Ansar : APBD yang Tidak Langsung Sejahterakan Rakyat Dipangkas
Ansar Ahmad, Calon Gubernur Kepri Kampanye di Karimun
TRANSKEPRI.COM.KARIMUN,- Calon Gubernur Kepulauan Riau nomor urut 3, H. Ansar Ahmad SE MM, mengatakan kalau dirinya terpilih sebagai Gubernur Kepri akan menggunakan APBD secara ketat. Kegiatan yang sifatnya seremonial dan tidak memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta tidak masuk skala prioritas akan dipangkas.
Anggaran APBD harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernyataan Ansar Ahmad tersebut disampaikan ketika menggelar kampanye dan sosialisasi Pilgub Kepri 2020 di Posko Pemenangan AMAN di Jalan Poros Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, Jumat (23/10).
"Penghematan anggaran perlu dilakukan agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Kegiatan seremonial yang tidak penting tidak perlu dilakukan kalau membebani APBD," kata Ansar Ahmad.
APBD Kepri, katanya, harus digunakan untuk program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat. "Kalau mobil dinas masih bagus tidak perlu dianggarkan lagi dengan pengadaan mobil baru. Cukup pakai mobil yang lama saja," jelasnya.
Menurutnya, masih banyak masyarakat Kepri yang tinggal di pulau, pesisir dan pedesaan yang memerlukan semenisasi jalan, pembuatan drainase dan jembatan penghubung. Masyarakat Kepri lainnya juga lebih memerlukan listrik nyala 24 jam, penguatan Posyandu, pemberdayaan RT/RW, serta program lain yang bertujuan peingkatan kesejahteraan masyarakat.
"Dulu waktu saya jadi Bupati Bintan, mobil dinas saya cukup mobil Kijang biasa. Dan saya tidak pernah ganti mobil dinas sampai dua periode pimpin Bintan. Anggaran untuk beli mobil dinas lebih baik untuk bantu masyarakat. Itu jauh lebih penting dan lebih bermanfaat," katanya.
Karena itu dalam rangka penghematan anggaran untuk proyek-proyek besar diusahakan untuk didanai dari APBN. "Saya akan kejar dana APBN untuk proyek-proyek besar di Kepri. Sehingga APBD harus digunakan untuk memenuhi program kemasyarakatan. Kepentingan masyarakat harus dinomorsatukan dibanding mobil mewah pejabat," pungkasnya.(mad)