Terkait Polemik Siswa Berjilbab, MUI Sumbar: Jangan Giring Opini Sebagai Pemaksaan
.jpeg)
Siswa sekolah berjilbab
TRANSKEPRI.COM.PADANG- Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Sumatera Barat (Sumbar) turut mengomentari kasus dugaan pemaksaan siswi nonmuslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang.
KetuaMUI Sumbar, BuyaGusrizal Gazahar mengatakan, kericuhan polemik ini seperti diframing. Dengan kata lain, di angkat seolah-olah pemaksaan itu benar-benar terjadi.
"Kasus ini diframing, diangkat seolah-olah itu pemaksaan dan saya mau bertanya yang mula membuat istilah pemaksaan. Kemudian saya konfirmasi ke pihak Kominfo apa duduk perkaranya," kata Gusrizal Gazahar dilansir dari SuaraSumbar.id, Sabtu (23/1/2021) malam.
Menurutnya, aturan wajib memakai jilbab merupakan peraturan daerah . Dulunya, hampir daerah tingkat di Sumbar melahirkan peraturan berpakaian islami untuk lembaga pendidikan .
"Tapi tidak satupun peraturan daerah (perda) yang mewajibkan nonmuslim untuk memakai jilbab," katanya.
Ketika orang sudah berbicara tentang Islam, kata Gusrizal, yang muncul adalah kebencian dan tanpa sadar sebagian masyarakat umat Islam itu sendiri malah ikut menggiring ini.
"Itu yang perlu kita sadari. Dalam kasus ini, saya yakin di SMK 2 Padang tidak ada yang mewajibkan (memakai jilbab). Nah, sekarang telusuri masalah ini dengan benar," katanya.
Berdasarkan konfirmasi Buya Gusrizal kepada pihak terkait, anak yang menolak berpakaian Islami itu baru masuk ke SMK tersebut. Kemudian, awal ia masuk, sudah ada persetujuan untuk mengikuti cara berbusana kaum muslim.
"Kan sudah jelas. Dari awal masuk sekolah ada persetujuan untuk mengikuti cara berbusana muslim. Kemudian tiba-tiba dia tidak mau. Taroklah dia minta diralat untuk membuat pernyataan kembali, tapi di situ tidak ada unsur pemaksaan dari pihak sekolah untuk tetap memakai jilbab," katanya.
Menurut Gusrizal, untuk duduk perkara tersebut harus berpijak dengan aturan yang dibuat pihak sekolah bahwa tidak ada pemaksaan bagi siswa-siswi untuk tidak berpakain muslim atau memakai jilbab.
"Kalau memang ada kekeliruan dari pihak kita ummat Islam, kita tidak akan melakukan pembelaan apa-apa, malah kita akan luruskan umat dan itu adalah tugas ulama. Tapi kalau faktanya tidak ada pemaksaan, saya ingatkan pihak yang memframing. MUI akan terus memantau perkembangannya," tegasnya.
Jangan sampai hal ini dijadiakan celah masuk untuk mendiskreditkan Sumbar. Diakui Gusrizal, Sumbar akan tetap tumbuh dengan nilai-nilai kearifan lokalnya.
"Ya kalau ada orang yang mau mendiskreditkan Sumbar, datang saja, saya akan layani," bebernya.
Harusnya, kata Gusrizal, yang harus diberlakukan sesuai ketentuan adalah siswa muslim dan muslimah.
Jika dia nonmuslim, jangankan perda, syariat Islam saja tidak mewajibkannya. Sebab, tidak ada hukum yang menjangkau orang beragama lain selain Islam. Intinya, tidak ada lagi yang harus dipersoalkan dalam masalah tersebut.
"Jangan-jangan ada orang yang mau mencoba-coba, karena dahulu pernah terjadi keributan terkait ketidaknyamanan dengan perda-perda bernuansa syariah. Apa ini yang sedang dirancang. Kalau memang iya, baik kita siap berhadapan dalam perkara ini," tegasnya.
Sebelumnya, KepalaDisdik Sumbar, Adib Alfikri mengatakan, pihaknya akan mengusut tuntas persoalan ini sesuai aturan yang berlaku.
Adib menegaskan, tidak ada aturan bahwa siswi SMK atau pun SMA wajib memakai jilbab. Aturan ini berlaku setelah SMA sederajat berada di bawah naungan Disdik Sumbar.
"Yang perlu ditegaskan, tidak ada pemaksaan dan tidak ada aturan yang mengatur untuk itu dan semua kita mengacu pada peraturan dari kementerian," katanya memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (22/1/2021) malam.
Pihaknya juga mengaku telah menurunkan tim untuk menyelidiki dan mengumpulkan data soal kasus di SMKN 2 Padang.
"Jika nanti dalam laporan tim ada temuan yang terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dan itu tidak sesuai dengan aturan, tentu kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi memberikan klarifikasi soal kisruh pemaksaan seorang siswi nonmuslim untuk memakai jilbab di sekolah yang dipimpinnnya.
Menurut Rusmadi, orang yang bicara dalam video viral di medsos itu memang orangtua murid ketika berbicara dengan guru Bimbingan Konseling (BK).
Hanya saja, soal pemanggilan wali murid ke sekolah , kata Rusmadi, itu adalah keinginan muridnya untuk membawa orangtuanya dan bukan pemanggilan pihak sekolah .
"Pertama-tama, kami meyampaikan permohonan maaf karena takut terjadi gesekan antar agama. Tapi perlu diluruskan, kedatangannya wali murid ke sekolah adalah keinginannya sendiri," katanya kepada awak media, Jumat (22/1/2021) malam.
"Saat kejadian itu, saya sebagai Kepsek berada di sekolah dan kedatangannya itu adalah keinginan siswi sendiri untuk mendatangkan orangtuanya ke sekolah dan tidak ada pemanggilan dari pihak sekolah ," sambungnya.
Kasus ini viral setelah ayah siswi tersebut mengunggah video percakapannya dengan pihak sekolah lewat siaran langsung di akun Facebook bernama Elianu Hia pada Kamis (21/1/2021).
"Lagi di sekolah smk negri 2 padang. Saya di panggil karna anak saya tdk pakai jilbab, kita tunggu aja hasil akhirnya. Saya mohon di doakan ya," tulisnya sembari membagikan video tersebut.
Dalam video tersebut, Elianu tampak berdebat dengan salah satu guru. Ia menyayangkan peraturan tersebut dan mengaku keberatan jika anaknya harus mengenakan jilbab selama bersekolah.
"Bagaimana rasanya kalau anak Bapak dipaksa ikut aturan yayasan. Kalau yayasan tidak apa, ini kan (sekolah) negeri," kata Elianu.
Pihak sekolah pun bersikeras bahwa peraturan itu sudah disepakati sejak awal siswa masuk ke sekolah itu. Para guru mengaku tak bisa mebiarkan salah satu siswa melanggar aturan itu. (tm)