan bersama ini. Setelah ditanda tangan, kita coba sosialisasi ke tiga aparat penegak hukum," kata Sugeng dalam video yang diterima, Jumat (21/5).

Menurut dia, ada empat pasal yang bakal diatur SKB 3 Menteri UU ITE yaitu pasal 27, 28, 29, dan 36. Sugeng pun meyakinkan bahwa SKB akan menekan potensi multitafsir pasal-pasal dalam UU ITE.

"Ini untuk menghindari adanya penafsiran yang tidak sama antara satu penegak hukum dengan penegak hukum lainnya," ujarnya.

Selain itu, pemerintah akan memperjelas sejumlah pasal yang dianggap berpotensi jadi aturan karet.Pada kesempatan yang sama, ia juga menyebut pemerintah telah mengkaji kemungkinan untuk merevisi UU ITE. Menurutnya, pemerintah akan menambah penjelasan terkait fitnah yang termuat pada Pasal 45 C.

Kendati begitu Sugeng tak bisa memastikan kapan draf revisi akan diserahkan ke DPR. Dia hanya menjamin timnya terus berupaya menyelesaikan kajian terkait revisi UU ITE.

"Memang pemerintah mencoba memasukkan, tentu bersama DPR, bisa enggak ini dimasukkan dalam revisi pada saat pembahasan Prolegnas Prioritas," tutur dia. (tm)