Siap-siap Petani dan Nelayan Bakal Dapat Insentif dari Pemerintah
.jpeg)
Presiden RI, Joko Widodo
TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas dengan topik pembahasan insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Berbicara di depan jajarannya, Jokowi meminta agar bantuan kepada para petani dan nelayan diterjunkan secara masif, mengingat penyaluran bantuan bisa dilakukan melalui berbagai macam program.
"Saya lihat ada beberapa skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu petani dan nelayan di masa pandemi ini," kata Jokowi, Kamis (28/5/2020).
Pertama, bantuan bisa disalurkan melalui program jaring pengaman sosial.
Presiden ingin jajarannya memastikan bahwa 2,7 juta petani miskin dan 1 juta nelayan maupun petambak masuk dalam program bantuan sosial pemerintah.
"Baik itu PKH, bansos tunai, BLT desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik. Tujuan utama skema untuk meringankan beban konsumsi rumah tangga keluarga yang kurang mampu," terangnya.
Kedua, bantuan melalui program subsidi bunga kredit. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan subsidi bunga kredit baik itu melalui program KUR, PNM Mekaar, UMI, Pegadaian, hingga perusahaan pembiayaan lainnya.
"Penundaan angsuran, dan subsidi kepada para penerima bantuan permodalan yang dilakukan beberapa kementerian seperti LPMUKP, dan lain-lain. Baik itu dari Kementerian KKP, Kementerian Pertanian, saya kira juga ada," kata Jokowi.
Ketiga, yang berkaitan dengan penyaluran stimulus untuk modal kerja. Jokowi menegaskan bahwa tidak ada alasan petani maupun nelayan tidak mendapatkan modal kerja di tengah pandemi Covid-19.
"Bagi petani dan nelayan yang bankable penyalurannya melalui perluasan program KUR. Sedangkan yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMI, Mekaar, dan skema lain melalui kementerian," ujar Jokowi.
Terakhir, Jokowi meminta jajarannya untuk merancang suatu instrumen kebijakan non fiskal untuk mempermudah kelancaran arus barang agar memudahkan para petani maupun nelayan mendapatkan bahan baku.
"Kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk, alat produksi. Saya kira ini sudah kita berikan beberapa tahun yang lalu," pungkas Jokowi.(tm)