Suhajar Rapat Bersama Pimpinan Daerah Se-Provinsi Kepulauan Riau
Pj. Gubernur Kepulauan Riau, Suhajar Diantoro ini memimpin rapat
*Percepat Administrasi Pelantikan, Penanganan Covid-19 Dan Vaksinasi Covid -19 Serta Pemulihan Ekonomi
TRANSKEPRI.COM, TANJUNGPINANG - Pj. Gubernur Kepulauan Riau, Suhajar Diantoro ini memimpin rapat sekaligus menyampaikan beberapa arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada sejumlah Bupati, Wali Kota dan Sekda di Kepri. Diantaranya untuk mengkoordinir Persiapan Pelantikan Bupati/Walikota, Evaluasi Penanganan Covid-19 Dan Vaksinasi Covid -19 Serta Pemulihan Ekonomi.
“Tugas saya membantu rekan semua untuk mengawal agar tahapan akhir dari proses Pilkada kita ini, baik proses administrasi penetapan hingga pelantikan Kepala Daerah terpilih bisa terselenggara dan selesai dengan baik,” kata Suhajar Diantoro saat memimpin Rapat Kerja bersama Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau secara Virtual dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Sabtu (20/02).
TRANSKEPRI.COM, TANJUNGPINANG - Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H. TS. Arif Fadillah, Asisten Pemerintahan dan Kesra Juramadi Esram, Staf Ahli Gubernur Mariyani Ekowati, Kepala Dinas PMD dan Catatan Sipil Sardison, kepala Biro Pembangunan Aries Fhariandi serta Tim satgas Covid-19.
Kata Suhajar, dari 6 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada di Kepri ini, telah diketahui bersama bahwa Kabupaten Bintan, Natuna dan Anambas hingga saat ini tidak ada gugatan MK. Karena itu Pleno di tiga daerah tersebut sudah dilaksanakan, Paripurna pun sudah dilaksanakan. Begitu juga usulan penetapan ke Kemendagri sudah dikirim untuk Kabupaten Bintan dan Anambas.
Selanjutnya 3 Kabupaten/Kota, yang masih berproses gugatan di Mahkamah Konstitusi yakni Kota Batam, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun. Putusan sela MK di pertengahan Februari, telah memutuskan untuk menolak gugatan Pilkada di Batam dan Lingga serta meneruskan pembuktian untuk di Kabupaten Karimun.
Terkait berakhir masa jabatan Bupati/Walikota, maka Rabu (17/02) kemarin, Bupati Bintan, Lingga dan Anambas yang sudah berakhir masa jabatan Kepala daerahnya maka saat ini dipegang oleh Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Harian (Plh). Bupati Karimun akan berakhir pada bulan Maret dan masih menunggu keputusan MK. Walikota Batam juga berakhir di Maret. Sedangkan Natuna pada Bulan Mei.
“Oleh karena itu, fokus kita pada bulan Februari ini adalah menuntaskan sampai pelantikan Bupati Bintan, Anambas dan Lingga,” jelasnya.
Untuk Kabupaten Bintan dan Anambas proses sudah di meja Mendagri. Sedangkan untuk Kabupaten Lingga karena baru putusan sela Minggu ini. KPU sudah melakukan sidang pleno dan dijadwalkan pada Senin (22/02) nanti akan diparipurnakan oleh DPRD. Kalau sudah selesai, pada sore hari akan kita kirim online kepada Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah.
“Menteri Dalam Negeri, berharap pelantikan serentak Bupati/Walikota yang telah selesai prosesnya dapat dilaksanakan sebelum Februari berakhir. Kalau tanggal 27 Sabtu dan tanggal 28 Minggu, maka kita coba kejar pelantikan pada Jum’at (26/02). Mudah mudahan Lingga, juga bisa kita kejar, sehingga 3 Kabupaten/Kota ini bisa dilantik secara serentak,”harapnya.
Khusus pelantikan di masa pandemi, saat ini telah rancang pelantikan secara virtual. kebijakan ini diambil oleh Kemendagri, untuk menghindari kerumunan, karena pemerintah berkewajiban melindungi rakyat kita atas penyebaran wabah Covid-19.
Dalam petimbangan apabila pelantikan terpusat di Ibukota Provinsi, maka akan terjadi keramaian orang dan berkumpul. Akhirnya Mendagri setelah melalui rapat, sampai dengan kemarin pelantikan tetap akan dilakukan virtual.
“Jadi Pj. Gubernur akan melantik dari Ibukota Provinsi, dan Bupati/Walikota yang terpilih akan hadir di Gedung Daerah masing-masing dan dilantik secara virtual dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu undangan tidak lebih dari 25 orang,” Jelasnya.
Kepada Bupati/ Walikota baik definitif maupun Plh, Suhajar di kesempatan ini kembali menyampaikan pesan dari Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk terus mengendalikan dan memprioritaskan laju pertumbuhan atau laju penularan Covid-19 ini, dengan memastikan semua kegiatan mematuhi protokol kesehatan yaitu patuh terhadap 3M, memakai masker, menghindari kerumunan dan mencuci tangan.
Ditekankan Mendagri juga dalam pesannya bahwa saat ini kita telah mulai program vaksinasi massal, oleh karena itu kepala daerah harus mencermati dan memastikan peta distribusi vaksin terkendali serta memastikan vaksin sampai ke pulau terkecil, sesuai target, vaksin terdistribusi dengan tepat.
Selain itu juga memastikan peta proses pelaksanaan vaksinasi tersebut terlaksana dengan baik dibawah kendali Bupati/Walikota, sampai ujung terdepan masyarkat kita yang masih ada sasaran vaksin. Pastikan juga Vaksin sampai, vaksinator tersedia sehingga capaian vaksinasi berkontribusi positif bagi capaian vaksin Nasional yaitu 1 juta vaksin perhari.
“Kalau penduduk Kepri 2,6 juta, berarti kita setiap hari paling tidak 8.000 vaksin, agar kita bisa berkontribusi positif bagi capaian vaksin Nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” harapnya.
Selain itu Presiden juga berharap agar Bupati/ Walikota memperbanyak program padat karya semisal rehab kantor desa, Puskesmas, perbaikan saran umum, perbaikan jalan kampung, pendalaman alur sungai atau parit.
“Yang penting semuanya bisa padat karya, Hal ini disampaikan Presiden pada rakornas kabupaten/Kota se-Indonesia. Tolong Bupati/Walikota mengutamakan program padat karya karena dapat menampung banyak orang, sehingga dapat bekerja ditengah pandemi ini,” ucapnya.
Arahan selanjutnya adalah agar melakukan percepatan pencairan bantuan bagi rakyat miskin, baik berupa uang atau sembako atau bantuan sosial lainnya agar dikawal dengan baik, dipercepat dan tepat sasaran.
“Hal ini jadi prioritas kerja kita semua sepanjang saya jadi koordinator sebagai Pj. Gubernur Kepulauan Riau. Harap kerjasama semuanya. Kita juga berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan dan untuk daerah yang masih menunggu pelantikan, agar Plh. tetap menjalankan tugas dengan menjaga stabilitas Pemerintahan,” tutupnya.***