Ternyata Kepri Daerah dengan Biaya Hidup Paling Mahal di Indonesia Setelah Jakarta
Ilustrasi: Mata uang Rupiah
TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Biaya hidup di sebuah kota memengaruhi kesejahteraan para penduduknya. Sebabnya, tingkat tingginya hidup akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan, terutama yang terkait kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan.
Jika orang-orang yang memiliki penghasilan pas-pasan namun hidup di daerah dengan biaya hidup tinggi, maka pengeluaran akan terasa sangat mencekik.
Di Indonesia, setiap daerah memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daerah-daerah dengan biaya hidup termahal di Indonesia.
Perhitungan biaya hidup ini didasarkan atas formula pengeluaran tertinggi per kapita.
Berikut ini daftar 3 daerah dengan biaya hidup termahal di Indonesia dikutip dari laman resmi BPS, Senin (14/12/2020).
DKI Jakarta ditetapkan BPS sebagai daerah dengan biaya hidup paling mahal di Indonesia.
Sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, menjadikan Jakarta sebagai provinsi terpadat di Indonesia.
Hal ini berpengaruh pada biaya hidup yang tinggi, terutama terkait kebutuhan tempat tinggal.
Biaya hidup per kapita sebagaimana dicatat BPS di DKI Jakarta yakni sebesar Rp 2.156.112 per bulan.
"Pengeluaran bukan makanan satu orang penduduk DKI Jakarta sebanding dengan empat orang penduduk NTT," tulis BPS dalam keterangannya.
2. Kepulauan Riau
Kepulauan Riau jadi daerah dengan biaya hidup tertinggi paling mahal di urutan kedua setelah DKI Jakarta.
Seperti dicatat BPS, pengeluaran per kapita Kepulauan Riau yakni sebesar Rp 1.778.150.
Kepulauan Riau sendiri sebenarnya sudah beberapa kali masuk dalam deretan daerah dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Salah satu kota di Kepulauan Riau, yakni Kota Batam, juga masuk dalam deretan kota dengan biaya hidup paling besar di Indonesia.
Selain dikenal sebagai kawasan surga belanja barang-barang impor, Batam juga dikenal sebagai ekonomi. Kota ini memiliki banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak hanya berskala nasional, melainkan juga multinasional.
3. Kalimantan Timur
Kalimantan Timur sudah lama dikenal sebagai salah satu provinsi dengan biaya hidup paling mahal.
BPS mencatat, rata pengeluaran per kapita penduduk Kalimantan Timur yakni sebesar Rp 1.617.640.
Kalimantan Timur juga masuk dalam daftar salah satu provinsi paling kaya di Indonesia dari segi penerimaan daerah.
Ini mengingat daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah.
Komoditas tambang utama dari Kalimantan Timur adalah batu bara dan minyak bumi. Salah satu kota di Kalimantan Timur dengan biaya hidup paling mahal yakni Balikpapan.
Metode pengumpulan data
Data pengeluaran per kapita tersebut berasal dari data Susenas pada Maret 2019 mencakup 320.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/
kota di Indonesia.
Response rate Susenas Maret 2019 adalah sebesar 99,95 persen atau 319.845 rumah tangga. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dan konsistensi data, jumlah sampel yang dinyatakan clean sebanyak 315.672 rumah tangga.
Seluruh rumah tangga sampel ditanyakan mengenai apa yang dikonsumsi oleh seluruh anggota rumah tangga selama seminggu terakhir baik kuantitas maupun uang yang dikeluarkan untuk makanan tersebut.
Rumah tangga juga ditanyakan mengenai besarnya uang yang dikeluarkan untuk barang-barang selain makanan selama sebulan atau setahun terakhir.
Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan dengan cara wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Keterangan individu dikumpulkan melalui wawancara dengan individu bersangkutan.
Keterangan rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.
Secara nasional, rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi sebulan sebesar 1.165.241 rupiah.
Dibandingkan dengan angka tersebut,sebanyak 20 provinsi memiliki rata-rata pengeluaran yang berada di atas angka nasional.
Provinsi dengan pengeluaran tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 2.156.112 rupiah sedangkan yang terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 750.693 rupiah
Sementara itu, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sebesar 49,14 persen dan bukan makanan sebesar 50,86 persen. Hal ini secara langsung mengindikasikan bahwa secara nasional, pangsa pengeluaran pangan adalah sebesar 49,14 persen.
Fenomena pangsa pengeluaran pangan yang kurang dari 50 persen ini mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk bukan makanan penduduk Indonesia sedikit lebih besar porsinya dibandingkan untuk makanan.
Wilaya perdesaan dengan pangsa pengeluaran pangan sebesar 55,59 persen, cenderung memiliki ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan yang pangsa pengeluaran pangannya sebesar 45,90 persen.
Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan pangsa pengeluaran pangan tertinggi yaitu sebesar 57,21 persen sedangkan yang terendah di Provinsi DKI Jakarta dengan pangsa pengeluaran pangannya sebesar 40,70 persen.
Selain Provinsi DKI Jakarta yang merupakan provinsi dengan tingkat ketahanan pangan tertinggi di Indonesia, terdapat 16 provinsi lain yang memiliki pangsa pengeluaran pangan di bawah 50 persen yaitu D.I. Yogyakarta, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Gorontalo.
Lalu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Papua Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Bengkulu, Jawa Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Pada wilayah provinsi dalam pulau/ gugusan pulau yang sama juga masih terdapat variasi yang besar dalam pangsa pengeluaran pangannya.
Di Pulau Sumatera, provinsi dengan pangsa pengeluaran pangan tertinggi yaitu Provinsi Aceh sebesar 56,30 persen sedangkan yang terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 44,38 persen.
Hal ini mengindikasikan bahwa di Pulau Sumatera penduduk Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih tinggi ketahanan pangannya dibandingkan penduduk Provinsi Aceh.
Pada pulau dengan penghuni terpadat yaitu Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta dengan pangsa pengeluaran pangan sebesar 40,70 persen merupakan provinsi dengan pangsa pengeluaran pangan terendah sedangkan yang tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 49,71 persen.
Secara tidak langsung terlihat bahwa di Pulau Jawa penduduk Jawa Barat masih jauh tertinggal tingkat ketahanan pangannya dibandingkan penduduk DKI Jakarta. (tm)