BP Batam Usulkan RKA 2027 Rp2,44 Triliun, Rp665 Miliar untuk Infrastruktur
Amsakar didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra beserta jajaran.
TRANSKEPRI.COM, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus mempercepat iklim investasi di Batam.
Usulan RKA 2027 itu disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dalam agenda tersebut, Amsakar didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra beserta jajaran.
Seluruh anggaran yang diusulkan BP Batam bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Amsakar menjelaskan, penyusunan anggaran 2027 difokuskan pada sejumlah program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan daya saing Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” ujar Amsakar.
Salah satu alokasi terbesar dalam RKA tersebut diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur. BP Batam menyiapkan anggaran Rp665,11 miliar untuk pembangunan dan pengembangan berbagai infrastruktur di KPBPB Batam.
Pengembangan tersebut meliputi fasilitas pelabuhan, jalan dan jembatan, fasilitas bandara, drainase, sarana air bersih, pengelolaan limbah atau IPAL, kawasan dan wisata, hingga fasilitas kesehatan.
Menurut Amsakar, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas publik, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi dan investasi.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegasnya.
Arah pembangunan BP Batam pada 2027 juga diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Amsakar menegaskan, pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Program yang dijalankan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, Batam, serta perekonomian nasional.
“Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja BP Batam. Ia berharap anggaran yang disiapkan dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program-program prioritas yang terukur.
“Kami apresiasi kunjungan kita di lapangan mendapati banyak sekali capaian progresif Batam di mata masyarakat dan pelaku usaha. Kami harap agar anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam,” kata Adisatrya.