Masih Gunakan Pipa Impor, Jokowi Pecat Pejabat Pertamina

Rabu, 10 Maret 2021

Pertamina

TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada pejabat tinggi PT Pertamina (Persero) yang dipecat oleh Presiden Jokowi. Sayangnya, dia tidak menyebut siapa pejabat tersebut.

Dia juga mengungkapkan kesedihannya karena banyak anak muda saat ini banyak bekerja 'melacurkan' profesionalismenya hanya untuk mendapat uang.

Apa sebab pejabat Pertamina dipecat dan kenapa banyak anak muda yang menurut Luhut jadi maling?

Luhut mengatakan, penyebab pejabat Pertamina dipecat Jokowi karena BUMN tersebut masih saja menggunakan produk impor padahal Indonesia sudah bisa memproduksi secara mandiri.

"Bikin pipa, tadi Pertamina. Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu? Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung," ujar Luhut pada Rakornas BPPT, Selasa (9/3).

Luhut membeberkan selama ini belanja barang impor yang dilakukan Indonesia nilainya mencapai Rp 1.300 triliun. Padahal menurut Luhut, andai saja dari total belanja barang impor tersebut, sebanyak 50-60 persennya bisa digunakan untuk membeli produk dalam negeri maka hal itu akan menciptakan jutaan lapangan kerja. Sebab permintaan produk dalam negeri akan meningkat.

Menurut Luhut, penggunaan produk dalam negeri merupakan wujud profesionalisme. Sayangnya Luhut menganggap banyak anak muda memandang sebelah mata soal profesionalisme hanya demi uang.

"Jadi saya sedih kadang-kadang melihat anak muda itu, maaf istilah saya melacurkan profesionalismenya hanya sekadar gini (uang) saja. Bertameng di belakang kesalehannya sesuai agamanya masing-masing. Padahal dia maling," tandasnya.

Melihat fakta tersebut, Luhut mengatakan pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk berkomitmen menaikkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Bahkan Luhut mengaku dia yang menyarankan Presiden Jokowi memecat oknum yang tidak mau memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

"Jadi saya bilang, kalau nanti ada kita ketahuan Pak Presiden, bapak harus memecat. Mengganti orang itu. Karena kalau tidak, kita ini semua beragama tapi pada hakikatnya kita mengkhianati apa yang kita yakini dengan berbohong, menipu, dan sebagainya," ujarnya.(tm)