Li Claudia Perkuat Silaturahmi dengan Media, BP Batam Tegaskan Terbuka terhadap Kritik
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra,
TRANSKEPRI.COM, BATAM – Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait, menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang sehat, terbuka, profesional, dan saling menghormati antara pemerintah dengan insan pers.
Menurut Ariastuty, hubungan yang baik antara pemerintah dan media menjadi bagian penting dalam memastikan informasi mengenai berbagai kebijakan dan pembangunan Batam dapat diterima masyarakat secara utuh dan berimbang.
Hal tersebut sejalan dengan semangat Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang terus mendorong penguatan silaturahmi dan komunikasi dengan para pemimpin redaksi serta insan media di Batam.
Ariastuty mengatakan, silaturahmi dengan media tidak semata-mata berkaitan dengan pemberitaan. Lebih dari itu, pertemuan menjadi ruang untuk saling mengenal, bertukar pandangan, memahami tantangan di era digital, sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka.
“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ungkap Ariastuty.
Pemerintah Tidak Anti Kritik
Ariastuty menegaskan bahwa BP Batam sangat menghargai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan profesional.
Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan data dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap berbagai kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang konstruktif sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat,” kata Ariastuty.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi dan ruang konfirmasi yang memadai bagi media.
Karena itu, komunikasi dua arah antara pemerintah dan insan pers perlu terus dibangun agar informasi mengenai kebijakan maupun pembangunan di Batam dapat disampaikan secara lengkap kepada publik.
“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” ujarnya.
Bangun Komunikasi Sejak Awal
Ariastuty menilai hubungan antara pemerintah dan media idealnya tidak hanya terbangun ketika muncul persoalan. Komunikasi yang dilakukan secara rutin dinilai dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus memperkaya perspektif kedua belah pihak.
“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama,” lanjutnya.
Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, sementara pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan program yang sedang maupun akan dilaksanakan.
Dengan komunikasi yang terbuka, informasi yang beredar di tengah masyarakat diharapkan dapat semakin akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami Tidak Butuh Media yang Hanya Memuji”
Ariastuty menegaskan bahwa kemitraan antara pemerintah dan media bukan berarti BP Batam mengharapkan pemberitaan yang selalu positif.
Sebaliknya, pemerintah membutuhkan media yang independen, kritis, objektif, dan profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah,” tegasnya.
Ia menilai, kemitraan yang sehat antara pemerintah dan media harus dibangun berdasarkan kepercayaan, keterbukaan informasi, serta penghormatan terhadap fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
Bagi Ariastuty, tujuan akhir dari komunikasi tersebut bukan sekadar membangun hubungan baik antara pemerintah dan media. Lebih jauh, hal itu diarahkan untuk menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat.
Dalam ekosistem tersebut, media tetap dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, pemerintah terbuka memberikan penjelasan dan menerima kritik, sementara masyarakat menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari informasi yang akurat, berimbang, dan berkualitas.
“Pada akhirnya, yang paling penting adalah masyarakat. Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi pembangunan, sementara media membutuhkan pemerintah sebagai sumber informasi dan ruang konfirmasi. Kalau komunikasi ini berjalan baik, masyarakat yang akan mendapatkan manfaatnya,” pungkas Ariastuty. (*)