Dinsos Kepri Gesa Penginputan Data Terpadu Untuk Bansos

Senin, 25 Januari 2021

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri Doli Boniara

 

TANJUNGPINANG (HK) - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat ini sedang menggesa penginputan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Data tersebut akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan sosial (bansos).

Plt Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kepri Yeni Ardianti mengatakan, penginputan data tersebut sedang dilakukan baik yang berasal dari kota dan kabupaten se-Kepri.

"Hal ini menindaklanjuti arahan dari Menteri Sosial RI ibu Tri Risma Harini pada rapat pertemuan evaluasi bansos dengan tujuan untuk mengoptimalkan data calon penerima manfaat," katanya, kemarin.

Lebih lanjut Yeni menyebutkan bahwa hal-hal yang masih ditemui di lapangan dalam pemberian bansos tersebut antara lain, data keluarga penerima manfaat (KPM) yang meninggal, untuk 
segera dibahas secara detail siapa namanya, alamatnya, apakah masih ada anggota keluarganya dan sebagainya.

Sehingga nantinya bisa dibahas secara mendetail dengan para tim teknis baik dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun Pos dan daerah. "Data tersebut harus sudah bisa dieksekusi hingga hari Minggu besok lusa. Sehingga Senin, Mensos sudah mendapatkan laporanya," jelasnya.

Kemudian lanjut dia, data KPM yang ganda harus segera ada penetapan mana yang ditetapkan sebagai KPM dan lainnya. Dengan menyertakan unsur Tim Data penanganan fakir miskin (PFM), unsur Direktorat, unsur Pos, unsur Himbara, unsur Pusdatin dan unsur provinsi kabupaten maupun 
kota terkait.

Sementara itu, Kepala Dinsos Provinsi Kepri Doli Boniara mengeaskan bahwa, dengan adanya koordinasi secara sinergis dengan para petugas data di kabupaten dan kota, maka permasalahan data tersebut dapat diperbaiki dengan cermat.

Karena kewenangan memverifikasi dan memvalidasi data memang berbeda di kabupaten maupun kota. Hal ini sesuai dengan peraturan Mensos RI nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum 
Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

"Kita berharap dengan penginputan data secara terpadu sebagai dasar pemberian bansos ini kedepan bisa lebih akurat dan tepat sasaran," imbuhnya. (adv)